Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

TANGGUNG JAWAB SEORANG AYAH TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 1055 K/PDT/2023)

Rhien Shania Fitry — 2026-06-29

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tanggung jawab ayah terhadap anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak, serta menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Isu hukum yang diidentifikasi tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang tidak terpenuhi selama sebelum penetapan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Penelitian ini menerapkan metodologi hukum normatif, yang melibatkan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus. Hasil analisis mengindikasikan bahwa sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan, anak hasil hubungan di luar ikatan perkawinan menduduki kedudukan yuridis yang kurang kuat dan rentan terhadap diskriminasi. Namun, Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023 menegaskan tanggung jawab sebagai ayah secara biologis terhadap pemenuhan hak anak atas identitas, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Penegakan Asas kepentingan superior anak dijadikan landasan pokok keadilan pada perkara ini.

This study aims to examine the responsibility of fathers toward children born out of wedlock under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as to analyze the implementation of the principle of the best interests of the child in Supreme Court Decision Number 1055 K/Pdt/2023. The legal issues addressed in this research include the father’s responsibility toward the child prior to legal determination and the judicial considerations in fulfilling children’s rights as reflected in the aforementioned decision. By utilizing a normative legal approach, this study evaluates relevant legislative provisions and case law to provide a comprehensive analysis. The analysis reveals that before the judicial adjudication is finalized, children born outside of marriage have a relatively weak legal standing and are susceptible to discriminatory treatment. However, Supreme Court Decision No. 1055 K/Pdt/2023 affirms the biological father’s responsibility to fulfill the child’s rights to identity, maintenance, education, and legal protection. The primary consideration of the child's welfare becomes the main basis for upholding justice in the settlement of this case.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA SEBAGAI INVESTOR PEMULA DI PASAR MODAL

Emiel Salim Siregar — 2026-06-29

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi di pasar modal, termasuk mahasiswa sebagai investor pemula. Meskipun memberikan kemudahan akses investasi, mahasiswa masih rentan terhadap berbagai risiko, seperti manipulasi pasar, insider trading, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan investasi ilegal akibat keterbatasan pengalaman serta literasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai investor pemula di pasar modal Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi mahasiswa diberikan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip keterbukaan informasi, perlindungan terhadap praktik manipulasi pasar dan insider trading, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pengaduan kepada OJK, gugatan perdata, pelaporan tindak pidana pasar modal, pemanfaatan Disgorgement Fund, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dengan demikian, sistem hukum pasar modal Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai investor pemula.

Advances in digital technology have increased public participation in capital market investments, including among college students as novice investors. Although this provides easier access to investment opportunities, college students remain vulnerable to various risks—such as market manipulation, insider trading, the dissemination of misleading information, and illegal investments—due to their limited experience and financial literacy. This study aims to analyze the forms of legal protection available to college students as novice investors in the Indonesian capital market, as well as the legal remedies that can be pursued in the event of losses resulting from violations in the capital market. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for students is provided through supervision by the Financial Services Authority (OJK), the application of the principle of information transparency, protection against market manipulation and insider trading, consumer protection in the financial services sector, as well as complaint and dispute resolution mechanisms. The legal remedies available include filing complaints with the OJK, filing civil lawsuits, reporting capital market crimes, utilizing the Disgorgement Fund, and resolving disputes through mediation, conciliation, and arbitration. Thus, Indonesia’s capital market legal system has provided legal protection for students as novice investors.

IMPLEMENTASI MAS KAWIN BACAAN AL-QUR'AN DI KALANGAN KELAS SOSIAL MAPAN DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

Muhammad Afdhal — 2026-06-29

Penelitian ini menganalisis fenomena pergeseran tren pemilihan mas kawin di kalangan kelas sosial mapan dalam masyarakat Minangkabau di Agam Timur, yang beralih dari materi bernilai ekonomi (mal) menjadi non-materi berupa bacaan atau hafalan surah Al-Qur'an. Studi kasus kualitatif ini menguji kesenjangan (gap) antara idealitas fungsi proteksi finansial mahar menurut hukum Islam dan KHI dengan realitas praktiknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif kelas sosial mapan memilih mahar Al-Qur'an didorong oleh akumulasi modal spiritual sebagai bentuk distingsi sosial (kemewahan baru/New Luxury) dan reaktualisasi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Namun, di tingkat praktis, ketiadaan standarisasi regulasi administratif menimbulkan ketidakpastian hukum (gharar) dan memicu dualisme kebijakan (menerima vs menolak) di antara para Kepala KUA se-Agam Timur.

This study analyzes the shifting trend in dowry (mahr) preferences among the affluent social class within the Minangkabau society of East Agam, moving from economically valued assets (māl) to non-material forms, specifically the recitation or memorization of Quranic surahs. Utilizing a qualitative case study approach, this research examines the gap between the ideal function of the dowry as financial protection under Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) versus its practical implementation in the field. The findings indicate that the primary motivation for the affluent class in choosing a Quran-based dowry is driven by the accumulation of spiritual capital as a form of social distinction (a form of "New Luxury") and the re-actualization of the traditional philosophy Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. However, at the practical level, the absence of standardized administrative regulations leads to legal uncertainty (gharar) and triggers a policy dualism acceptance versus rejection among the Heads of the Offices of Religious Affairs (KUA) across Agam Timur.

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERTAMBANGAN NIKEL DI PULAU-PULAU KECIL ( STUDI PERTAMBANGAN DI PULAU KABAENA)

Rajab Firaj Fadillah — 2026-06-29

Seiring berkembangnya industry baja dan batrai listrik kebutuhan akan nikel semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu penghasil terbesar nikel dengan yang terbanyak di wilayah Sulawesi dan maluku. Kebutuhan akan nikel menyebabkan permintaan akan nikel semakin meningkat. Menyebabkan Indonesia mengeluarkan izin pertambangan yang sangat banyak yang beberapa diantaranya harus dipertanyakan karena sangat jelas melangar ketentuan hukum. Seperti pertambangan yang dilakukan di Pulau Kabaena yang mana pulau Kabaena ini adalah pulau yang cukup kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pulau-pulau kecil seperti Kabaena tidak seharusnya menanggung beban aktivitas pertambangan diatasnya, karena akan sangat berdampak terhadap pulau tersebut. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Kabaena juga akan ikut merasakan dampaknya karena pulau kecil seperi kabaena akan memberi efek yang signifikan bahkan jika hanya terjadi perubahan sedikit saja pada pulau tersebut. Mata pencaharian yang bisa tiba-tiba berubah bahkan gaya hidup juga akan berubah jika kondisi pulau kecil seperti Kabaena berubah.

As the steel and electric battery industries develop, the demand for nickel is increasing. Indonesia is one of the largest nickel producers, with the largest in Sulawesi and Maluku. This demand for nickel has led to an increase in demand. This has led to Indonesia issuing numerous mining permits, some of which are questionable due to clear violations of the law. For example, mining is being conducted on Kabaena Island, which is relatively small, according to Indonesian law. Small islands like Kabaena should not bear the burden of mining activities on them, as this would have a significant impact on the island. Communities living on small islands like Kabaena will also feel the impact, as even small changes to the island can have a significant impact. Livelihoods can suddenly change, and even lifestyles can change if conditions on a small island like Kabaena change.

REVITALISASI PANGAN TRADISIONAL: PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BERBASIS OLAHAN KACANG TANAH DI KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA

Cresensia Anjelin Monika Kupu Tukan — 2026-06-29

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk pengabdian yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Duawutun, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan sasaran ibu-ibu PKK sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi keluarga. Program pemberdayaan dirancang menggunakan pendekatan berbasis aset masyarakat dengan memanfaatkan komoditas lokal berupa kacang tanah yang selama ini hanya dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi terbatas. Melalui kegiatan ini, kacang tanah diolah menjadi produk pangan tradisional berupa kacang ampyang sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi pangan lokal. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap sosialisasi, pelatihan, dan praktik langsung pengolahan kacang tanah menjadi kacang ampyang, serta pengenalan dasar pengemasan dan pemasaran produk. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh peserta dalam setiap tahapan proses. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu PKK dalam mengolah kacang tanah menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual. Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha serta membuka peluang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal. Dampak kegiatan tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan peran perempuan dalam aktivitas produktif desa. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan kacang tanah menjadi kacang ampyang dapat menjadi alternatif model pengabdian yang aplikatif, berkelanjutan, dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berbasis kearifan lokal secara mandiri serta mendorong kemandirian ekonomi komunitas secara berkelanjutan dan inklusif di wilayah pedesaan.

Community empowerment is one form of service that aims to increase capacity, independence, and the well-being of the community through the sustainable use of local resources. This community service activity is being carried out in Duawutun Village, Nagawutung District, Lembata Regency, targeting housewives as a group that plays a strategic role in strengthening family economics. The empowerment program was designed using a community asset-based approach, utilizing the local commodity of peanuts, which were previously sold in their raw form, limiting their economic value. Through this program, peanuts are processed into traditional food products such as kacang ampyang to increase their value and diversify local food products. The implementation method of the program includes a socialization stage, training, and direct practice of processing peanuts into ampyang, as well as an introduction to the basics of packaging and marketing products. The activity is carried out in a participatory manner, involving all participants in each stage of the process. The results of the program demonstrate an increase in the knowledge and skills of the PKK women in processing peanuts into products with commercial value. Additionally, the program encouraged entrepreneurship and opened opportunities for the development of micro, small, and medium enterprises based on local potential. The impact of the activity is not only felt in the economic aspect, but also in the strengthening of the role of women in productive activities in the village. Thus, empowering the community through processing peanuts into ampyang can be an alternative, applicable, and sustainable model of community service to improve the well-being of rural communities based on local wisdom, as well as promote economic independence for communities in a sustainable and inclusive way in rural areas.

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Syafika Putri Rachmawati — 2026-06-29

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Akta Jual Beli (AJB) hak atas tanah yang dibuat oleh notaris dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia serta tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB yang menjadi dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah secara yuridis adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan notaris, kecuali notaris tersebut merangkap sebagai PPAT. Akta yang dibuat oleh notaris tanpa kewenangan PPAT hanya berkedudukan sebagai perjanjian obligatoir yang belum mengalihkan hak atas tanah secara yuridis. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kepastian hukum melalui kewajiban verifikasi dokumen, penyuluhan hukum, dan pembuatan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil. Notaris juga bertanggung jawab secara perdata, administratif, dan pidana apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, peran notaris bersifat preventif dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi pertanahan.

This study examines the legal status of the Deed of Sale and Purchase of land (AJB) prepared by a notary within Indonesia’s land registration system and the notary’s responsibility in ensuring legal certainty for parties involved in land sale transactions. This normative legal research analyzes statutory regulations, including the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, the Notary Law, and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. The findings reveal that the AJB serving as the legal basis for land title transfer registration must be prepared by a Land Deed Official (PPAT), not a notary, unless the notary concurrently holds PPAT authority. A deed prepared solely by a notary without PPAT authority functions only as an obligatory agreement and does not result in legal transfer of land rights. Furthermore, notaries play a crucial preventive role in ensuring legal certainty by verifying documents, providing legal counseling, and preparing authentic deeds that meet formal and material requirements. Notaries may also be subject to civil, administrative, and criminal liability in case of negligence or violations. Therefore, the notary’s role is essential in providing preventive legal protection and ensuring legal certainty in land transaction processes.

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Muhammad Septian Wahyu Prakoso — 2026-06-29

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta mengkaji hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dilaksanakan berdasarkan asas dominus litis yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kerugian keuangan negara menjadi aspek yang paling menentukan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata (actual loss). Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan audit kerugian negara, keterbatasan waktu penyidikan, kompleksitas regulasi, dan keterbatasan sarana pendukung. Adapun solusi yang diterapkan berupa optimalisasi penyelidikan, percepatan koordinasi dengan lembaga auditor, dan penguatan kapasitas penyidik dalam penanganan perkara korupsi.

The authority of the Prosecutor's Office to investigate corruption crimes constitutes an attributed authority granted directly under Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Public Prosecution Service and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the implementation of investigative authority exercised by Public Prosecutors in corruption cases causing state financial losses and to examine the obstacles and solutions encountered at the Malang District Prosecutor's Office. This research employed an empirical juridical method using statutory and field approaches through interviews. The findings indicate that investigations are conducted based on the dominus litis principle, which positions prosecutors as case controllers from the investigation stage to prosecution. In practice, proving the element of state financial loss is the most decisive aspect, particularly following Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, which requires proof of actual state financial loss (actual loss). The obstacles identified include delays in state loss audits, limited investigation periods, regulatory complexity, and inadequate investigative facilities. The solutions implemented include optimizing preliminary investigations, strengthening coordination with auditing institutions, and enhancing investigators' capacity in handling corruption cases.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM REFORMULASI PENGAKUAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Muhammad Ilyan Rafi'i Harahap — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembaruan pengakuan hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan hukum anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena anak kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan penting, seperti pengakuan dari ayah biologis, hak nafkah, serta hak atas warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menghadirkan perubahan mendasar dengan memperluas makna hubungan keperdataan, sehingga anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui alat bukti yang sah, seperti teknologi tes DNA.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan substantif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam menilai sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia dengan menggeser pendekatan hukum dari yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Anak luar nikah tidak lagi dipandang sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari status kelahirannya, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dan harus dilindungi secara adil. Putusan ini juga mempertegas tanggung jawab ayah biologis dalam memenuhi kewajiban keperdataan terhadap anaknya setelah adanya pembuktian hubungan biologis. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian dan pelaksanaan hak-hak keperdataan tersebut. Selain itu, terdapat disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem hukum lain yang hidup di masyarakat, seperti hukum agama dan hukum adat, yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan nasab dan hak waris anak luar nikah. Kendala lain juga muncul dari aspek pembuktian, di mana penggunaan teknologi seperti tes DNA tidak selalu mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Akan tetapi, untuk mencapai kepastian hukum yang lebih optimal, diperlukan harmonisasi antar sistem hukum serta pembentukan regulasi yang lebih komprehensif agar implementasi putusan dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

This study aims to examine in depth the juridical implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the reformulation of inheritance rights recognition for children born out of wedlock within the Indonesian national legal system. Prior to this decision, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law limited the civil relationship of children born outside marriage solely to their mother and the mother’s family. This legal framework created inequality and discrimination, as such children were deprived of essential civil rights, including paternal recognition, financial support, and inheritance rights. The Constitutional Court decision introduced a fundamental change by expanding the interpretation of civil relationships, allowing children born out of wedlock to establish a legal relationship with their biological father, provided that such a relationship can be proven through lawful and scientific means, such as DNA testing.This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court decisions, as well as secondary sources including legal literature, academic journals, and expert opinions. The analysis is based on Legal Protection Theory, substantive justice theory, and the principle of the best interests of the child to evaluate the extent to which the decision achieves justice and legal certainty.The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has significantly contributed to the development of Indonesian law by shifting the legal paradigm from a rigid formalistic approach to a more substantive and human-oriented perspective. Children born out of wedlock are no longer viewed as subjects who must bear the consequences of their birth status, but rather as individuals entitled to equal rights and legal protection. Furthermore, the decision reinforces the responsibility of biological fathers to fulfill their civil obligations once the biological relationship is established.However, in practice, the implementation of this decision still faces several challenges. The absence of clear implementing regulations has resulted in inconsistent interpretations among legal practitioners. Additionally, there is a normative conflict between this decision and other legal systems existing in Indonesia, particularly religious and customary law, which maintain different perspectives on lineage and inheritance rights for children born out of wedlock. Another obstacle lies in the evidentiary process, as the use of scientific methods such as DNA testing is not always accessible to all segments of society due to cost and availability.In conclusion, this decision represents a progressive step toward achieving justice and legal protection for children born out of wedlock. Nevertheless, to ensure stronger legal certainty, it is necessary to harmonize existing legal systems and establish comprehensive implementing regulations so that the decision can be applied effectively and consistently in practice.

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM SENGKETA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT ADMINISTRATIF

Aqila Aulia Rachma — 2026-06-29

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dalam berbagai perbuatan hukum, termasuk di bidang pertanahan. Dalam praktiknya, permasalahan sering muncul ketika akta dibuat berdasarkan sertipikat tanah yang mengandung cacat administrasi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris terhadap penerbitan akta yang berkaitan dengan sertipikat tanah yang cacat administrasi serta mengkaji perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta notaris dalam sengketa pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti lalai atau dengan sengaja membuat akta berdasarkan sertipikat tanah yang cacat administrasi tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pertanahan. Selain itu, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif, antara lain melalui gugatan perdata, pembatalan akta, keberatan administratif kepada instansi pertanahan, pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dan optimalisasi sistem perlindungan hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

A notary, as a public official, is authorized to create authentic deeds that serve as perfect evidence in various legal acts, including those related to land affairs. In practice, legal issues often arise when a deed is executed based on a land certificate containing administrative defects, potentially leading to disputes and losses for the parties involved. This study aims to analyze the forms of legal liability imposed on notaries concerning deeds related to administratively defective land certificates and to examine the legal protection available to parties harmed by notarial deeds in land disputes. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a notary may bear administrative, civil, and criminal liability if proven negligent or intentionally involved in drafting a deed based on an administratively defective land certificate without applying the principle of prudence as required under the Law on Notarial Office and land regulations. Furthermore, legal protection for injured parties may be pursued through both preventive and repressive legal mechanisms, including civil lawsuits, deed cancellation, administrative objections before land authorities, supervision by the Notary Supervisory Council, and criminal proceedings where criminal elements are present. Therefore, the implementation of prudential principles by notaries and the optimization of legal protection mechanisms are essential to ensuring legal certainty and justice in the field of land law.

MODEL PENGKADERAN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK DAN KORELASINYA DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Annisa Aurelia Jessika Putri — 2026-06-29

Partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, termasuk dalam menjalankan fungsi kaderisasi pemimpin daerah. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini kerap gagal secara struktural akibat dominasi elite, pragmatisme, biaya politik tinggi, serta maraknya politik dinasti, yang salah satunya dibuktikan oleh fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan pelaksanaan model pengkaderan calon kepala daerah oleh partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum komprehensif; UU No. 2/2011 tentang Partai Politik menyerahkan mekanisme kaderisasi sepenuhnya pada AD/ART sehingga memicu kekosongan regulasi dan oligarki, sementara UU No. 10/2016 lebih berorientasi pada prosedur administrasi pencalonan ketimbang kualitas kaderisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi regulasi yang menetapkan standar minimum kaderisasi, mekanisme seleksi internal yang transparan dan berbasis meritokrasi, serta sistem pengawasan yang efektif guna memperkuat demokrasi internal partai demi terwujudnya kedaulatan rakyat secara substantif.

Political parties have a position strategy as an instrument for implementing popular sovereignty based on Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including carrying out the function of cadreing regional leaders. However, in practice, this function often experiences structural failure due to elite domination, pragmatism, high political costs, and the rise of political dynasties, one of which is demonstrated by the phenomenon of a single candidate in the 2020 Pasaman Regency Pilkada. Based on these problems, this research aims to examine the legal regulations and implementation of the cadre model for regional head candidates by political parties in the Indonesian constitutional system. By using normative legal research methods with a regulatory-legislative, conceptualization and case approach, the data obtained was then analyzed qualitatively descriptive-analytically. The research results show that the current regulations are still general in nature and not yet comprehensive; UU no. 2/2011 concerning Political Parties handed over the cadre formation mechanism entirely to AD/ART, thereby triggering regulatory and oligarchic obstacles, while Law no. 10/2016 focuses more on nomination administration procedures rather than the quality of cadre formation. This research concludes that regulatory reformulation is needed that sets minimum standards for cadre formation, internal selection mechanisms that are transparent and based on meritocracy, as well as an effective monitoring system to strengthen internal party democracy in order to realize substantive conservation of the people.

KAFA'AH AND MARRIAGE DYNAMICS IN MODERN SOCIETY: AN ISLAMIC FAMILY LAW PERSPECTIVE (A CASE STUDY OF TLANAKAN VILLAGE, TLANAKAN DISTRICT, PAMEKASAN REGENCY)

Martinus Darta — 2026-06-29

Penelitian ini mengkaji konsep kafa’ah dan dinamika perkawinan masyarakat di era modern dalam perspektif hukum keluarga Islam di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kafa’ah masih menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasangan hidup di kalangan masyarakat Madura, terutama terkait agama, keturunan, status sosial, pendidikan, dan ekonomi. Namun, modernisasi dan perubahan sosial memengaruhi pemahaman serta penerapan konsep kafa’ah dalam praktik perkawinan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memahami kafa’ah, bagaimana perbedaan kultur antar desa memengaruhi penerapannya, serta bagaimana hukum keluarga Islam memandang praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan teori kafa’ah dalam hukum keluarga Islam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pasangan suami istri, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tlanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kafa’ah berbeda antar desa karena dipengaruhi oleh tradisi budaya, nilai keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Sebagian masyarakat masih memprioritaskan kafa’ah berdasarkan agama dan status sosial, sementara sebagian lainnya lebih menekankan kecocokan dan pilihan individu. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kafa’ah dipandang sebagai faktor pendukung keharmonisan rumah tangga, bukan syarat mutlak sahnya perkawinan.

This study examines the concept of kafa’ah and marriage dynamics in modern society from the perspective of Islamic family law in Tlanakan District, Pamekasan Regency. Kafa’ah remains an important consideration in determining marriage partners within Madurese society, particularly regarding religion, lineage, social status, education, and economic background. However, modernization and social change have influenced the community’s understanding and implementation of kafa’ah in marriage practices. This study aims to explain how the community understands kafa’ah, how cultural differences among villages affect its implementation, and how Islamic family law views these practices. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach and applies the theory of kafa’ah in Islamic family law. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving married couples, parents, religious leaders, and community figures in Tlanakan District. The findings reveal that the implementation of kafa’ah differs among villages due to variations in cultural traditions, family values, educational background, and social environment. Some communities continue to prioritize kafa’ah based on religion and social status, while others emphasize compatibility and individual choice. From the perspective of Islamic family law, kafa’ah is regarded as a supporting factor in achieving household harmony rather than an absolute requirement for marriage validity.

“ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU”

Mendisa Kafutra — 2026-06-29

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait pergeseran fungsi dari negative legislator menuju positive legislator. Penelitian ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah serta meninjaunya dari perspektif siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan desain penyelenggaraan pemilu. Namun dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator, tetapi juga menunjukkan kecenderungan sebagai positive legislator melalui pembentukan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terlihat hakim dalam kewenangannya berupaya mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi sejalan dengan konsep al-maslahah, namun demikian putusan hakim juga menimbulkan polemik, dan terjadi ketidakjelasan terhadap masa transisi pemilihan daerah. Artinya bahwa putusan ini dapat dinilai sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah sepanjang implementasinya mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT KEPAILITAN DEVELOPER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)

Muhammad Irfan — 2026-06-29

Kepailitan yang dialami pengembang perumahan sering menimbulkan persoalan hukum bagi konsumen yang sebelumnya telah melakukan transaksi melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pada tataran implementatif, pihak pembeli yang telah melunasi pembayaran sering kali belum menguasai Akta Jual Beli maupun tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat atas tanah ketika developer dinyatakan pailit. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai posisi hukum pembeli rumah yang melakukan transaksi melalui PPJB ketika pengembang mengalami kepailitan, sekaligus menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli yang beritikad baik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil pengkajian mengindikasikan bahwa pembeli yang hanya memegang PPJB pada prinsipnya belum memperoleh hak kepemilikan atas objek yang diperjanjikan sehingga berpotensi dianggap sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Perlindungan tersebut diberikan melalui pengakuan hak pembeli atas objek yang diperjanjikan sehingga dapat dikeluarkan dari boedel pailit dalam kondisi tertentu.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER DAN DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN BERLAPIS

Salwa Az Zahra — 2026-06-29

Perkembangan ekosistem e-commerce di Indonesia, khususnya model bisnis dropshipping, menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara dropshipper dan distributor yang hingga kini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hubungan kontraktual antara dropshipper dan distributor, serta mekanisme pertanggungjawaban berlapis yang meliputi bentuk dan batas tanggung jawab hukum masing-masing pihak terhadap kerugian konsumen melalui dua basis pertanggungjawaban (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dropshipper berkedudukan sebagai Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 80 Tahun 2019, yang bertanggung jawab langsung kepada konsumen berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 19 ayat (1) UUPK. Distributor dapat dimintai pertanggungjawaban langsung kepada konsumen atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketiadaan regulasi khusus menciptakan ketidakpastian hukum. Diperlukan penguatan regulasi khusus dan kontrak tertulis yang komprehensif antara para pihak.

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO) DI INDONESIA

Emiel Salim Siregar — 2026-06-29

Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) merupakan salah satu mekanisme penghimpunan dana di pasar modal yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh modal dari masyarakat sekaligus membuka peluang investasi bagi investor. Namun, dalam praktiknya, investor masih menghadapi berbagai risiko, seperti asimetri informasi, pelanggaran prinsip keterbukaan, manipulasi pasar, dan lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi investor dalam IPO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor IPO telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa asimetri informasi, kesulitan pembuktian kerugian investor, serta belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mewujudkan perlindungan investor yang lebih efektif.

An Initial Public Offering(IPO) is a fundraising mechanism in the capital market that provides companies with the opportunity to obtain capital from the public while simultaneously opening up investment opportunities for investors. However, in practice, investors still face various risks, such as information asymmetry, violations of the principle of transparency, market manipulation, and weak law enforcement that have the potential to cause losses. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for investors in IPOs in Indonesia. The method used is normative legal research with a statute approach. Research data were obtained through a literature review sourced from laws and regulations, books, scientific journals, and related literature, then analyzed qualitatively. The results show that legal protection for IPO investors has a strong legal basis through the Capital Market Law, the regulations of the Financial Services Authority (OJK), and the provisions of the Indonesia Stock Exchange. However, the effectiveness of this protection is not fully optimal due to obstacles such as information asymmetry, difficulties in proving investor losses, and suboptimal supervision and law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, law enforcement, and improve public financial literacy in order to realize more effective investor protection.

EKSISTENSI REGULATORY SANDBOX OJK DALAM PENGEMBANGAN INOVASI FINTECH DI INDONESIA

Emiel Salim Siregar — 2026-06-29

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah menghasilkan transformasi signifikan dalam ekosistem jasa keuangan, tetapi secara bersamaan juga menimbulkan tantangan regulasi yang kompleks karena kecepatan inovasi teknologi melampaui kemampuan kerangka hukum yang ada untuk beradaptasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi tantangan ini melalui implementasi regulatory sandbox sebagai mekanisme regulasi yang memungkinkan pengujian inovasi fintech dalam lingkungan terkontrol sebelum implementasi penuh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis eksistensi regulatory sandbox OJK dalam pengembangan inovasi fintech di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui studi legislasi, kebijakan OJK, laporan pengujian regulatory sandbox, dan studi literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi regulatory sandbox OJK memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi fintech sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, tetapi menghadapi tantangan yuridis termasuk landasan hukum yang lemah yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, ambiguitas kewenangan OJK dalam mengimplementasikan regulatory sandbox, dan mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang terbatas selama periode pengujian. Artikel ini merekomendasikan perlunya memperkaya landasan hukum dari regulatory sandbox melalui revisi undang-undang atau peraturan pemerintah, penegasan kewenangan OJK yang proporsional, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem fintech yang inovatif dan adil.

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has resulted in significant transformation in the financial services ecosystem, but has simultaneously raised complex regulatory challenges because the speed of technological innovation outpaces the ability of existing legal frameworks to adapt. The Financial Services Authority responded to this challenge through the implementation of a regulatory sandbox as a regulatory mechanism that allows testing of fintech innovations in a controlled environment before full implementation. This article aims to analyze juridically the existence of the OJK regulatory sandbox in the development of fintech innovation in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through studies of legislation, OJK policies, regulatory sandbox testing reports, and scientific literature studies. The results show that the existence of the OJK regulatory sandbox has a strategic role in encouraging fintech innovation while maintaining financial system stability and consumer protection, but faces juridical challenges including weak legal foundations that are not explicitly regulated in law, ambiguity in OJK authority in implementing regulatory sandboxes, and limited consumer protection and dispute resolution mechanisms during the testing period. This article recommends the need to enrich the juridical foundation of regulatory sandboxes through revision of laws or government regulations, affirmation of proportional OJK authority, and development of comprehensive consumer protection mechanisms to create a fintech ecosystem that is innovative and fair.

REKONSTRUKSI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP-KUHAP BARU (SEBUAH KAJIAN SOSIO-LEGAL ATAS PERLINDUNGAN PROFESI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK)

Arif Ilyas — 2026-06-29

Artikel ini membahas rekonstruksi Hak Imunitas Advokat (HIA) dalam kerangka negara hukum Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. HIA merupakan instrumen penting untuk menjamin kemandirian advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai pelindung hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan pencari keadilan. Namun, dalam praktiknya, HIA masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait ketidakjelasan batas “itikad baik”, potensi kriminalisasi advokat dalam menjalankan tugas profesional, serta lemahnya koordinasi antara mekanisme pengawasan internal profesi dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kode etik profesi, dan literatur sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan HIA telah berkembang dari perlindungan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi pengakuan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya melalui pengakuan advokat sebagai penegak hukum dan pemberian imunitas bersyarat sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Meskipun demikian, imunitas advokat tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh kode etik profesi, mekanisme pengawasan Komisi Pengawas Advokat, serta ketentuan pidana dalam KUHP Baru. Dari perspektif sosio-legal, HIA perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan perlindungan profesional, akuntabilitas publik, dan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan standar operasional “itikad baik”, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan yurisprudensi yang konsisten agar HIA dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung negara hukum yang substantif dan berkeadilan.

OPERASIONALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL: EVALUASI TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011

Bima Fajarharto Tri Putra — 2026-06-29

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Namun, pencantuman prinsip tersebut belum otomatis menjadikan desain kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional memenuhi standar pengawasan kepolisian yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, patut, dan berbasis hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis sejauh mana prinsip good governance telah dioperasionalkan dalam pengaturan Komisi Kepolisian Nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-evaluatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kerangka analisis dibangun dari Addink (2019) mengenai enam prinsip good governance, yaitu properness, transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Artikel ini berargumen bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah mengadopsi good governance secara deklaratif, tetapi belum sepenuhnya menerjemahkannya menjadi mekanisme kelembagaan yang operasional. Kelemahan utama terlihat pada akuntabilitas yang dominan vertikal kepada Presiden, transparansi yang masih terbatas kepada pelapor, partisipasi publik yang bersifat reaktif, rekomendasi yang belum disertai mekanisme wajib-jawab, ambiguitas batas antara pengawasan dan intervensi, serta belum tegasnya hak asasi manusia sebagai parameter pengawasan kepolisian. Oleh karena itu, penguatan regulasi Komisi Kepolisian Nasional diperlukan agar prinsip tata pemerintahan yang baik tidak berhenti sebagai formula normatif, melainkan bekerja sebagai instrumen pengawasan eksternal terhadap Polri.

Presidential Regulation Number 17 of 2011 provides that the National Police Commission shall exercise its duties and authorities based on the principles of good governance. However, the inclusion of such principles does not automatically ensure that the institutional design of the Commission meets the standards of accountable, transparent, participatory, effective, proper, and human rights-based police oversight. This article analyzes the extent to which good governance principles have been operationalized in the regulation of the National Police Commission, particularly under Law Number 2 of 2002 and Presidential Regulation Number 17 of 2011. This research applies a normative-evaluative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analytical framework is based on Addink’s (2019) concept of six good governance principles: properness, transparency, participation, effectiveness, accountability, and human rights. This article argues that Presidential Regulation Number 17 of 2011 has adopted good governance at a declaratory level, yet has not fully translated it into operational institutional mechanisms. The main weaknesses lie in accountability that remains predominantly vertical to the President, transparency that is limited to individual complainants, public participation that remains reactive, recommendations that are not accompanied by a mandatory response mechanism, ambiguity between oversight and intervention, and the absence of an explicit human rights parameter in police oversight. Therefore, strengthening the regulation of the National Police Commission is necessary so that good governance does not remain a normative formula, but functions as an external oversight instrument over the Indonesian National Police.

BATAS PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGISIAN JABATAN POLTIK DITINJAU DARI PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Galuh Ambartyas Anggraeni — 2026-06-29

Indonesia adalah negara penganut prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini mengkaji batas peran partai politik dalam pengisian jabatan politik ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pokok persoalan yang dibahas ialah sejauh mana partai politik dapat menjalankan fungsi rekrutmen, pencalonan, dan pengusulan calon tanpa melampaui batas konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kajian ini penting karena dalam praktik ketatanegaraan, partai politik sering diposisikan bukan hanya sebagai sarana demokrasi, tetapi juga seolah-olah sebagai penentu arah jabatan politik setelah pemilihan umum selesai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran legitimasi dari rakyat kepada partai, padahal secara normatif jabatan politik lahir dari mandat rakyat, bukan dari kehendak internal partai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum tata negara yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran partai politik dalam pengisian jabatan politik bersifat instrumental dan terbatas pada tahap pra-pelantikan, yakni sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dan proses seleksi calon. Setelah pejabat terpilih dilantik melalui mekanisme pemilu yang sah, mandat beralih sepenuhnya kepada pejabat tersebut sebagai mandataris rakyat. Dengan demikian, partai politik tidak memiliki dasar normatif untuk mengintervensi pelaksanaan jabatan yang telah sah diperoleh melalui suara rakyat. Batas ini penting untuk menjaga konsistensi prinsip demokrasi konstitusional, mencegah dominasi elite partai atas jabatan publik, serta memastikan bahwa mekanisme representasi tetap berpijak pada kedaulatan rakyat.

KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DAN PERAN NOTARIS/PPAT DALAM TRANSFORMASI DIGITAL AGRARIA DI INDONESIA

Edia Dian Ariyani — 2026-06-29

Penelitian ini membahas efektivitas pendaftaran tanah elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia serta menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam implementasinya. Pendaftaran tanah elektronik merupakan transformasi digital dalam sistem administrasi pertanahan yang didasarkan pada UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, serta didukung UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kepastian hukum melalui peningkatan akurasi data, efisiensi pelayanan, transparansi proses, serta penguatan asas publisitas dalam hukum pertanahan. Sertipikat elektronik juga memperkuat fungsi pembuktian hak atas tanah serta mengurangi risiko sengketa dan pemalsuan dokumen. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, Notaris dan PPAT memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan peralihan hak atas tanah melalui akta otentik yang kini terintegrasi dalam sistem elektronik. Tanggung jawab mereka meliputi verifikasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, serta memastikan validitas data dalam sistem BPN.

This study examines the effectiveness of electronic land registration in ensuring legal certainty over land rights in Indonesia and analyzes the role and responsibilities of Notaries/Land Deed Officials (PPAT) in its implementation. Electronic land registration represents a digital transformation of the land administration system, grounded in the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 1 of 2021, and supported by the Electronic Information and Transactions Law and Government Regulation No. 71 of 2019. The findings indicate that this system enhances legal certainty by improving data accuracy, service efficiency, procedural transparency, and strengthening the publicity principle in land law. Electronic certificates also reinforce evidentiary functions of land rights while reducing disputes and document forgery. However, its effectiveness is still challenged by uneven technological infrastructure, low digital literacy among the public, and cybersecurity and data protection issues. Meanwhile, Notaries and PPAT play a strategic role as public officials ensuring the legality of land rights transfers through authentic deeds integrated into the electronic system. Their responsibilities include document verification, the use of electronic signatures, and ensuring data validity within the National Land Agency system.

PEMULIHAN LINGKUNGAN SEBAGAI SANKSI PIDANA IMPERATIF: REFORMASI KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Dino Alfredo — 2026-06-29

Penelitian ini mengkaji permasalahan mendasar dalam sistem hukum pidana lingkungan Indonesia, khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur instrumen sanksi pemulihan lingkungan melalui Pasal 119, penerapannya dalam praktik peradilan masih jauh dari optimal. Ketentuan yang bersifat fakultatif ditandai frasa "dapat dikenakan" memberikan diskresi luas kepada hakim, sehingga sanksi pemulihan kerap tidak dijatuhkan meskipun terbukti ada kerusakan lingkungan yang nyata. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi permasalahan: (1) ketidakjelasan pengaturan normatif mengenai mekanisme eksekusi pemulihan lingkungan; (2) kendala teknis dan institusional yang dihadapi jaksa sebagai eksekutor; dan (3) belum adanya model implementasi yang sistematis. Penelitian ini merekomendasikan reformasi normatif berupa perubahan frasa "dapat" menjadi "wajib" dalam Pasal 119 UUPPLH, pembentukan mekanisme pengawasan terpadu, serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum. Pendekatan integratif antara pidana, administratif, dan restoratif dinilai paling tepat untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat yang terdampak.

This research examines a fundamental issue in Indonesia's environmental criminal law system, particularly concerning the application of additional criminal sanctions in the form of environmental restoration for corporate perpetrators of environmental crimes. Although Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH) has regulated environmental restoration sanctions through Article 119, their application in judicial practice remains far from optimal. The facultative nature of the provision—marked by the phrase "may be imposed"—grants broad judicial discretion, resulting in restoration sanctions rarely being imposed even when actual environmental damage is proven. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal three dimensions of problems: (1) regulatory ambiguity regarding the mechanism for executing environmental restoration; (2) technical and institutional obstacles faced by prosecutors as executors; and (3) the absence of a systematic implementation model. This research recommends normative reform by changing the phrase "may" to "shall" in Article 119 UUPPLH, establishing an integrated monitoring mechanism, and strengthening institutional capacity of law enforcement. An integrative approach combining criminal, administrative, and restorative instruments is deemed most appropriate for achieving ecological justice for affected communities.

ANALISIS KELEMAHAN REGULASI DISIPLIN PEGAWAI DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN SIRI TANPA IZIN ISTRI SAH

Monica Tiur Simamora — 2026-06-29

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai fenomena perkawinan siri yang dilakukan oleh aparatur negara, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mengantongi izin dari istri sah maupun atasan. Masalah utama yang diangkat adalah adanya kontradiksi antara norma ideal yang mengharuskan setiap pegawai negara menjadi teladan moral dan hukum, dengan realitas di lapangan di mana regulasi disiplin sering kali gagal mencegah terjadinya poligami ilegal dalam bentuk nikah siri. Perkawinan siri dalam konteks ini bukan sekadar urusan privat, melainkan sebuah pelanggaran administratif dan etik yang serius karena menabrak prinsip transparansi dan perlindungan hukum keluarga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang masalah ini semakin krusial mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, yakni hilangnya hak-hak perdata bagi istri sah dan anak-anak, serta rusaknya citra institusi publik akibat perilaku oknum yang memanfaatkan celah hukum. Lemahnya regulasi disiplin saat ini terlihat dari sifatnya yang sangat pasif, di mana penindakan hanya bisa dilakukan jika ada laporan formal, sementara banyak istri sah berada dalam posisi rentan yang secara psikologis maupun ekonomi tertekan sehingga takut untuk melapor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah titik-titik lemah dalam regulasi tersebut agar dapat ditemukan formula baru dalam pengawasan perilaku personal pegawai negara demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga.Dalam menjalankan penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis- analitis. Fokus utama metode ini adalah menelaah berbagai instrumen hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan teknis, sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan regulasi kode etik di lingkungan Polri. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sosiologi hukum perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis untuk mengidentifikasi sinkronisasi maupun tumpang tindih antara aturan disiplin umum dengan kode etik profesi yang bersifat sektoral. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan norma hukum yang ada (das sollen) dengan fakta empiris mengenai efektivitas penegakan sanksi (das sein).

This research focuses on an in-depth analysis of the phenomenon of unregistered marriage (nikah siri) practiced by state apparatus, including Civil Servants (PNS) and members of the Indonesian National Police (Polri), conducted secretly without obtaining permission from the legal wife or superiors. The main issue raised is the contradiction between the ideal norm that requires every state employee to be a moral and legal role model, and the reality in the field where disciplinary regulations often fail to prevent illegal polygamy in the form of nikah siri. Unregistered marriage in this context is not merely a private matter, but a serious administrative and ethical violation because it violates the principles of transparency and family legal protection mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.The background of this problem is increasingly crucial considering the adverse impacts caused, namely the loss of civil rights for legal wives and children, and the damage to the image of public institutions due to the behavior of individuals who take advantage of legal loopholes. The current weakness of disciplinary regulations is seen in their highly passive nature, where enforcement can only be carried out if there is a formal report, while many legal wives are in vulnerable positions who are psychologically and economically pressured so they are afraid to report. Therefore, this study aims to dissect the weak points in these regulations so that a new formula can be found in monitoring the personal behavior of state employees to guarantee legal certainty and justice for families.In conducting this research, the method used is normative legal research which is qualitative-descriptive in nature with a juridical-analytical approach. The main focus of this method is to examine various applicable legal instruments, both in the form of laws and technical regulations, as primary legal materials. The primary legal materials analyzed include the Marriage Law, Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, as well as Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and code of ethics regulations within the National Police (Polri). In addition, secondary legal materials are used in the form of scientific literature, legal journals, and relevant previous research results related to the sociology of marriage law. Data collection techniques were carried out through a systematic literature study to identify synchronization or overlapping between general disciplinary rules and sectoral professional codes of ethics. The data were analyzed qualitatively by comparing existing legal norms (das sollen) with empirical facts regarding the effectiveness of sanction enforcement (das sein).

REGULASI ASET KRIPTO SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI: STUDI KASUS BITCOIN DI INDONESIA

Emiel Salim Siregar — 2026-06-29

This study aims to analyze the Indonesian government’s policies in regulating crypto assets as investment instruments and to formulate future legal policy directions. Crypto assets, particularly Bitcoin, have experienced rapid growth alongside advancements in financial technology, but they also pose significant risks due to price volatility and potential misuse. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Indonesian government adopts a moderate policy by not recognizing crypto assets as legal tender while allowing them to be traded as commodities in futures exchanges under the supervision of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). Additionally, the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia play roles in maintaining financial system stability and consumer protection. Despite regulatory developments, challenges remain, including overlapping authorities, low financial literacy, and the proliferation of illegal crypto investments. Therefore, regulatory harmonization, risk-based approaches, and enhanced public education are necessary to establish a secure, transparent, and sustainable crypto investment ecosystem.

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN (ACTE VAN DADING ) HASIL MEDIASI DI PENGADILAN

Nurliana Ritonga — 2026-06-29

Mediasi merupakan salah satu tahapan yang diwajibkan dalam sistem peradilan untuk mencapai perdamaian sebelum sidang pertama dibuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum akta perdamaian (acte van dading) yang lahir dari proses mediasi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang ditetapkan oleh hakim setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sementara itu, kekuatan hukum dari akta perdamaian ini meliputi kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak, kekuatan pembuktian yang sempurna selaku akta otentik, serta kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini memberikan hak kepada para pihak untuk langsung memohonkan eksekusi ke pengadilan jika salah satu pihak tidak patuh terhadap putusan akta perdamaian tersebut, tanpa perlu mengajukan gugatan baru. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya akta perdamaian sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, efisiensi, dan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

Mediation is one of the prioritized stages in the judicial system to achieve an amicable settlement. This study aims to analyze the legal standing and binding force of a settlement deed (acta van dading) arising from the court mediation process. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the legal standing of a mediation settlement deed certified by a judge is equivalent to a final and binding court decision (inkracht van gewijsde). Meanwhile, the legal force of this settlement deed includes legally binding force for the parties, conclusive evidentiary value as an authentic deed, and executorial force. This executorial force grants the parties the right to directly petition the court for execution if one party fails to comply with the settlement deed decision, without the need to file a new lawsuit. The implications of this study confirm the importance of the settlement deed as a legal instrument that provides certainty, efficiency, and substantive justice for the disputing parties.

ANALISIS RASIO PENYELESAIAN PERKARA (CLEARANCE RATE) HARTA BERSAMA SEBAGAI INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Mardalena Hanifah — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio penyelesaian perkara (clearance rate) harta bersama sebagai indikator kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru. Clearance rate merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengadilan dalam menyelesaikan perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berasal dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022–2025 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat clearance rate perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode, tingkat penyelesaian perkara menunjukkan hasil yang cukup baik, namun pada periode tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas pembuktian, ketidakhadiran para pihak, serta tingginya beban perkara yang harus diselesaikan pengadilan. Dengan demikian, clearance rate dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai efektivitas dan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyelesaian perkara harta bersama.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Exceline Evata Hasangapon Putri Sitompul — 2026-06-29

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk munculnya praktik perjudian online yang semakin marak dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum serta memerlukan adanya pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang jelas terhadap pelakunya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang perjudian di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian online, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Tsm serta apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam rumusan masalah pertama, pengaturan hukum mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni. Dalam rumusan masalah kedua, pelaku tindak pidana perjudian online dalam kedua putusan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Sedangkan dalam rumusan masalah ketiga pertimbangan hakim dalam kedua putusan telah didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah, namun penerapan pasal dalam kedua putusan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan karena hakim belum mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE secara bersamaan.

The development of information technology and the internet has brought changes to various aspects of people's lives, including the emergence of online gambling practices that are increasingly widespread and easily accessible to various groups. This has resulted in various negative impacts, both socially, economically, and legally, and necessitates clear legal regulations and criminal liability for perpetrators. The research questions in this study are: what are the legal regulations governing gambling in Indonesia, what is the criminal liability of perpetrators of online gambling crimes, what are the legal considerations of judges in issuing decisions in Decisions Number 2201/Pid.Sus/2024/PN.Mdn and Decision Number 278/Pid.B/2020/PN.Tsm, and whether these considerations meet the principles of justice, legal certainty, and benefit. This research uses a descriptive analytical normative legal research method with a statute approach and a case approach, utilizing secondary data obtained through literature review. In the first problem formulation, the legal provisions regarding gambling in Indonesia are regulated by Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In the second problem formulation, the perpetrators of online gambling crimes in both decisions can be held criminally responsible because they have fulfilled the elements of capacity to be responsible, there was deliberate error, and there was no justification or excuse. Meanwhile, in the third problem formulation, the judges' considerations in both decisions were based on the trial facts and valid evidence. However, the application of the articles in both decisions does not fully reflect the principles of justice, legal certainty, and expediency because the judges have not optimized the simultaneous application of the provisions of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law