Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

REDEFINISI KUALIFIKASI DELIK KOHABITASI DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN PERZINAHAN

Mochamad Delizal Fajar Ramadhan — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma dalam hukum pidana nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP). Fokus utama penelitian adalah redefinisi delik kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) sebagai strategi preventif untuk mencegah perzinahan. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan kesucian institusi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap norma hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional diklasifikasikan sebagai delik aduan terbatas untuk menyeimbangkan perlindungan ruang privat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi konsep Restorative Justice berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 memberikan perspektif baru di mana penanganan delik moralitas lebih mengedepankan pemulihan tatanan sosial dan peran keluarga sebagai pemegang kendali perkara melalui mekanisme pengaduan. Strategi ini bertujuan menciptakan efek jera sekaligus edukasi hukum tanpa harus selalu berujung pada stigmatisasi pidana penjara. Redefinisi delik kohabitasi merupakan kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia yang menolak gaya hidup yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Pengaturan ini berhasil menyelaraskan perlindungan institusi perkawinan dengan prinsip hukum modern yang humanis, transformatif, dan preventif terhadap tindak pidana perzinahan.

This research is motivated by the paradigm shift in Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 (National Criminal Code) and Law Number 20 of 2025 (Criminal Procedure Code). The primary focus is the redefinition of the cohabitation offense (living together without marriage) as a preventive strategy to deter adultery. This is crucial as Indonesian society highly values moral, religious, and the sanctity of the institution of marriage. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies of legal norms, journals, and relevant legislation, including Law No. 1 of 2023 and Law No. 20 of 2025. The approaches used include the statute approach, case approach, and conceptual approach. The regulation of cohabitation in Article 412 of the National Criminal Code is classified as a limited complaint offense to balance the protection of private space with the values of "Belief in the One and Only God". The implementation of the Restorative Justice concept under Law No. 20 of 2025 provides a new perspective where handling morality offenses prioritizes the restoration of social order and the role of the family as the case controller through complaint mechanisms. This strategy aims to create a deterrent effect while providing legal education without necessarily leading to the stigmatization of imprisonment. The redefinition of the cohabitation offense is a crystallization of Indonesia's noble values that reject lifestyles contrary to the national identity. This regulation successfully aligns the protection of the institution of marriage with modern legal principles that are humanistic, transformative, and preventive toward the crime of adultery.

REKONSTRUKSI RESTORASI JUSTICE UNTUK MENDAPATKAN SUBSTANSI KEADILAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

Iwan Sumiarsa, Yasmirah Saragih — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia cenderung bersifat retributif (pembalasan), yang mengakibatkan penumpukan perkara dan kepadatan berlebih di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi keadilan restoratif (restorative justice) sebagai strategi alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi keadilan restoratif memerlukan harmonisasi regulasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar tercipta kepastian hukum. Penguatan mediasi penal dalam sistem hukum nasional merupakan kunci untuk memulihkan keadaan korban, meminta pertanggungjawaban pelaku secara moral, dan melibatkan masyarakat dalam proses resolusi konflik.

The conventional criminal justice system in Indonesia tends to be retributive, leading to case backlogs and overcrowding in prisons. This research aims to analyze the reconstruction of restorative justice as an alternative strategy for out-of-court settlement. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the reconstruction of restorative justice requires regulatory harmonization between the Police, Prosecutors, and the Supreme Court to ensure legal certainty. Strengthening penal mediation within the national legal system is key to restoring the victim's condition, holding the perpetrator morally accountable, and involving the community in the conflict resolution process.

ANALISIS PENGAWASAN LAYANAN JASA KEUANGAN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY YANG DILAKUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Zulfi Diane Zaini, Meyrista Bella Putri — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pertumbuhan layanan financial technology (fintech) di Indonesia menunjukkan peningkatan pesat seiring kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan keuangan yang cepat, mudah, dan praktis. Meski demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan hukum, khususnya maraknya praktik fintech ilegal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Situasi ini menekankan urgensi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana mekanisme pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan fintech, dan (2) bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data lapangan hasil wawancara dengan pejabat OJK dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemberian izin, evaluasi laporan rutin, pemeriksaan langsung, serta pemantauan berbasis teknologi. Pelanggaran ditindak dengan sanksi administratif berupa peringatan, denda, pembatasan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh pertumbuhan fintech ilegal yang cepat, keterbatasan sumber daya pengawas, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas OJK melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi pengawasan, kerja sama antarinstansi, dan peningkatan literasi digital guna menjamin perlindungan konsumen.

The development of financial technology (fintech) services in Indonesia has grown rapidly along with public demand for fast and accessible financial services. However, this progress also generates legal challenges, especially with the rise of illegal fintech operations that harm consumers. These conditions underline the crucial role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in exercising its supervisory functions. This study focuses on two issues: (1) how OJK supervises digital financial services, and (2) how sanctions are imposed on fintech providers that commit violations. The research applies a normative and empirical juridical approach by combining the analysis of regulations with data from interviews and field observations. The data were processed qualitatively using deductive reasoning. The findings show that OJK conducts supervision through licensing, periodic reporting, on-site inspections, and technology-based monitoring. In cases of violations, administrative sanctions are applied, including written warnings, fines, restrictions on business, suspension, and license revocation. Nonetheless, the effectiveness of supervision is hindered by the rapid growth of unlicensed fintech companies, limited supervisory resources, and low financial literacy among the public. Strengthening human resources, developing technology-based supervisory systems, expanding institutional cooperation, and improving public literacy are recommended to optimize consumer protection.

REKONSTRUKSI SANKSI ADMINISTRATIF DALAM JASA KONSTRUKSI: UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENYELENGGARAAN DAN KESELAMATAN PUBLIK

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengubah paradigma penegakan hukum dengan menempatkan sanksi administratif sebagai upaya utama (primum remedium). Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum efektif menciptakan efek jera (deterrent effect) guna menekan angka kegagalan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan fundamental sanksi administratif existing dan merumuskan konsep rekonstruksi hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan sanksi disebabkan oleh nominal denda yang statis sehingga dianggap sebagai biaya operasional (cost of doing business) oleh pelaku usaha, serta kegagalan sanksi menjangkau pemilik manfaat (beneficial owner) dalam praktik "pinjam bendera". Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui tiga pilar: (1) penerapan denda progresif berbasis persentase nilai kontrak, (2) adopsi doktrin piercing the corporate veil untuk memperluas pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi pemilik manfaat, dan (3) pembentukan sistem integrasi data nasional (SIKI, OSS, dan Dukcapil) untuk memastikan eksekusi sanksi daftar hitam berjalan otomatis dan transparan. Rekonstruksi ini urgen dilakukan demi menjamin kepastian hukum dan keselamatan publik.

Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services has shifted the paradigm of law enforcement by prioritizing administrative sanctions as the primum remedium. However, empirical reality shows that these sanctions have not been effective in creating a deterrent effect to reduce building failures. This study aims to analyze the fundamental weaknesses of existing administrative sanctions and formulate an ideal legal reconstruction concept. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the ineffectiveness of sanctions is caused by static fine amounts, which are perceived merely as a "cost of doing business" by business actors, and the failure of sanctions to reach the beneficial owner in prevalent "flag borrowing" practices. Therefore, this study recommends legal reconstruction through three pillars: (1) the implementation of progressive fines based on a percentage of the contract value, (2) the adoption of the "piercing the corporate veil" doctrine to extend liability to the personal assets of the beneficial owner, and (3) the establishment of a national integrated data system (SIKI, OSS, and Dukcapil) to ensure that blacklist sanctions are executed automatically and transparently. This reconstruction is urgent to ensure legal certainty and public safety.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP TOKOH PUBLIK DAN KELUARGANYA

Zulfi Diane Zaini, Abdullah Husein Al Aziz — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk meningkatnya tindak pidana di ruang digital, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial. Tindak pidana ini memiliki daya sebar yang luas serta dampak yang besar, terutama apabila korbannya merupakan tokoh publik beserta keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terkait dengan perkara tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap tokoh publik dan keluarganya meliputi konflik personal yang berkembang menjadi motif emosional, perbuatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan berulang, pemilihan korban karena statusnya sebagai tokoh publik, serta kemudahan media sosial sebagai sarana untuk menyerang kehormatan dan nama baik korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

The rapid development of information technology and social media has significantly influenced social interaction patterns, including the emergence of various forms of cybercrime, one of which is defamation through social media. Defamation committed via social media has a wide dissemination and serious impact, particularly when the victims are public figures and their families. This study aims to analyze the factors causing perpetrators to commit defamation through social media and to examine the criminal liability of the perpetrators based on the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 359/Pid.Sus/2025/PN Tjk. This research employs normative juridical and empirical approaches. The data were obtained through literature study and field research conducted by interviewing law enforcement officials involved in the case. The collected data were analyzed using qualitative juridical analysis. The results of the study indicate that the factors causing perpetrators to commit defamation through social media against public figures and their families include personal conflicts that develop into emotional motives, deliberate and repeated actions, the selection of victims based on their status as public figures, and the ease of using social media as a means to attack the honor and reputation of the victims. The criminal liability of the perpetrator in this case has fulfilled the elements of unlawful conduct, criminal responsibility capacity, intent (mens rea), and the absence of any grounds for justification or excuse. The panel of judges concluded that the defendant consciously understood and intended the consequences of the act, thereby justifying the imposition of criminal liability in accordance with Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions.

TINJAUAN YURIDIS ATAS KLAIM BIAYA TAMBAHAN KAPAL KEDUA SERTA KLAIM WAKTU TUNGGU SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN LUMPSUM (STUDI KASUS KONTRAK ANTARA PT. ORMAT GEOTHERMAL INDONESIA DAN PT PARKER WELLBORE INDONESIA

Shofan Hakim, Arrisman — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Kontrak jasa pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia mengatur kewajiban Kontraktor untuk memobilisasi peralatan pengeboran dari lokasi asal ke lokasi proyek serta memastikan peralatan bebas dari cacat atau kerusakan akibat pengiriman. Dalam pelaksanaannya, Kontraktor mengajukan tambahan biaya penyewaan kapal kedua akibat perubahan stowage plan yang diklaim sebagai keadaan kahar, serta menagihkan standby charges karena peralatan tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan Operator dalam memenuhi kewajibannya. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana pengaturan lumpsum dan standby charges dalam hukum kontrak di Indonesia dan hukum perdata internasional?; 2). Bagaimana pelaksanaan ketentuan lumpsum, additonal charges dan standby charges dalam Kontrak Layanan Pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia; 3). Apakah pemberlakuan biaya tambahan dan standby charges dapat dibenarkan pada jenis kontrak lumpsum?. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan lumpsum dan standby charge didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang tunduk pada hukum nasional yang dipilih para pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlambatan pelaksanaan harus dinilai apakah termasuk force majeure menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab ganti rugi, sedangkan keterlambatan akibat kelalaian menimbulkan tanggung jawab penuh atas biaya standby. Adapun perubahan harga dalam kontrak lumpsum pada umumnya ditentukan berdasarkan hierarki dokumen kontrak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Perhatian terhadap permasalahan kontrak lumpsum harus ditingkatkan guna meminimalisir sengketa dalam pelaksanaan proyek, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam dari sudut pandang owner agar permasalahan kontrak dapat dipahami secara lebih komprehensif.

The drilling service contract between PT Ormat Geothermal Indonesia and PT Parker Wellbore Indonesia stipulates the Contractor's obligation to mobilize drilling equipment from its origin to the project site and ensure that the equipment is free from defects or damage caused by shipping. In its implementation, the Contractor submitted additional costs for the rental of a second ship due to changes in the cargo arrangement plan, which was claimed to be a force majeure, and charged standby costs because the equipment could not operate due to the Operator's delay in fulfilling its obligations. The issues are: 1). How are lump sums and standby costs regulated in Indonesian contract law and international civil law?; 2). How are the provisions on lump sums, additional costs, and standby costs implemented in the Drilling Services Contract between PT Ormat Geothermal Indonesia and PT Parker Wellbore Indonesia?; 3). Is the application of additional costs and standby costs justified in a lump sum contract? Using the normative legal research method, it was concluded that the lump sum and standby charge arrangements are based on the principle of freedom of contract subject to the national law chosen by the parties and applicable laws and regulations. Delays in implementation must be assessed to determine whether they constitute force majeure under Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, which may exempt or limit liability for damages, whereas delays due to negligence give rise to full liability for standby costs. Changes in lump-sum contract prices are generally determined based on the hierarchy of contract documents that have a higher standing. Attention to lump-sum contract issues must be increased in order to minimize disputes in project implementation and encourage further in-depth research from the owner's perspective so that contract issues can be understood more comprehensively.

PERKEMBANGAN DESA BELOBATANG: DARI LEWO URUOR MENJADI DESA BELO2BATANG, KECAMATAN NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA

Paulina Padarina, Bruno Ray Pantola, Urbanus Ola Hurek — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji proses perubahan dari desa tradisional Lewo Uruor, yang berakar pada komunitas adat, menjadi desa administrasi yang disebut Desa Belobatang di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Perubahan ini dimulai sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah pada era orde baru yang mendorong pembentukan desa baru lewat penggabungan beberapa wilayah kampung. Dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif, sosiologis, dan ekonomi, studi ini menyelidiki dinamika sosial budaya, simbol-simbol lokal, serta kontribusi tokoh adat dan pemerintah dalam pembentukan identitas desa yang baru. Transformasi ini juga dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi dasar bagi penguatan otonomi lokal.Desa administratif seperti Belobatang muncul sebagai entitas baru yang menggabungkan keunikan lokal dengan tuntutan administrasi negara, menciptakan peluang untuk Pembangunan berkelanjutan tetapi juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai dan praktik adat yang ada. Temuan studi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di Desa Belobatang mencerminkan proses pembentukan kembali identitas lokal, adaptasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan upaya untuk memperkuat kapasitas desa melalui penggunaan teknologi digital, kewirausahaan lokal, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Penelitian ini penting untuk pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan terhadap sejarah dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode yang di gunakan Metode kualitatif Deskriptif. Teknik yang di gunakan Wawancara,Observasi dan Dokumentasi.

PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL

Ahmad Setiawan Nurrizki — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis peranan Kejaksaan sebagai dominus litis dalam penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip dominus litis memberikan kewenangan mutlak bagi Kejaksaan untuk mengendalikan proses penuntutan dan menentukan kelayakan suatu perkara ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). KUHAP 2025 memperkuat posisi Kejaksaan dengan mengintegrasikan perannya lebih awal dalam proses penyidikan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pelatihan khusus bagi jaksa, serta sulitnya pengumpulan alat bukti dalam jaringan korupsi yang kompleks. Selain itu, potensi intervensi politik dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum masih menjadi kendala signifikan. KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang lebih luas bagi Kejaksaan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan independensi lembaga, peningkatan profesionalisme jaksa, serta harmonisasi regulasi antar lembaga untuk menjamin keadilan dan integritas proses hukum.

This research analyzes the role of the Prosecutor's Office as dominus litis in determining suspects for corruption crimes following the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the National Criminal Procedure Code (KUHAP). The dominus litis principle grants the Prosecutor's Office absolute authority to control the prosecution process and determine a case's eligibility for trial. This study employs a normative juridical method with a statute approach, case approach, and conceptual approach. The 2025 KUHAP strengthens the Prosecutor's position by integrating its role earlier in the investigation process to enhance legal certainty and the effectiveness of corruption eradication. However, implementation faces challenges such as limited qualified human resources, a lack of specialized training for prosecutors, and difficulties in gathering evidence within complex corruption networks. Furthermore, potential political intervention and overlapping authorities between law enforcement agencies remain significant obstacles. Law Number 20 of 2025 provides a broader legal foundation for the Prosecutor's Office, but its success heavily depends on strengthening institutional independence, increasing prosecutorial professionalism, and harmonizing inter-agency regulations to ensure justice and the integrity of the legal process.

IMPLIKASI HUKUM SURAT EDARAN KEMENTERIAN ESDM NOMOR: T-19/MG.05/WM.M/2025 TANGGAL 17 JULI 2025 DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK BBM NON-SUBSIDI

Latifah, R. Lina Sinaulan — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Surat Edaran Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 Tanggal 17 Juli 2025 mengatur mengenai pembatasan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi oleh badan usaha swasta dengan batas kenaikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari volume penjualan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional, namun menimbulkan persoalan hukum dari perspektif perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan dan pilihan produk barang bagi Konsumen, disparitas harga, serta memperkuat posisi dominan pelaku usaha tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan dukungan analisis kualitatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan teori hukum. Kerarangka teori yang digunakan meliputi teori utilitarianisme hukum (Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill), teori keadilan sosial (Jhon Rawls), teori perlindungan konsumen (Satjipto Raharjo) serta Teori responsive fan keseimbangan kepentingan (Nonet dan Selznick). Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini meskipun dimaksudkan untuk kepentingan umum, akan tetapi berpotensi mengurangi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang jelas, ha katas pilihan dan ha katas pelayanan yang adil. Hal tersebut sebagaimana teori utilitarianisme hukum, teori keadilan sosial, serta teori perlindungan konsumen Satjipto Rahardjo, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip manfaat sosial tanpa mengorbankan kesejahteraan Konsumen.

The Circular Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Number: T-19/MG.05/WM.M/2025 date 17 July 2025 regulates the limitation of non- subsidized fuel imports by private business entities, with a maximum increase of ten percent (10%) from the previous year’s sales volume that is 2024. While the policy aims to maintain national energy security, it raises legal issues regarding consumer protection and fair competition. These restrictions have the potential to reduce the availability and choice of product for Consumers, create price disparities dan strengthen the dominant position of certain business actors. The findings indicate that although the circular is intended for public interest, it potentially restricts consumer rights under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly the rights to information, choice, and fair treatment. Based on legal utilitarianism, Social Justice Theory and Satjipto Rahardjo’s consumer-protection theory, the policy should be reassessed to ensure that national interests do not outweigh consumer welfare.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Agung Tegar Anggara — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Upaya penyelesaian restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta menjelaskan konsep utamanya dalam konteks hukum pidana. Penerapan restorative justice merupakan respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan memfokuskan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi aktif dari keluarga serta masyarakat. Pada hakikatnya, konsep ini bertumpu pada kesadaran, keinsafan, dan upaya rekonsiliasi sebagai dasar pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

ANALISIS TINDAK LANJUT DARI PROSES PELELANGAN YANG TIDAK ADA PESERTA LELANG ATAS OBJEK JAMINAN BENDA TIDAK BERGERAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Zulfi Diane Zaini, Iin Laviani — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Bandar Lampung sebagai bank umum yang memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam rangka penyelamatan kredit, Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Bandar Lampung melakukan pengambilalihan agunan sebagai tindak lanjut dari proses pelelangan yang tidak ada peserta Lelang atas objek jaminan benda tidak bergerak, proses ini disebut dengan Agunan Yang Diambilalih (AYDA). Permasalahan penelitian adalah bagaimana prosedur tindak lanjut dari proses pelelangan yang tidak ada peserta lelang atas objek jaminan benda tidak bergerak dalam perjanjian kredit perbankan dan apa sajakah faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tindak lanjut dari proses pelelangan yang tidak ada peserta lelang atas objek jaminan benda tidak bergerak dalam perjanjian kredit perbankan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan prosedur tindak lanjut dari proses pelelangan yang tidak ada peserta lelang atas objek jaminan benda tidak bergerak dalam perjanjian kredit perbankan meliputi tahapan pemberitahuan kepada debitur, permohonan pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), pelaksanaan pelelangan sesuai ketentuan hukum, pengelolaan hasil pelelangan untuk pelunasan kredit, penyimpanan dan pemeriksaan dokumen AYDA, pengosongan AYDA, pemeliharaan AYDA, serta penjualan AYDA. Prosedur ini dijalankan secara sistematis oleh bank untuk mengamankan hak dan kewajiban para pihak. Faktor penghambat pelaksanaan tindak lanjut dari proses pelelangan yang tidak ada peserta lelang atas objek jaminan benda tidak bergerak dalam perjanjian kredit perbankan antara lain adalah keterlambatan proses administrasi, adanya pihak lain yang menguasai objek jaminan, resistensi dari debitur, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan AYDA dari pelelangan yang memerlukan koordinasi lintas instansi. Saran, bank diharapkan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat sistem dokumentasi dan tim internal, serta meningkatkan edukasi kepada debitur agar proses AYDA yang berasal dari lelang berjalan lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini bertujuan meminimalisasi hambatan administratif, memastikan kejelasan status agunan, mengurangi resistensi debitur, serta memberikan kepastian hukum dan memperkuat hubungan antara bank dan nasabah.

PT Bank Central Asia, Tbk Main Branch Office Bandar Lampung as a general bank that has the function of distributing funds to the public in the form of credit. In order to save credit, Bank Central Asia, Tbk Main Branch Office Bandar Lampung took over collateral as a follow-up to the auction process where there were no auction participants for the object of immovable collateral, this process is called Collateral Taken Over (AYDA). The research problem is how the follow-up procedure of the auction process where there were no auction participants for the object of immovable collateral in the banking credit agreement and what are the factors that hinder the implementation of the follow-up of the auction process where there were no auction participants for the object of immovable collateral in the banking credit agreement. The research method in this study is a normative juridical approach and an empirical approach and concluded by deductive thinking so that it becomes a general picture of the answer to the problem based on the research results. The results of the study show the follow-up procedures of the auction process where there are no auction participants for the object of immovable collateral in the banking credit agreement including the stages of notification to the debtor, auction application to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL), implementation of the auction according to legal provisions, management of auction results for credit repayment, storage and examination of AYDA documents, emptying AYDA, maintenance of AYDA, and sale of AYDA. This procedure is carried out systematically by the bank to secure the rights and obligations of the parties. Factors inhibiting the implementation of follow-up from the auction process where there are no auction participants for the object of collateral for immovable property in the banking credit agreement include delays in the administrative process, the presence of other parties who control the collateral object, resistance from debtors, and technical obstacles in the implementation of AYDA from the auction that requires cross-agency coordination. Suggestions, banks are expected to improve coordination with related agencies, strengthen documentation systems and internal teams, and increase education to debtors so that the AYDA process originating from the auction runs more quickly, effectively, transparently, and accountably. This approach aims to minimize administrative obstacles, ensure clarity of collateral status, reduce debtor resistance, as well as provide legal certainty and strengthen the relationship between the bank and its customers.

RELEVANSI ANTARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 646/PDT.G/2025/PA.CN TENTANG PERCERAIAN DAN KONSEP FASAKH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Afrah Parirawana — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi putusan perceraian karena faktor ekonomi dalam praktik peradilan agama dengan konsep fasakh dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan praktik peradilan. Berdasarkan laporan tahunan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI tahun 2022–2024, tercatat bahwa perkara perceraian karena alasan ekonomi masih menduduki posisi dominan di lingkungan peradilan agama, dengan total 319.625 perkara dalam tiga tahun terakhir. Salah satu representasinya adalah Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 646/Pdt.G/2025/PA.CN, di mana hakim mengabulkan gugatan istri karena penelantaran nafkah, namun tetap mengategorikannya sebagai cerai gugat, bukan fasakh. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun alasan ekonomi sejalan dengan dasar fasakh dalam hukum Islam, praktik peradilan agama di Indonesia belum konsisten dalam penerapannya. Akibatnya, substansi persoalan ekonomi sering diabaikan dan perlindungan hak nafkah bagi istri serta anak belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman teknis agar pengabaian nafkah diakui secara eksplisit sebagai dasar fasakh, sehingga hukum keluarga Islam di Indonesia dapat lebih menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan.

This study analyzes the relevance of divorce rulings due to economic factors in Indonesian Religious Courts with the Islamic legal concept of fasakh. The research adopts a descriptive-analytical method and an empirical juridical approach through the examination of statutory provisions, Islamic legal doctrines, and judicial practices. According to the 2022–2024 Annual Reports of the Directorate General of Religious Courts (Badilag), economic factors remain a dominant cause of divorce, with 319,625 cases recorded over three years. A notable example is Decision No. 646/Pdt.G/2025/PA.CN of the Cirebon Religious Court, in which the wife’s claim was granted due to economic neglect but categorized as an ordinary divorce (cerai gugat) rather than fasakh. The findings indicate that although economic neglect aligns with fasakh under Islamic law, its application in religious courts remains inconsistent. Consequently, economic issues are often overlooked, and women’s and children’s financial rights remain inadequately protected. Clearer regulations and technical guidelines are therefore needed to explicitly recognize economic neglect as a valid ground for fasakh, ensuring greater substantive justice and gender protection in Indonesian Islamic family law.

ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU: (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)

Puguh Triwibowo, Gunawan Widjaja — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis putusan kasasi terkait sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Ari Bias selaku pencipta dan Agnez Mo selaku penyanyi. Fokus utama penelitian adalah pertimbangan hakim mengenai kualifikasi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan kesalahan penempatan pihak (error in persona). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama karena Penggugat tidak melibatkan penyelenggara acara sebagai Tergugat utama dan tidak melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penarikan pihak yang lengkap dalam sengketa hak ekonomi lagu guna menjamin kepastian hukum.

This study analyzes the cassation ruling regarding the copyright dispute over the song "Bilang Saja" between Ari Bias as the creator and Agnez Mo as the singer. The primary focus of this research is the judicial consideration concerning the qualification of a deficiency of parties (plurium litis consortium) and the misjoinder of parties (error in persona). The research method employed is normative legal research with a case-based approach. The results indicate that the Supreme Court overturned the lower court's decision because the Plaintiff failed to include the event organizer as the primary Defendant and did not involve the Collective Management Organization (LMK). The conclusion of this study emphasizes the importance of involving all necessary parties in disputes over economic rights of songs to ensure legal certainty.

PERAN JAKSA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT MEDIATOR DALAM MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Yunny Nuryanthi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Dalam masa penerapan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum secara Pidana, Restorative Justice adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang mendekatkan pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku pidana, serta pengembalian pelaku pidana kepada masyarakat demi keharmonisan sosial. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada Tingkat Penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengimplementasikan restorative justice melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Penulisan ini bertujuan untuk memahami lebih mengenai konsep restorative justice, baik dari dasar hukum serta mekanisme pelaksanaannya pada Tingkat penuntutan di masa peralihan dan penerapan peraturan baru yang serentak di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih substantif, mengurangi penumpukan perkara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

During the implementation period of law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, Resorative Justice as eerged as one form of criminal case resolution that emphasizes the restoration of victim’s conditions, the accountability of offenders into society in order to achieve social harmony. This approach has become an alternative to the conventional criminal justice system in Indonesia. At the Prosecution stage, the Attorney General’s Office of the Republic Indonesias plays important role in implemeting Restorative Justice through the policy of terminating prosecution base onrestorative justice. This paper aims to provide a deeper understanding of the concept of restorative justice. This paper aims to provide a deeper understanding of the concepsts of restorative justice, both in terms of its legal basis and its implementation mechanism at the prosecution stage during the transitional period and the simultaneous enforcement of new regulations throughout Indonesia. It is expected that this approach will promote more substantive justice, reduce case backlogs, and encahnce public trust in the criminal justice system in Indonesia, particularly in the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERBAIK ANAK (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk)

Erlina Bachri, Idham Manaf, Aditya Perkasa — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Dispensasi perkawinan merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan sumber data utama berupa putusan pengadilan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan adanya keadaan mendesak, yaitu kehamilan anak di bawah umur, kesiapan calon suami dari aspek ekonomi, serta tidak adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam. Hakim juga telah menjalankan kewajiban memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun demikian, putusan ini mencerminkan dilema antara perlindungan terbaik bagi anak dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan telah sesuai secara normatif, diperlukan penguatan pendekatan preventif dan edukatif guna menekan angka perkawinan anak di Indonesia.