ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SMK SWASTA PENCAWAN MEDAN (PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi di sektor pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi duduk perkara, pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, serta pertimbangan dan putusan hukum oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS dan dana RPS dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. KUHP. Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This study aims to analyze the judge’s decision in a corruption case at SMK Swasta Pencawan Medan as stated in Decision Number 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. This research is motivated by the increasing occurrence of corruption in the education sector, particularly in the management of School Operational Assistance funds and Student Practice Room development funds which result in state financial losses. The issues examined include the case chronology, the fulfillment of corruption elements, and the legal considerations and decisions of the panel of judges. This research employs normative legal research using statutory and case approaches with secondary data analyzed qualitatively. The results show that the defendant was proven to have abused authority in managing BOS and RPS funds by using fictitious documents, causing state financial losses. These actions fulfill the elements of corruption under the Anti-Corruption Law in conjunction with the Criminal Code. The panel of judges concluded that all elements were fulfilled and imposed criminal sanctions accordingly. Therefore, the judge’s decision is considered to be in accordance with legal facts and applicable laws.