PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TIGARAKSA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap Sekretaris Camat dan beberapa warga sekitar. Teori good governance digunakan sebagai landasan, yang mencakup prinsip- prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, tanggung jawab, penegakan hukum, serta kesetaraan dan inklusivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tigaraksa telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti percepatan pelayanan administrasi dan keterbukaan informasi. Namun partisipasi masyarakat masih bersifat parsial dan belum merata, serta masih ditemukan kendala dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, penerapan prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Tigaraksa telah berjalan, namun masih perlu penguatan terutama dalam hal komunikasi publik, konsistensi pelayanan, dan inklusi masyarakat rentan.

This study aims to analyze the role of public service and community participation in realizing good governance in Tigaraksa District, Tangerang Regency. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews with the sub-district secretary and local residents. The study is based on the theoretical framework of good governance, which includes principles such as participation, transparency, accountability, effectiveness and efficiency, responsiveness, rule of law, and inclusiveness. The findings indicate that the Tigaraksa District has made various efforts to improve the quality of public services, such as accelerating administrative processes and enhancing information disclosure. However, community participation remains uneven and partial, and challenges persist in terms of transparency and accountability. In conclusion, the implementation of good governance principles in Tigaraksa is underway, but further strengthening is needed, particularly in public communication, service consistency, and inclusion of vulnerable groups.