TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KASUS JUDI ONLINE SEBAGAI VICTIMLESS CRIME OLEH ANAK

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Judi online sering dikategorikan sebagai victimless crime karena dianggap tidak menimbulkan korban secara langsung. Namun, keterlibatan anak dalam praktik judi online menunjukkan adanya pihak yang mengalami kerugian sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perspektif viktimologi memandang anak yang terlibat dalam judi online serta bentuk-bentuk viktimisasi yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif viktimologi oleh anak yang terlibat dalam judi online dalam konteks victimless crime serta mengkaji bentuk-bentuk viktimisasi yang dialami anak akibat keterlibatannya dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori viktimologi, konsep victimless crime, teori Self-Victimizing Victim dan teori Viktimisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam praktik judi online tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban. Dalam perspektif viktimologi, anak dalam kondisi tertentu dapat menempati posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban (self-victimizing victim), yang dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi, lingkungan pergaulan, serta rendahnya literasi digital. Keterlibatan tersebut menimbulkan berbagai bentuk viktimisasi, yaitu psikologis, sosial, ekonomi, dan digital, yang ditandai dengan kecanduan, gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, konflik keluarga, kerugian finansial, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penanganan terhadap anak perlu mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

The development of information and communication technology has contributed to the increasing practice of online gambling, which can be easily accessed by various groups, including children. Online gambling is often categorized as a victimless crime because it is considered not to directly cause victims. However, the involvement of children in online gambling practices indicates the existence of parties who suffer losses, thereby raising questions regarding how victimology views children involved in online gambling and the forms of victimization they experience. This study aims to analyze the victimological perspective on children involved in online gambling within the context of victimless crime and to examine the forms of victimization experienced by children as a result of their involvement in such practices. This study employs a doctrinal legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively by applying victimology theory, the concept of victimless crime, the theory of Self-Victimizing Victim, and victimization theory. The findings indicate that children involved in online gambling practices cannot be viewed solely as offenders, but may also be regarded as victims. From a victimological perspective, children under certain circumstances may occupy a dual position as both offenders and victims (self-victimizing victims), influenced by easy access to technology, peer and social environments, and low levels of digital literacy. Such involvement may result in various forms of victimization, including psychological, social, economic, and digital victimization, as reflected in addiction, emotional disturbances, declining academic performance, family conflicts, financial losses, and the risk of personal data misuse. Therefore, the handling of children involved in online gambling should prioritize protection, guidance, and rehabilitation while ensuring that the best interests of the child are upheld.