Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibukota Nusantara Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Po
Kata Kunci:
Hak Guna Usaha, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undanganAbstrak
Pengaturan HGU diatur di UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria menjadi pedoman Pemerintah dalam memberikan hak tersebut kepada orang, badan hukum atau pengelola hak yang diberikan tersebut. Tidak boleh peraturan saling bertentangan kecuali apabila dinyatakan dirubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya mengenai lahirnya PP Nomor 12 Tahun 2023 tentu lahir dari rencana Pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke IKN dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Jenis peneitian hukum normatif berpedoman pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan Pengaturan HGU secara umum diatur dalam UUPA. Dimana banyak sekali perbedaan dan persamaan dari pengaturan tersebut. Ditemukan terjadinya tumpah tindih hukum akan kepentingan peraturan tersebut. Konsep ideal pengaturan pengelolaan HGU di IKN perlu pengaturan yang baik untuk keberlanjutan dan pembangunan IKN. Perlu mekanisme pengujian UUPA dengan UUD 1945 mengenai apakah masih layak keberlakuannya.
The regulation of HGU is regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles as a guideline for the Government in granting these rights to people, legal entities or managers of the rights granted. Regulations may not conflict with each other unless they are changed or declared no longer valid. Furthermore, regarding the birth of PP Number 12 of 2023, of course it was born from the Government's plan to move the state capital to IKN in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. This type of normative legal research is guided by the synchronization of statutory regulations. From the results of this research, there are three main things that can be concluded. HGU regulations are generally regulated in the UUPA. There are many differences and similarities between these arrangements. It was found that there was legal overlap regarding the importance of these regulations. The ideal concept of regulating HGU management in IKN requires good arrangements for the sustainability and development of IKN. There is a need for a testing mechanism for the UUPA with the 1945 Constitution regarding whether its validity is still feasible.




