IMPLIKASI KEGAGALAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN MELALUI SISTEM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA

(STUDI KASUS PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA KC CILEGON)

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el) yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Permen ATR/BPN No.5/2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal itu telah dilakukannya penelitian mengenai permasalahan dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Adanya implikasi dan menjelaskan mengenai penyelesaian hukum kegagalan permohonan pendaftaran hak tanggungan melalui sistem pelayanan hak tanggungan elektronik (HT-el) terhadap penertiban sertipikat hak tanggungan pada PT Bank Tabungan Negara KC Cilegon. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif empiris yang bertujuan untuk melihat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan maupun wawancara narasumber dan responden. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan diolah dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Implikasi kegagalan permohonan pendafataran hak tanggungan elektronik mengakibatkan tidak terbitnya sertipikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya pembebanan hak tanggungan. Akibat dibatalkannya permohonan pendaftaran oleh Kantor Pertanahan karena kendala pada sistem (force majeure) menimbulkan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemberi kredit sebagai kreditur Preference yang kedudukannya diutamakan dari kreditur lain. Hasil penelitian penyelesaian hukum kegagalan permohonan pendaftaran HT-el dapat mengajukan pengembalian biaya PNBP dalam implementasinya tidak sesuai yaitu dengan mengulangi proses pendaftaran atas arahan Petugas. Hal tersebut tidak sesuai dalam Permen ATR/BPN N0.5/2020 dan mengabaikan peraturan tersebut. Serta Permen ATR/BPN No. 5/2020 tidak mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban bagi petugas yang melanggar atau lalai terhadap kewajibannya.

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency launched the Electronic Registration Administration System for Dependent Rights (HT-el) as evidenced by the issuance of Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Dependent Rights Services (Permen ATR/BPN No.5/2020 in order to improve services to the community. In this regard, research has been carried out on problems in the implementation of electronic dependent rights. There are implications and explain the legal settlement of the failure of the application for registration of the right of dependency through the electronic right of dependency service system (HT-el) on the regulation of the certificate of the right of dependency at PT Bank Tabungan Negara KC Cilegon. This research is an empirical normative legal research that aims to see the implementation of normative legal provisions (laws) in their actions in every specific legal event that occurs in a society. The type of data used is secondary data obtained from literature studies and interviews with sources and respondents. The data collected was analyzed qualitatively and processed by deductive methods. The results of this study show that. The implication of the failure of the application for registration of electronic dependent rights resulted in the non-issuance of a certificate of dependent rights as a sign of evidence of the imposition of dependent rights. As a result of the cancellation of the registration application by the land office due to constraints in the system (force majeure), there is a weak legal protection for creditors as lenders as Preference creditors whose position is prioritized over other creditors. The results of the legal settlement of the failure of the HT-el registration application can apply for a refund of the PNBP fee in its implementation is not in accordance with it, namely by repeating the registration process at the direction of the Officer. This is not in accordance with the Ministerial Regulation of ATR/BPN N0.5/2020 and ignores the regulation. And the Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 5/2020 does not expressly regulate accountability for officers who violate or neglect their obligations.