Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

EKSISTENSI PIHAK KREDITOR DALAM AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN

Adam Jordan — 2026-04-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kreditor dalam proses akuisisi perusahaan ditinjau berdasarkan asas kepatutan, serta mengkaji penerapan asas kepatutan dan asas keadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam praktik akuisisi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kreditor telah memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama terkait kewajiban pengumuman rencana akuisisi dan hak untuk mengajukan keberatan. Namun, dalam praktiknya, kedudukan kreditor masih relatif lemah karena tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan korporasi dan keterbatasan akses informasi. Penerapan asas kepatutan dan asas keadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa akuisisi dilakukan secara wajar, transparan, dan tidak merugikan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip good corporate governance agar tercipta keseimbangan kepentingan antara perseroan dan kreditor.

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) OLEH INVESTOR TERHADAP EMITEN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG MENYESATKAN

Emiel Salim Siregar — 2026-04-29

Prinsip keterbukaan (disclosure principle) merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan efisiensi di pasar modal. Pelanggaran terhadap prinsip ini melalui penyampaian informasi publik yang menyesatkan, baik berupa misrepresentation maupun omission, dapat mendistorsi harga saham dan merugikan investor ritel secara masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh investor terhadap emiten serta membedah tantangan pembuktian kausalitasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor memiliki legal standing untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 111 UUPM juncto Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk mengatasi tantangan pembuktian hubungan sebab-akibat (causal verband) antara informasi menyesatkan dan fluktuasi harga, artikel ini menawarkan pengadopsian doktrin Fraud-on-the-Market dan metodologi Event Study. Selain itu, perlindungan investor dapat dioptimalkan melalui mekanisme Class Action dan pemanfaatan sanksi administratif OJK sebagai bukti surat yang kuat di persidangan.

The disclosure principle is a fundamental pillar in maintaining stability and efficiency in the capital market. Violations of this principle through the submission of misleading public information, whether in the form of misrepresentation or omission, can significantly distort stock prices and harm retail investors. This study aims to analyze the legal construction of tort lawsuits (Unlawful Acts) by investors against issuers and dissect the challenges of proving causality. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, referencing Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). The results indicate that investors have legal standing to claim damages based on Article 111 of the Capital Market Law juncto Article 1365 of the Indonesian Civil Code. To address the challenges of proving the causal link between misleading information and price fluctuations, this article proposes the adoption of the Fraud-on-the-Market doctrine and the Event Study methodology. Furthermore, investor protection can be optimized through Class Action mechanisms and the utilization of OJK administrative sanctions as strong documentary evidence in court.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL DALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING BERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020

Emiel Salim Siregar — 2026-04-29

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan inovasi pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema Securities Crowdfunding (SCF). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons hal ini dengan menerbitkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Namun, dalam praktiknya, model investasi ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi pemodal, seperti asimetri informasi dan potensi gagal bayar oleh perusahaan penerbit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemodal dalam layanan SCF serta efektivitas regulasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemodal terbagi menjadi dua ranah, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban uji tuntas (due diligence) oleh penyelenggara, keterbukaan informasi (disclosure principle), batas maksimal investasi, dan masa pembatalan (cooling-off period). Sementara itu, perlindungan represif diakomodasi melalui pengenaan sanksi administratif oleh OJK, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, serta upaya hukum perdata/pidana. Meskipun secara normatif komprehensif, efektivitas regulasi ini masih dihadapkan pada tantangan eksekusi jaminan saat gagal bayar dan belum likuidnya pasar sekunder, sehingga menuntut penguatan pengawasan digital dan peningkatan literasi pemodal.

The development of financial technology has spawned funding innovations for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the Securities Crowdfunding (SCF) scheme. The Financial Services Authority (OJK) responded to this by issuing POJK Number 57/POJK.04/2020. However, in practice, this investment model poses significant risks for investors, such as information asymmetry and the potential for default by the issuing company. This study aims to analyze the form of legal protection for investors in SCF services and the effectiveness of this regulation. This research represents normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that legal protection for investors is divided into two areas, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is realized through due diligence obligations by organizers, information disclosure principles, maximum investment limits, and a cooling-off period. Meanwhile, repressive protection is accommodated through the imposition of administrative sanctions by OJK, dispute resolution through LAPS SJK, and civil/criminal legal efforts. Although normatively comprehensive, the effectiveness of this regulation still faces challenges regarding collateral execution during defaults and an illiquid secondary market, thus demanding stronger digital supervision and improved investor literacy.

KONSEP IDEAL TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM HAL TERDAKWA MENINGGAL DUNIA

Hendra Mubarok — 2026-04-29

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, termasuk dalam penegakan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Kejaksaan memiliki peran penting tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kerugian negara, terutama ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi aset tanpa melalui gugatan perdata oleh JPN. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengembalian kerugian negara. Konsep ideal yang diusulkan adalah sinkronisasi kedua pasal tersebut agar peran JPN lebih optimal dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi ketika terdakwa meninggal dunia.

As a state of law, Indonesia places law as the foundation for governing the country, including in the enforcement of corruption crimes that cause significant losses to state finances. The Attorney General's Office plays a crucial role not only as a prosecutor but also thru the State Attorney (JPN) in recovering state losses, especially when the defendant dies before a verdict is handed down. This research is normative legal research that uses secondary data obtained thru literature studies and analyzed deductively. The research results indicate an inconsistency between Article 34 and Article 38 paragraph (5) of the Corruption Criminal Act, where the Public Prosecutor executes assets without going thru a civil lawsuit by the JPN. This condition creates legal uncertainty in the implementation of recovering state losses. The proposed ideal concept is to synchronize the two articles so that the role of the JPN is more optimal in recovering state losses due to corruption when the defendant dies.

KEWAJIBAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 49 TAHUN 2025

Lista Purnama — 2026-04-29

Analisis kewajiban pembuatan akta notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan keputusan RUPS Tahunan. Dalam perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting yang memiliki otoritas strategis untuk menetapkan kebijakan. Sebelum berlakunya peraturan ini, tidak semua pelaksanaan RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Akibatnya, permasalahan hukum terkait pembuktian dan kepastian hukum sering muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan, mengevaluasi konsekuensi hukumnya terhadap validitas keputusan RUPS, dan mempelajari dampak penerapan kewajiban tersebut terhadap keamanan hukum dan perlindungan hak pemegang saham. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Studi menunjukkan bahwa kewajiban untuk membuat akta notaris dalam RUPS Tahunan meningkatkan kepastian hukum, melindungi pemegang saham, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Namun demikian, pelaku usaha harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari penerapan kewajiban ini, seperti peningkatan biaya dan prosedur administrasi.

Analysis of the Mandatory Notarial Deed Requirement for Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) under Ministerial Regulation of Law No. 49 of 2025 and Its Legal Implications for the Validity of AGMS Resolutions. In a limited liability company, the General Meeting of Shareholders (GMS) is a pivotal organ possessing strategic authority to determine corporate policies. Prior to the enactment of this regulation, not all GMS proceedings were required to be documented in a notarial deed. Consequently, legal issues regarding evidence and legal certainty frequently emerged. The objective of this study is to examine the obligations of notaries in the implementation of the Annual GMS (AGMS), evaluate the legal consequences regarding the validity of meeting resolutions, and analyze the impact of this mandatory requirement on legal security and the protection of shareholders' rights. This normative legal research employs both a statutory and a conceptual approach. The study demonstrates that the mandatory requirement for a notarial deed in an AGMS enhances legal certainty, protects shareholders, and improves corporate accountability and transparency. Nevertheless, business entities must consider the practical implications of this requirement, such as increased operational costs and administrative procedures.

ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN UPAYA PENEGAKANNYA DI INDONESIA

Marsya Nadira Revanda — 2026-04-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta upaya penegakannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik pelanggaran ringan seperti diskriminasi maupun pelanggaran berat seperti kekerasan dan penghilangan paksa. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya penegakan hukum, adanya kepentingan politik, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, penegakan HAM masih menghadapi berbagai kendala seperti impunitas, keterbatasan kewenangan lembaga, serta kurangnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan sistem hukum, peningkatan peran lembaga terkait, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan penegakan HAM yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI VERSUS ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI PASAR MODAL

Emiel Salim Siregar — 2026-04-29

Penyelesaian sengketa investasi di pasar modal seringkali memunculkan perdebatan yurisdiksional antara Pengadilan Negeri dan lembaga arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan arbitrase, khususnya pasca terbitnya regulasi integrasi lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda pada klausula arbitrase dalam suatu perjanjian investasi secara serta-merta menggugurkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa. Kewenangan mengadili secara absolut beralih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dan kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat meniadakan kompetensi absolut tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan sisa (residual power) yang krusial namun terbatas pada ranah eksekusi putusan (pendaftaran dan fiat eksekusi) serta pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan limitatif yang diatur dalam undang-undang.

The settlement of investment disputes in the capital market often raises jurisdictional debates between the District Court and arbitration institutions. This study aims to analyze the boundaries of absolute competence between the District Court and arbitration, particularly following the regulatory integration of financial services sector dispute resolution institutions. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the pacta sunt servanda principle within an arbitration clause of an investment agreement immediately nullifies the District Court's authority to examine and adjudicate the merits of the dispute. The absolute authority to adjudicate shifts to the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), and the qualification of a tort (unlawful act) lawsuit cannot negate this absolute competence. Nevertheless, the District Court retains a crucial but limited residual power, confined to the execution of awards (registration and fiat of execution) and the annulment of arbitral awards based on exhaustive grounds stipulated by law.

POLITIK HUKUM KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENAMBAH PASAL PADA SURAT DAKWAAN DI LUAR BERKAS PERKARA

Rio Rilosatria — 2026-04-29

Penuntut Umum pada penerapannya menambahkan pasal dalam surat dakwaan di luar berkas perkara berdasarkan asas dominus litis dengan akibat mendapatkan pertentangan dari kelompok masyarakat dan terdakwa atas dugaan penyalahugunaan wewenang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder, dikumpulkan secara kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas dominus litis tersebut belum memiliki kepastian hukum karena pada satu sisi diakomodasi secara normatif menurut UU Kejaksaan, tetapi di sisi lain, Pasal 144 KUHAP tidak memberi batasan sejauh mana Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan. Konsep ideal pengaturannya di masa mendatang adalah dengan jalan mereformulasi ketentuan Pasal 144 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan termasuk dalam hal menambah pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara, dengan tujuan untuk menyempurnakan penuntutan dan wewenang menuntut Penuntut Umum berdasarkan asas dominus litis, demi keadilan yang proporsional, berdasarkan hukum, dan hati nurani.

In its application, the Public Prosecutor added articles to the indictment outside the case file based on the principle of dominus litis, resulting in opposition from community groups and defendants over alleged abuse of authority. This research is a normative legal study using secondary data collected through literature review. The results indicate that the application of the dominus litis principle lacks legal certainty because, on the one hand, it is normatively accommodated under the Prosecutor's Office Law, but on the other hand, Article 144 of the Criminal Procedure Code does not limit the extent to which the Public Prosecutor can amend the indictment. The legal politics for future regulation is to reformulate the provisions of Article 144 of the Criminal Procedure Code, which essentially stipulates that the Public Prosecutor can amend the indictment, including adding articles to the indictment outside the case file. The aim is to improve the prosecution and the Public Prosecutor's authority to prosecute based by principle around dominus litis, for proportional justice, based on law and conscience.