PRAKTIK PATRONASE DAN ANCAMANNYA BAGI DEMOKRASI BERDASARKAN PERSPEKTIF MAHASISWA UNIMED

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik patronase dan ancamannya terhadap demokrasi di Indonesia berdasarkan perspektif mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED). Patronase dipahami sebagai hubungan timbal balik antara pihak berkuasa (patron) dan masyarakat (klien) yang melibatkan imbalan berupa uang, jabatan, atau fasilitas tertentu sebagai balasan atas dukungan politik. Fenomena ini sering terjadi menjelang pemilihan umum, di mana suara rakyat dijadikan alat transaksi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap delapan mahasiswa dari berbagai fakultas di UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik patronase masih banyak terjadi dalam bentuk politik uang dan balas jasa yang berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Dampak tersebut meliputi menurunnya kepercayaan publik, melemahnya prinsip keadilan dan transparansi, serta meningkatnya potensi korupsi. Mahasiswa UNIMED menilai bahwa patronase merupakan ancaman serius bagi demokrasi karena menjadikan politik sebagai transaksi, bukan perjuangan untuk kepentingan rakyat. Mereka juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya proses politik, meningkatkan kesadaran kritis, serta menolak segala bentuk praktik patronase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan patronase perlu dilakukan melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, reformasi sistem politik, dan partisipasi aktif generasi muda agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan bersih, adil, dan berintegritas.

This study examines the practice of patronage and its threats to democracy in Indonesia, based on the perspective of students at the State University of Medan (UNIMED). Patronage is understood as a reciprocal relationship between those in power (patrons) and the public (clients) involving rewards in the form of money, positions, or certain facilities in exchange for political support. This phenomenon often occurs in the lead-up to general elections, where the people's votes are used as a tool for political transactions. This study used qualitative methods with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies with eight students from various faculties at UNIMED. The results show that patronage practices are still prevalent in the form of money politics and kickbacks, which have a negative impact on the quality of democracy. These impacts include declining public trust, weakening the principles of justice and transparency, and increasing the potential for corruption. UNIMED students assess that patronage is a serious threat to democracy because it turns politics into a transaction, rather than a struggle for the interests of the people. They also emphasize the importance of students' role in monitoring the political process, increasing critical awareness, and rejecting all forms of patronage practices. This study concludes that eradicating patronage requires political education, firm law enforcement, political system reform, and the active participation of the younger generation to ensure democracy in Indonesia runs cleanly, fairly, and with integrity.