ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan sistem politik secara demokrasi. Pemilihan umum merupakan sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Praktik politik uang masih menjadi masalah yang sulit dihindari dalam setiap pemilu, termasuk pada pemilu tahun 2024 di Kota Bukittinggi. Politik uang tidak hanya merusak prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetapi juga mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap hasil pemilu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi dalam menangani tindak pidana politik uang pada Pemilu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Bukittinggi serta studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi lalu ditarik kesimpulan berdasarkan teori pengawasan menurut George R.Terry, UU pemilu dan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas politik uang seperti melakukan sosialisasi kepada mashyarakat, pengawasan langsung saat tahapan pemilu berlangsung serta koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Dalam pelaksanaan penindakan Bawaslu masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sulitnya proses pembuktian praktik politik uang, keterbatasan waktu penanganan, lemahnya perlindungan saksi, serta rendahnya kesadaran Masyarakat untuk akan bahaya politik uang. Analisis dengan teori pengawasan menurut George R.Terry menunjukkan bahwa pengawasan sudah berjalan sesuai prosedur hukum tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif. Dilihat dari sisi kepastian hukum menurut Hans Kelsen (18811973) penerapan sanksi masih lemah mengakibatkan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini membuat Bawaslu belum sepenuhnya berhasil menjalankan perannya dalam memberantas praktik politik uang. Temuan ini menegaskan bahwa pentingnya pengawasan, penegakan hukum yang konsisten serta kesadaran Masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

 Indonesia is a rule of law country that runs a democratic political system. General elections are the main means of realizing people’s sovereignty in a democracy country. The practice of money politics is still a problem that is difficult to avoid in every election, including the 2024 election in the city of Bukittinggi. Money politics not only undermines the principles f direct, general, free, secret, honest and fair elections but also reduces public confidence in the election results. This research discusses the role of the Bukittinggi City Election Supervisory Agency in handling criminal acts of money politics in the 2024 election. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. Data was obtained through direct observation in the field, interviews with the Bukittinggi City Election Supervisory Agency and study of documents in the form of statutory regulations. The analysis was carried out by reducing the data, presenting the data in narrative form and then drawing conclusions based on the theory of supervision according to George R. Terry (1972), election laws, and the theory of legal certainty according to Hans Kelsen. The results of this research show that the Election Supervisory Agency has made various effort to eradicate money politics, such as conducting outreach to the public, direct supervision during the election stages and coordinating with the police and prosecutors through the Sentra Gakkumdu. In carring out enforcement actions, election supervisory agency still face various obstacles, including the difficulty of proving the practice of monry politics, limited handling time, weak witness protection and low public awareness of the dangers og money politics. Analysis using supervision theory according to George R.Terry shows that supervision has been carried out in according to legal procedures but the results have not been fully effective. Viewed from the perspective of legal certainty according to Hans Kelsen (1881-1973) the weak application of sanctions means that law enforcement has not been fully achieved. This condition means that the election supervisory agency has not fully succeeded in carrying out its role in eradicating the practice of money politics. These findings emphasize the importance of supervision consistent law enforcement and public awareness to create elections that are honest, fair and free from the practiceof money politics.