PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN WANITA EKS TUNA SUSILA (Sebagai Perwujudan SDGs ke-5 Mengenai Kesetaraan Gender)
Kata Kunci:
Peran pemerintah, kesejahteraan, SDGs, kesetaraan genderAbstrak
Dalam Ilmu Hubungan Internasional, gender dan kesetaraan gender merupakan
sebuah permasalahan kompleks yang masih menjadi sebuah isu global yang belum
terpecahkan. Perlindungan dan kesejahteraan merupakan salah satu aspek utama dalam
kesetaraan gender. Kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek tujuan dari program
pembangunan nasional yang mana merupakan kondisi terpenuhinya kehidupan yang layak
bagi masyarakat sehingga pemerintah dapat melakukan fungsi sosialnya, meliputi jaminan
sosial, pemerdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Wanita Tuna Susila
merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang perlu dilindungi dan tidak dipandang
sebelah mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Provinsi Jawa
Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan
teori Hak Asasi Manusia dengan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada
interpretasi dan pemahaman tentang fenomena sosial yang terjadi. Jurnal ini menunjukkan
bahwa peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan membawahi Panti Pelayanan Wanita
Sosial “Wanodyatama” telah melakukan sebuah implementasi dari program program
kesejahteraan dan pelayanan terhadap perempuan eks tuna susila dengan berbagai
progam yang telah berjalan beberapa tahun yang meliputi pemenuhan fasilitas dan
pelayanan mental fisik dan spiritual, penyaluran dan bimbingan.



