KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERKAIT JAMINAN DALAM UTANG PIUTANG

Susilowati, Yudha Cahya Kumala, Felicitas Sri Marniati — Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000

Pembahasan mengenai kepastian hukum akta perjanjian pengikatan jual beli terkait jaminan dalam utang piutang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. penggunaan PPJB sebagai jaminan utang menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Debitur berpotensi kehilangan kendali atas objek perjanjian, kreditur dapat kehilangan haknya apabila substansi perjanjian tidak sesuai dengan maksud hukum yang sebenarnya, dan notaris yang tidak memastikan kesesuaian antara substansi dan formalitas akta berisiko dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila PPJB digunakan sesuai fungsi normatifnya, selaras dengan asas itikad baik, serta mematuhi ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

This study examines the legal certainty of the PPJB a preliminary sale and purchase agreement when used as security for a debt obligation. It employs a normative-juridical research method, specifically relying on library-based legal research (secondary data) and utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The use of a PPJB as debt security entails significant legal risks: debtors risk losing control over the subject matter of the agreement; creditors risk losing their rights if the agreement's substance does not align with the true legal intent; and notaries who fail to ensure consistency between the deed's substance and formalities risk facing administrative, civil, or criminal sanctions. Legal certainty can only be achieved if the PPJB is utilized in accordance with its normative function, in alignment with the principle of good faith, and in compliance with the provisions of the Indonesian Civil Code, the Basic Agrarian Law, and the Law on the Notary Profession.

DUALISME UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Adriana Dwi Hardjanti, Lukman Hakim, Sirajuddin — Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000

Pasal 25 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sama-sama dapat dipakai untuk mengoreksi Surat Ketetapan Pajak (SKP), tetapi keduanya berpijak pada rezim kewenangan yang berbeda. Keberatan pada Pasal 25 bersifat kewenangan terikat, sedangkan permohonan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b bersifat kewenangan diskresioner, sehingga banding membuka pemeriksaan materiil penuh sementara gugatan hanya membuka pemeriksaan terbatas. Artikel ini menjawab tiga persoalan, yaitu penyebab dualisme tersebut, implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan prosedural Wajib Pajak, serta rekonstruksi normatif yang diperlukan. Penelitian memakai metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme bersumber dari lima faktor struktural, yaitu kesamaan objek koreksi, ambiguitas frasa “SKP yang tidak benar”, kesalahan penempatan koreksi materiil dalam rezim diskresioner, inkonsistensi internal Pasal 36, dan desain konsekuensial yang tidak sinkron antara banding dan gugatan. Kelima faktor itu menimbulkan fragmentasi perlindungan hukum, ketidakpastian pemilihan jalur, ketidaksetaraan akses pemeriksaan materiil, dan procedural entrapment, yaitu kondisi ketika Wajib Pajak kehilangan akses pemeriksaan materiil bukan karena lemahnya dalil, melainkan karena desain prosedur itu sendiri. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi normatif yang menempatkan koreksi kebenaran materiil SKP dalam rezim kewenangan terikat, baik lewat integrasi ke Pasal 25 disertai penghapusan Pasal 36 ayat (1) huruf b, maupun lewat pembentukan mekanisme koreksi materiil tersendiri.

Article 25 and Article 36 paragraph (1) letter b of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) can both be used to correct a Tax Assessment Letter (SKP), yet they rest on different authority regimes. An objection under Article 25 is a bound authority, while an application under Article 36 paragraph (1) letter b is a discretionary one, so an appeal opens a full material review while a lawsuit only allows a limited one. This article addresses three questions, namely the causes of this dualism, its implications for taxpayers’ legal certainty and procedural justice, and the normative reconstruction it requires. The study applies a prescriptive-analytical normative legal method, using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings show that the dualism stems from five structural factors, namely the shared correction object, the ambiguity of the phrase “an incorrect SKP,” the misplacement of material correction within a discretionary regime, internal inconsistency in Article 36, and an unsynchronized consequential design between appeals and lawsuits. These factors produce fragmented legal protection, uncertainty in choosing a legal avenue, unequal access to material review, and procedural entrapment, a condition in which taxpayers lose access to material review not because their claims are weak, but because the procedural design itself forecloses that access. The article recommends a normative reconstruction that places material correction of the SKP within a bound-authority regime, either by integrating it into Article 25 while repealing Article 36 paragraph (1) letter b, or by creating a separate material-correction mechanism.

Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERKAIT JAMINAN DALAM UTANG PIUTANG

DUALISME UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK