ANALISIS YURIDIS PELELANGAN PROYEK TUGU SIRIH DI KOTA TANJUNGPINANG DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: STUDI LITERATUR

Abstrak

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melakukan pelelangan pengelolaan Kawasan Gurindam 12 Tepi Laut, yang dikenal sebagai Tugu Sirih, selama 30 tahun untuk pemanfaatan sebagai area parkir dan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis pelelangan proyek tersebut dari perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait mekanisme tender langsung tanpa melibatkan Badan Lelang Negara, syarat formil, dan potensi dampak terhadap hak akses publik serta pedagang kecil. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan mengkaji sumber berita dan dokumen terkait, seperti pengumuman lelang, laporan penertiban oleh Satpol PP, serta kekhawatiran warga dan pemangku kepentingan. Hasil temuan penting menunjukkan bahwa pelelangan ini memicu kontroversi yuridis, termasuk potensi pelanggaran prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan aset daerah, serta ancaman terhadap nasib pedagang kecil yang bergantung pada kawasan tersebut, sehingga perlu penguatan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

The Provincial Government of the Riau Islands (Pemprov Kepri) conducted an auction for the management of the Gurindam 12 Coastal Area, known as Tugu Sirih, for 30 years to be used as a parking area and public facility. This study aims to analyze the legal aspects of this project's auction from the perspective of State Administrative Law, particularly regarding the direct tender mechanism without involving the National Auction Agency, formal requirements, and the potential impact on public access rights and small traders. The research method employed a literature review by examining news sources and relevant documents, such as auction announcements, enforcement reports by Satpol PP, and concerns from residents and stakeholders. The key findings indicate that this auction has sparked legal controversy, including potential violations of the principles of transparency and public participation in the management of regional assets, as well as threats to the livelihoods of small traders who depend on the area, therefore, strengthening regulations is necessary to maintain a balance between economic and social interests.