TINJAUAN YURIDIS TERKAIT LELANG BARANG MILIK NEGARA HASIL TEGAHAN BEA CUKAI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterkaitan antara barang milik negara yang berasal dari barang impor terbatas (Lartas) dan proses penanganannya. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana alur penanganan barang sitaan yang berpotensi dilelang, serta menjamin kejelasan hukum terhadap status dan peruntukannya setelah proses tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi sengketa hukum yang bisa muncul dan menyoroti peran krusial Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam menciptakan proses lelang yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan data sekunder, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas prosedur kepabeanan terkait penanganan barang impor terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penanganan barang Lartas telah diatur secara sistematis, pelaksanaannya masih menimbulkan isu hukum, terutama terkait kepastian status dan peruntukan barang setelah dilelang. Oleh karena itu, peran Bea Cukai dan DJKN, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pelelangan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

This study aims to examine the connection between state-owned goods, which originate from restricted import items (Lartas), and their handling process. The main issue of this research is to explore the workflow for managing seized goods with auction potential, as well as to ensure legal clarity regarding their status and purpose after the process. The research also identifies potential legal disputes that may arise and highlights the crucial role of Customs and Excise and the Directorate General of State Assets (DJKN), particularly the State Assets and Auction Services Office (KPKNL), in creating a transparent and accountable auction process. This study uses a descriptive qualitative method. The data collection process was carried out through interviews and secondary data, which were then analyzed to evaluate the effectiveness of customs procedures related to handling restricted import goods. The results show that while the mechanism for handling Lartas items is systematically regulated, its implementation still gives rise to legal issues, especially regarding the certainty of the goods' status and purpose after the auction. Therefore, the role of Customs and Excise and DJKN, especially KPKNL, is vital to ensure that the entire auction process is carried out transparently, accountably, and in accordance with the principle of legal certainty.