KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG DALAM PERLINDUNGAN PELAKU UMKM BERBASIS E-COMMERCE

Abstrak

Dinas Perdagangan Kota Serang menyebutkan industri kreatif tak terpisahkan dari ekonomi kreatif UMKM berbasis e-commerce. Sebanyak 25.087 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Serang tahun ini siap menghadapi e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Hal tersebut sudah dicanangkan sebelumnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Serang dan sebanyak 572 UMKM di Provinsi Banten sudah mengikuti pelatihan. Penelitian Skripsi ini berfokus terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Perlindungan Pelaku UMKM Berbasis e-commerce. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Hasil penelitian ini yaitu, ketentuan hukum kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam perlindungan ekonomi digital, yaitu Kebijakan yang mengatur mengenai UMKM adalah UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013. dan PP No. 72 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Peranan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam Perlindungan Pelaku UMKM Berbasis e-commerce, bahwa Program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang yaitu, pertama program penciptaan iklim usaha yang kondusif dan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kemudian penyelenggaraan pelatihan. Kemudian penulis mengajukan saran, yaitu perlunya sinkronisasi dinas terkait pengelolaan dan pelayanan UMKM berbasis e-commerce di Kota Serang. Perlunya kebijakan yang sesuai perkembangan zaman digital terkait bisnis e-commerce. Studi Banding ke Daerah lain yang telah menerapkan UMKM e-commerce untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Serang.

The Serang City Trade Office said that the creative industry is inseparable from the MSME creative economy based on E Commerce. A total of 25,087 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Serang City this year are ready to face e-commerce or electronic trading. This had previously been announced by the Serang City Department of Industry and Trade (Disperindag) and as many as 572 MSMEs in Banten Province had taken part in the training. This thesis research focuses on the Legal Policy of the Serang City Regional Government in Protecting E-Commerce Based MSMEs. The method used in this research is Normative Legal Research or legislative research which in the Anglo American literature is referred to as legal research, which is internal research in the legal discipline. The results of this research are, the legal provisions of Regional Government institutions in protecting the digital economy, namely the policy that regulates MSMEs is Law no. 20 of 2008 and PP no. 17 of 2013. and PP no. 72 of 2015 concerning amendments to Presidential Regulation Number 6 of 2015 concerning Creative Economy Agencies. The role of the Regional Government of Serang City in Protecting E-Commerce Based MSMEs is that the program at the Serang City Cooperatives, Industry and Trade Service is, first, a program for creating a conducive business climate and facilitating increased business partnerships for micro businesses, then organizing training. Then the author makes a suggestion, namely the need to synchronize services related to the management and services of E-Commerce based MSMEs in Serang City. There is a need for policies that are appropriate to developments in the digital era regarding e-commerce businesses. Comparative Study to other regions that have implemented E Commerce MSMEs for the economic welfare of the people of Serang City.