POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PELEMAHAN KPK PASCA REVISI UU NOMOR 19 TAHUN 2019
Kata Kunci:
Politik Hukum, Korupsi, KPK, Dewan PengawasAbstrak
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggeser arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dari penguatan KPK sebagai lembaga independensi menjadi lembaga dalam lingkup eksekutif dengan wewenang yang terbatas. Penelitian ini menganalisis politik hukum pemberantasan korupsi, bentuk pelemahan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019, dan implikasinya terhadap independensi serta efektivitas pemberantasan korupsi pascarevisi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan data sekunder dari studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan KPK terdapat pada kedudukan kelembagaan di bawah eksekutif, wewenang izin Dewan Pengawas atas SP3, serta alih status pegawai menjadi ASN.
The revision of Law No. 30 of 2002 through Law No. 19 of 2019 shifted the political direction of the law to eradicate corruption in Indonesia, from strengthening the KPK as an independent institution to an institution within the scope of the executive with limited authority. This study analyzes the legal politics of corruption eradication, the form of weakening of the KPK in Law No. 19 of 2019, and its implications for the independence and effectiveness of post-revision corruption eradication. The method used is normative law with secondary data from literature studies, analyzed qualitatively-descriptively. The results of the study show that the weakening of the KPK is found in the institutional position under the executive, the authority to permit the Supervisory Board for SP3, and the transfer of employee status to ASN.
