IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING PADA BALITA DI DESA KEMAWI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak

Penanggulangan stunting merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan stunting pada balita di Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Edward III. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan kunci, yaitu pemerintah desa, ahli gizi, bidan, kader posyandu, dan orang tua balita stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Desa Kemawi berjalan dengan efektif, ditandai dengan komunikasi yang terjalin secara  efisien, sumber daya manusia memadai, disposisi pelaksana positif, serta struktur birokrasi yang terkoordinasi. Namun, kendala seperti transmisi informasi teknis yang belum merata serta rangkap jabatan Ketua PKK sebagai Ketua Kader Posyandu yang berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih di masa mendatang. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis serta pendokumentasian formal pembagian tugas dan evaluasi berkala struktur birokrasi untuk mencegah ketimpangan beban kerja. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Kemawi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas serta berkelanjutan bagi kesehatan anak dan kesejahteraan masyarakat desa.

Stunting prevention is a strategic effort to improve child health quality and community welfare. This study aims to find out the implementation of stunting prevention policy for toddlers in Kemawi Village, Somagede Sub-district, Banyumas Regency, using a descriptive qualitative approach based on Edward III's policy implementation theory. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants, including village officials, nutritionists, midwives, health cadres, and parents of stunted children. The findings indicate that policy implementation in Kemawi Village has been effective, marked by efficient communication, adequate human resources, positive implementer disposition, and a well-coordinated bureaucratic structure. However, challenges remain, such as uneven transmission of technical information and overlapping roles, particularly the dual position of the PKK Chairperson also serving as the Head of Health Cadres, which may lead to excessive workload in the future. The study recommends strengthening a more systematic communication mechanism, formal documentation of task distribution, and regular evaluation of the bureaucratic structure to prevent workload imbalances. With these improvements, the implementation of the stunting prevention policy in Kemawi Village is expected to become more optimal, with broader and more sustainable impacts on child health and community welfare.