Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm id-ID Sat, 31 Oct 2026 06:03:05 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM KAITANNYA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA BOJO, KECAMATAN BUDONG-BUDONG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/27843 <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dan menjadikan partisipasi sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Namun, keberadaan ketentuan tersebut belum selalu diikuti dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa, kegiatan pembangunan, kerja bakti, pelatihan, dan pengawasan pembangunan. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Desa, keterbatasan kapasitas aparatur Desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan literasi, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung pasif.</p> <p>Law Number 6 of 2014 concerning Villages positions village communities as subjects of development and establishes participation as one of the principles in village governance. This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in relation to community participation in Bojo Village, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency. This research constitutes empirical legal research using a sociology of law approach. Data were collected through interviews, observation, and literature study and analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning community participation in Bojo Village has not operated effectively. This is reflected in limited involvement in village deliberations, development activities, community service, training programs, and development supervision. The low level of participation is influenced by limited legal dissemination, inadequate public understanding of the Village Law, limited capacity of village officials, socio-economic conditions, literacy limitations, and a relatively passive legal culture.</p> Nelwan Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/27843 Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 +0000 KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI WHATSAPP TANPA TANDA TANGAN BASAH: PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/28616 <p>Perkembangan teknologi komunikasi mendorong masyarakat membentuk hubungan hukum melalui WhatsApp, termasuk menyepakati perjanjian tanpa tanda tangan basah. Secara normatif (das sollen), Pasal 1320 KUHPerdata menjadi ukuran keabsahan perjanjian dan UU ITE mengakui informasi serta dokumen elektronik sebagai alat bukti; namun dalam praktik (das sein), perjanjian semacam itu mudah disangkal dan sulit dibuktikan karena identitas pengguna akun dan keutuhan percakapan dipersoalkan. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian elektronik melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, serta kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp berdasarkan UU ITE. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum, asas konsensualisme, dan prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalent). Hasil analisis menunjukkan bahwa tanda tangan basah bukan syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian melalui WhatsApp sah sepanjang memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan bukan perbuatan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk tertentu. Namun, pemenuhan syarat tersebut baru dapat ditunjukkan apabila autentisitas pesan, identitas para pihak, dan integritas percakapan dapat dipertanggungjawabkan: syarat kesepakatan dan kecakapan bergantung pada kepastian identitas, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal bergantung pada keutuhan isi percakapan. Dengan demikian, keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang berbeda, dan foto atau pindaian tanda tangan basah tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan elektronik menurut UU ITE.</p> Husnul Khotimah, Mutiara Inaya Salsabila, Nabilah Aprilia Prayogo, Sunariyo Sunariyo Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/28616 Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000