KETERKAITAN ANTARA KUALITAS GOVERNANCE DAN STABILITAS NEGARA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA NEGARA-NEGARA SKANDINAVIA DAN INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas governance dan stabilitas negara dengan membandingkan negara-negara Skandinavia, yang dikenal memiliki praktik tata kelola yang baik, dengan Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam governance. Governance melibatkan aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia mendapatkan skor indeks persepsi korupsi di atas 80, sementara Indonesia hanya mencapai 34. Temuan ini mengindikasikan bahwa governance yang efektif di Skandinavia berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial yang tinggi. Sebaliknya, tantangan seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan. Penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian praktik-praktik governance yang dapat diadaptasi dari negara-negara Skandinavia untuk meningkatkan tata kelola dan stabilitas di Indonesia, memberikan wawasan teoritis dan rekomendasi praktis bagi pengembangan governance di negara berkembang.

This study aims to analyze the relationship between governance quality and state stability by comparing Scandinavian countries, known for their good governance practices, with Indonesia, which faces significant governance challenges. Governance encompasses aspects of public participation, accountability, transparency, and the rule of law. Data from Transparency International indicate that Scandinavian countries score above 80 on the corruption perception index, while Indonesia only reaches 34. These findings suggest that effective governance in Scandinavia contributes to high political and social stability. In contrast, challenges such as corruption and weak law enforcement in Indonesia lead to instability. This research focuses on identifying governance practices that can be adapted from Scandinavian countries to improve governance and stability in Indonesia, providing theoretical insights and practical recommendations for governance development in developing countries.