ANALISIS KASUS DIBESBASKAN HARIS AZAR dan FATIA DARI SANGKAAN UU TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstrak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menjadi landasan
hukum penting dalam mengatur aktivitas di ruang digital. Namun, penerapannya sering kali
menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Analisis kasus terkait UU ITE menjadi penting untuk
memahami kompleksitas penerapannya, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan solusi
untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. Kasus kriminalisasi terhadap dua aktivis hak asasi
manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, telah menimbulkan kontroversi dan kontroversi di
masyarakat Indonesia. Mereka dituntut atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berdasarkan Pasal 27 ayat
3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis ini menunjukkan bahwa
UU ITE masih menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kasus ini
menimbulkan kritik dan kontroversi karena UU ITE digunakan untuk mengkriminalisasi kritik
terhadap pemerintah. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari hak asasi manusia untuk
berpendapat, yang dijamin oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) dan Pasal 28E UUD 1945.