PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur)

Abstrak

Yuni Lastri, NIM. 2008016028, Muara Ancalong, 26 Juni 2002, Minat Studi Hukum Tata Negara, Dengan Judul “Pencegahan Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur)” Di bawah bimbingan Bapak Dr. Herdiansyah Hamzah S.H., LL.M selaku Pembimbing Utama dan Ibu Poppilea Erwinta, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, praktik politik uang masih kerap terjadi dalam pelaksanaannya, termasuk di Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research untuk mengkaji faktor penyebab dan upaya pencegahan praktik politik uang dalam Pilkades di Desa Mawai Indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, sembako, dan janji program kepada pemilih. Faktor utamanya meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kondisi ekonomi yang lemah, lemahnya fungsi pengawasan oleh BPD dan panitia Pilkades, serta minimnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan peran pemerintah desa dan panitia Pilkades, optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPD dan masyarakat, pendidikan politik di tingkat lokal, serta penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Yuni Lastri, NIM. 2008016028, Muara Ancalong, 26 June 2002, Interest in Constitutional Law Studies, With the Title "Prevention of Money Politics Practices in Village Head Elections (Case Study in Mawai Indah Village, Batu Ampar District, East Kutai Regency)". Under the guidance of Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M as the advisor and Poppilea Erwinta, S.H., M.H as the companion advisor. The Village Head Election (Pilkades) is a manifestation of people’s sovereignty at the village level that must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly, as stipulated in Article 34 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, money politics still frequently occurs in its implementation, including in Mawai Indah Village, Batu Ampar District, East Kutai Regency. This study uses a socio-legal research approach to examine the causal factors and preventive measures against money politics in the Pilkades of Mawai Indah Village. The results show that money politics still occurs in various forms, such as cash distribution, provision of goods, and program promises to voters. The main contributing factors include the community’s low level of legal awareness, weak economic conditions, poor supervision by the Village Consultative Body (BPD) and the election committee, as well as the lack of political education for first-time voters. Preventive efforts are carried out through strengthening the roles of the village government and the Pilkades committee, optimizing the supervisory functions of the BPD and the community, and implementing continuous political education at the local level. However, these efforts have not been fully effective due to weak inter-institutional coordination and low legal awareness among citizens.