Jurnal Ilmiah Multidisipliner

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PEMBIAYAAN KPR iB DI PT. BPD JAMBI CABANG SYARIAH

Kiki Febriantama — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan menguji apakah sistem perhitungan anuitas yang diterapkan PT. BPD Jambi Cabang Syariah pada pembiayaan KPR iB berakad musyarakah mutanaqishah (MMQ) dapat diterapkan dan selaras dengan ketentuan akad, yaitu pembelian hishshah dan bagi hasil ujrah, menurut perspektif syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Akad menetapkan nisbah sebesar porsi kepemilikan, 95:5 pada awal pembiayaan dan menurun mengikuti porsi, sedangkan tabel angsuran disusun dengan metode anuitas. Penelitian lapangan kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan wawancara mendalam dengan lima belas informan (pihak bank, Dewan Pengawas Syariah, akademisi, dan nasabah) serta dokumentasi akad, SP3, tabel angsuran, dan ilustrasi perhitungan, yang dianalisis dengan model Miles dan Huberman dan analisis simulasi finansial dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam akad telah mengikuti model Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, tetapi besaran ujrah tidak dicantumkan, risiko kepemilikan dalam praktik ditanggung nasabah, dan nasabah umumnya tidak mengetahui porsi kepemilikan maupun ujrah. Tabel angsuran dihitung dengan cara anuitas: komponen keuntungan bank adalah 5% per tahun atas sisa pokok, tanpa ujrah, nisbah, atau porsi. Secara matematis, komponen tersebut setara dengan porsi bank dikali ujrah tetap Rp691.667 per bulan, tetapi ujrah itu tidak pernah dinyatakan dan disepakati serta ditetapkan dari tingkat 5%, bukan dari nilai sewa rumah. Diuji dengan empat indikator yang disusun peneliti dari ketentuan normatif MMQ, tiga indikator (ujrah yang disepakati, bagian bank dari nisbah atas ujrah, dan kadar hishshah yang jelas) tidak terpenuhi, sedangkan pembagian risiko kepemilikan hanya terpenuhi pada tingkat klausul. Syarat kejelasan akad yang diajukan informan yang tidak mempersoalkan metode juga belum terpenuhi. Persoalannya bukan metode anuitas itu sendiri, melainkan cara penggunaannya. Optimalisasi kepatuhan syariah diarahkan pada isi akad yang jelas dan rinci, konfigurasi tabel angsuran, pengawasan DPS dan fungsi kepatuhan sesuai POJK Nomor 2 Tahun 2024, serta penyerahan tabel angsuran pada saat akad.

This study examines whether the annuity calculation applied by PT. BPD Jambi Sharia Branch in KPR iB home financing under the musyarakah mutanaqishah (MMQ) contract can be applied and is consistent with the contract’s provisions on share (hishshah) purchase and rent-based profit sharing from a sharia perspective based on DSN-MUI fatwas. The contract sets the profit-sharing ratio equal to ownership shares, 95:5 at the start and declining with the bank’s share, while the installment table is generated with the annuity method. This qualitative field case study uses in-depth interviews with fifteen informants (bank staff, Sharia Supervisory Board members, academics, and customers) and documents (contract, approval letter, installment table, and calculation illustration), analyzed with the Miles and Huberman model and a financial simulation of the documents. The profit-sharing mechanism in the contract follows DSN-MUI Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008, but the rent amount is not stated, ownership risk is borne by the customer in practice, and customers generally do not know their ownership share or the rent. The installment table is calculated with the annuity method: the bank’s component is 5% per year of the outstanding principal, with no rent, ratio, or ownership shares. Mathematically, this component equals the bank’s share multiplied by a fixed implicit rent of IDR 691,667 per month, but that rent was never stated or agreed and is derived from the 5% rate rather than the rental value of the house. Assessed with four indicators developed by the researcher from MMQ norms, three indicators (agreed rent, bank income from the ratio applied to rent, and clearly agreed share transfer) are not met, while ownership risk sharing is met only at the clause level. The contractual clarity required by informants who accept either method is not met either. The issue is not the annuity method as such but how it is used. Improvements to Sharia compliance concern a clear and detailed contract, installment table configuration, supervision under OJK Regulation No. 2 of 2024, and handing over the installment table at signing.

PENGARUH REGULASI, PENGAWASAN, KAPASITAS KEPALA DESA DAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG

Siti Muharromatul Faidah — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling yang terdiri dari unsur perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan), masyarakat desa, BPD, Pendamping Desa serta perwakilan pemerintah daerah yang menangani pembinaan dan pengawasan yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Jombang. Data dianalisis menggunakan Skala Likert dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan baha seluruh variabel regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa jika diuji bersamaan (uji F), namun jika dilakukan uji parsial (uji t) variabel regulasi dan kapasitas kepala desa yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang, sedangkan variabel pengawasan dan pendamping desa tidak berpengaruh. Nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,499 atau 49,9% variabel kinerja pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh keempat variabel regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa, sedangkan sisanya sebesar 51,1% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model yang diteliti.

This study aims to analyze the influence of regulation, supervision, and the capacity of village heads and village facilitators on the performance of village fund management in Jombang Regency. The sample consisted of 100 respondents selected using purposive sampling, comprising village officials (Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Section Heads, and Division Heads), village community members, the Village Consultative Body (BPD), village facilitators, and local government representatives responsible for guidance and supervision—specifically from the Community and Village Empowerment Agency and the Jombang Regency Inspectorate. Data were analyzed using a Likert scale and multiple linear regression. The results indicate that the variables of regulation, supervision, village head capacity, and village facilitator capacity collectively have a significant influence on the success of village fund management (F-test). However, partial testing (t-test) reveals that only regulation and village head capacity significantly influence village fund management performance in Jombang Regency, whereas supervision and village facilitator capacity do not. The adjusted R-square value is 0.499, meaning that 49.9% of the variance in village fund management performance can be explained by the four variables (regulation, supervision, village head capacity, and village facilitator capacity), while the remaining 51.1% is explained by other independent variables outside the scope of this study.

HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN PERAWATAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI IGD RSU SUNDARI MEDAN

Lira Fedora — 2026-10-31

Kualitas pelayanan RSU Sundari Medan dapat diketahui dari penampilan profesional personil RSU Sundari Medan , efisiensi dan efektivitas pelayanan serta kepuasan pasien. Kepuasan pasien ditentukan oleh keseluruhan pelayanan: pelayanan admisi, dokter, perawat, makanan, obat-obatan, sarana dan peralatan, fasilitas dan lingkungan fisik RSU Sundari Medan serta pelayanan administrasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan kualitas pelayanan perawatan terhadap kepuasaan pasien di IGD RSU Sundari Medan . Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien dewasa yang di rawat jalan yang datang berobat melalui IGD RSU Sundari Medan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan case accidental sampling, yaitu sampel yang diteliti kebetulan ada ditempat penelitian pada saat penelitian berlangsun. Hasil penelitian bahwa terdapat hubungan pelayanan medis (p value = <0,031), penyediaan sarana medis dan non medis(p value = <0,000), lingkungan (p value = <0,001), pelayanan administrasi (p value = <0,000). Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kualitas pelayanan perawatan terhadap kepuasan pasien adalah penyediaan sarana medis dan non medis yaitu (p= 4,782; OR= 0,000). Disarankan bagi pihak RSU Sundari Medan perlu meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan Kesehatan melalui perbaikan dan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana , pendidikan dan pelatihan bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberi pelayanan, serta terus menerus untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan.

PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL, WORK ENGAGEMENT DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI MEDIASI DI PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA, Tbk REGIONAL SUMATERA

Mayrezi Saputra — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial, work engagement, dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. Regional Sumatera. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. Regional Sumatera sebanyak 231 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus (total sampling), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel dengan jumlah 231 responden.Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial dan work engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara itu, kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, kompensasi finansial, work engagement, dan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, kepuasan kerja tidak mampu memediasi pengaruh kompensasi finansial, work engagement, dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan.

This study aims to examine the effect of financial compensation, work engagement, and transformational leadership on employee performance with job satisfaction as a mediating variable at PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk., Sumatera Region. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques conducted through questionnaires. The population in this study consisted of all employees of PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk., Sumatera Region, totaling 231 individuals. The sampling technique used was a census method (total sampling), in which the entire population was used as the sample, resulting in 231 respondents.The data analysis technique used was Partial Least Squares (PLS). The results show that financial compensation and work engagement have a positive and significant effect on employee performance. Meanwhile, transformational leadership and job satisfaction do not have a significant effect on employee performance. In addition, financial compensation, work engagement, and transformational leadership have a positive and significant effect on job satisfaction. However, job satisfaction is not able to mediate the relationship between financial compensation, work engagement, and transformational leadership on employee performance.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KAWASAN LINDUNG: STRATEGI PENCEGAHAN DEFORESTASI DAN PEMBALAKAN LIAR DI MINAHASA UTARA

Fatimah — 2026-10-31

Kawasan hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan masyarakat. Namun, keberadaan kawasan hutan menghadapi berbagai ancaman, antara lain deforestasi, pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan. Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting dan memerlukan perlindungan hukum secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan lindung Gunung Klabat serta merumuskan strategi pencegahan deforestasi dan pembalakan liar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan pemberitaan mengenai kondisi kawasan Gunung Klabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan Gunung Klabat telah didukung oleh berbagai ketentuan hukum di bidang kehutanan, perlindungan lingkungan hidup, konservasi, dan tata ruang. Namun, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan kawasan, kepastian batas dan status kawasan, pemanfaatan teknologi pemantauan, peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang konsisten. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kaki Gunung Klabat pada tahun 2026 menunjukkan adanya kerentanan kawasan terhadap gangguan lingkungan dan pentingnya strategi pencegahan yang lebih terpadu.

KINERJA PERANGKAT NAGARI DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI NAGARI MUARO TAKUNG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

Rara Dinta Astia — 2026-10-31

This study aims to examine the performance of nagari government apparatus in collecting Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Muaro Takung Nagari, Kamang Baru District, Sijunjung Regency, and to identify factors influencing that performance. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving nagari officials, jorong officers, tax collectors, and taxpayers. Data were analyzed using an interactive qualitative model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the performance of nagari apparatus has generally operated adequately but has not yet been fully optimized. In nominal terms, PBB-P2 realization increased from 65.5% of tax payable in 2024 to 90.9% in 2025. Based on the latest SPPT record, 1,101 of 1,204 SPPTs, or 91.44%, had been realized, while 25 SPPTs (2.08%) were problematic and 78 SPPTs (6.48%) remained outstanding. Effectiveness is supported by active collection and periodic data verification, but constrained by changes in ownership, taxpayers living outside the area, and fluctuating household income. Efficiency is supported by door-to-door collection and seven collectors, although operational costs are initially borne by collectors and digital payment adoption remains limited. Accountability and transparency are supported by routine recording, reporting, and information through community forums and communication channels, while transaction documentation and public access to detailed procedures still require strengthening. Community satisfaction is supported by accessible payment channels and persuasive officers, as well as visible development benefits. The study recommends regular data updating, stronger coordination, improved operational support, wider socialization, and expanded use of digital payment systems.

PERBANDINGAN SPORT MASSAGE DAN FOAM ROLLING TERHADAP PEMULIHAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI

Ibrahim Wiyaka — 2026-10-31

Karena aktivitas olahraga berdampak tinggi dapat menyebabkan kelelahan dan menimbulkan nyeri otot yang dapat menurunkan kemampuan untuk menghasilkan tenaga, sangat penting untuk memulihkan kekuatan otot dalam proses latihan. Pijat olahraga dan foam rolling adalah strategi yang digunakan untuk pulih dari kelelahan, namun terdapat bukti yang terbatas untuk menunjukkan keunggulan salah satu strategi dibandingkan strategi lainnya dalam memulihkan kekuatan otot. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki temuan penelitian mengenai pengaruh pijat olahraga dan foam rolling terhadap pemulihan kekuatan otot anggota gerak bawah. Ulasan dilakukan dengan mempertimbangkan studi tinjauan sistematis dan meta-analisis yang terkait tentang pijat, foam rolling, performa olahraga dan nyeri otot, serta pemulihan dari kelelahan setelah latihan. Studi menunjukkan bahwa pijat olahraga memberikan efek kecil pada DOMS dan fleksibilitas. Studi tersebut tidak menunjukkan efek dalam penguatan. Terdapat juga bukti yang menunjukkan bahwa foam rolling dapat menurunkan nyeri dan meningkatkan rentang gerak. Foam rolling tidak menunjukkan efek yang signifikan pada pemulihan kekuatan. Bukti menunjukkan bahwa masing-masing memiliki efeknya sendiri dan pilihan metode mana pun bersifat kasus per kasus. Tujuan pemulihan harus menjadi faktor penentu dalam memilih metode. Namun, pengukuran objektif kekuatan otot anggota gerak bawah masih diperlukan.

Because high-impact sports activities can lead to fatigue and muscle soreness—which in turn reduce the ability to generate force—restoring muscle strength during the training process is crucial. Sports massage and foam rolling are strategies used to recover from fatigue; however, there is limited evidence to suggest that one is superior to the other for the purpose of restoring muscle strength. This paper aims to examine research findings regarding the effects of sports massage and foam rolling on the recovery of lower-limb muscle strength. The review considers systematic reviews and meta-analyses concerning massage, foam rolling, athletic performance, muscle soreness, and recovery from exercise-induced fatigue. Studies indicate that sports massage has a minor effect on delayed-onset muscle soreness (DOMS) and flexibility, but shows no effect on strength recovery. There is also evidence suggesting that foam rolling can reduce pain and increase range of motion, yet it does not show a significant effect on the recovery of strength. The evidence indicates that each method has its own distinct effects, and the choice of which to use should be determined on a case-by-case basis. The specific recovery goal should be the deciding factor when selecting a method. Nevertheless, objective measurements of lower-limb muscle strength remain necessary.

EKSPLOITASI TUBUH PEREMPUAN DALAM PROMOSI JUDI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN GENDER DI INDONESIA

Mellisa Putri Alesandra — 2026-10-31

Penelitian ini membahas eksploitasi tubuh perempuan dalam promosi judi online dari perspektif hukum pidana dan gender di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kejahatan siber berupa perjudian online dengan praktik objektifikasi perempuan sebagai alat promosi, di mana perempuan berada pada posisi kompleks sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban dari sistem eksploitasi yang memanfaatkan tubuh dan citra mereka untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan promosi judi online yang disertai konten eksploitasi tubuh perempuan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban objektifikasi dalam promosi perjudian online ditinjau dari kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia secara normatif telah mengatur larangan terhadap promosi judi online yang mengandung unsur eksploitasi perempuan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih bersifat formalistik dan cenderung memposisikan perempuan semata-mata sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan kerentanan struktural, relasi kuasa, dan ketimpangan informasi yang melatarbelakangi keterlibatannya, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan gender. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penegakan hukum pidana serta optimalisasi instrumen hukum, termasuk prinsip-prinsip CEDAW, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan substantif bagi perempuan.

This study examines the exploitation of women's bodies in online gambling promotions from the perspective of criminal law and gender in Indonesia. This phenomenon demonstrates a link between cybercrime in the form of online gambling and the practice of objectifying women as a promotional tool, in which women occupy a complex position as both perpetrators of criminal acts and victims of a system of exploitation that uses their bodies and images for commercial gain. The research questions addressed are how criminal accountability applies to the promotion of online gambling accompanied by content that exploits women's bodies, and what forms of legal protection should be given to women as victims of objectification in online gambling promotion viewed from the perspective of gender equality. The research method used is doctrinal legal research with a statutory and case-based approach, using primary legal materials such as the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Criminal Code, supported by secondary and tertiary legal sources. The results show that Indonesian criminal law normatively prohibits the promotion of online gambling containing elements of the exploitation of women, as reflected in Decision Number 933/Pid.Sus/2023/PN Blb. However, in practice, law enforcement remains formalistic and tends to position women solely as perpetrators without considering the structural vulnerability, power relations, and information asymmetry underlying their involvement, so that gender justice has not been fully accommodated. This study recommends strengthening an interdisciplinary approach that integrates a gender perspective into criminal law enforcement, as well as optimizing legal instruments, including CEDAW principles, to achieve more comprehensive and substantively just legal protection for women.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MITIGASI DAN PENANGGULANGAN DAMPAK PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION

Mario Lengkong — 2026-10-31

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran asap lintas batas dan berdampak terhadap kesehatan, kualitas udara, ekosistem, serta aktivitas sosial ekonomi negara terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah Indonesia dalam mitigasi dan penanggulangan dampak pencemaran asap lintas batas berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), serta mengkaji damak dan efektivitas upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada kewajiban pemerintah dalam pencegahan karhutla, penanggulangan pencemaran, penegakan hukum, dan kerja sama regional. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten untuk mengurangi dampak pencemaran asap lintas batas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan koordinasi antarnegara ASEAN diperlukan guna meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup.

ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT: KETERKAITAN MASYARAKAT MADANI DAN EKONOMI ISLAM

Shalvina Dwi Saputri — 2026-10-31

Kesejahteraan umat berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga keadilan, martabat, dan hubungan sosial. Artikel ini membahas keterkaitan konsep masyarakat madani, peran umat Islam, dan prinsip ekonomi Islam dalam membangun kesejahteraan. Pembahasan disusun sebagai kajian pustaka naratif dengan menelaah gagasan dalam makalah sumber dan mengelompokkannya ke dalam tema kehidupan sosial, tanggung jawab umat, serta pengelolaan sumber daya ekonomi. Literatur yang menjadi dasar pembahasan mencakup buku dan artikel mengenai masyarakat madani, ekonomi Islam, maqashid al-syariah, zakat, wakaf, dan etika bisnis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa masyarakat madani menyediakan dasar kehidupan bersama berupa kesetaraan, partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab. Nilai tersebut memperoleh bentuk praktis melalui pendidikan, kegiatan sosial, pengelolaan zakat dan wakaf, serta kegiatan usaha yang jujur dan adil. Maqashid al-syariah memperluas pemahaman kesejahteraan dengan menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pertimbangan. Keterkaitan ketiga bidang tersebut mengarah pada pemahaman bahwa kesejahteraan membutuhkan dukungan perilaku individu dan tata kelola lembaga. Artikel ini menegaskan perlunya pengelolaan dana sosial yang terbuka, pemberdayaan yang sesuai kebutuhan penerima, dan kerja sama antar pihak. Simpulan bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran dampak program secara empiris.

Community welfare involves the ability to meet basic needs while maintaining justice, human dignity, and constructive social relations. This article examines the relationship between the concept of madani society, the social responsibilities of Muslims, and Islamic economics principles. It uses a narrative literature approach to reorganize and synthesize the arguments presented in the source paper into three themes; social life, community responsibility, and economic resource management. The discussion draws on books and articles concerning civil society, Islamic economics, maqasid al-shariah, zakat, waqf, and business ethics. The synthesis suggest that madani society provides a foundation for collective life through equality, participation, tolerance, and accountability. These values take practical firm through education, social initiatives, zakat and waqf management, and fair business practices. Maqasid al-shariah broadens the understanding of welfare by considering the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. The relationship among these themes indicates that welfare requires both individual responsibility and sound institutional governance. Transparent social fund management, assistance suited to recipients’ needs, and cooperation among institutions are therefore central to the proposed framework. The conclusions are conceptual and do not constitute an empirical assessment of program outcomes.

KAJIAN PARAMETER IKLIM SEBAGAI INDIKATOR SERANGAN HAMA ULAT DAUN (Plutella xylostella) PADA TANAMAN KOL DI DESA KUANOEL KECAMATAN FATUMNASI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nirma Debora Sau — 2026-10-31

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya faktor iklim dalam memengaruhi perkembangan dan tingkat serangan hama ulat daun (Plutella xylostella) pada tanaman kol. Di Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serangan hama ulat daun menjadi salah satu kendala utama yang dapat menurunkan produksi tanaman kol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi parameter iklim yaitu suhu udara, kelembaban, curah hujan, dan lama penyinaran matahari di Desa Kuanoel, serta untuk mengetahui hubungan antara parameter iklim dengan serangan hama ulat daun (Plutella xylostella) pada tanaman kol. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah petani tanaman kol yang terdampak hama sebanyak 150 orang. Sampel yang dipilih sebanyak 60 orang petani diperoleh dengan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berupa data iklim tahun 2020-2024. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara parameter iklim dengan intensitas serangan hama ulat daun. Perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat memicu peningkatan serangan hama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah parameter iklim dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi serangan hama ulat daun pada tanaman kol. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi petani di Desa Kuanoel dalam mengantisipasi serangan hama, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

This study was motivated by the importance of climatic factors in influencing the development and attack level of the leaf caterpillar pest (Plutella xylostella) on cabbage plants. In Kuanoel Village, Fatumnasi District, South Central Timor Regency, leaf caterpillar pest attacks are one of the main constraints that can reduce cabbage production. The purpose of this study was to determine the condition of climatic parameters, namely air temperature, humidity, rainfall, and sunshine duration in Kuanoel Village, and to determine the relationship between climatic parameters and leaf caterpillar pest (Plutella xylostella) attacks on cabbage plants. This study used a quantitative method with a correlational approach. The study population consisted of cabbage farmers affected by the pest, totaling 150 people. A sample of 60 farmers was selected using the Slovin formula and purposive sampling technique. Primary data were obtained through questionnaires and field observations, while secondary data consisted of climate data from 2020–2024. Data analysis used the Pearson Product Moment correlation test with the assistance of IBM SPSS. The results showed that there was a relationship between climatic parameters and the intensity of leaf caterpillar pest attacks. Climate change, such as rising temperatures and changes in rainfall patterns, can trigger increased pest attacks. The conclusion of this study is that climatic parameters can be used as indicators to predict leaf caterpillar pest attacks on cabbage plants. The results of this study are expected to provide information for farmers in Kuanoel Village in anticipating pest attacks and to serve as a reference for future researchers.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI KASUS PHISHING DI KOTA SAMARINDA

Alif Naufal Istiqlal — 2026-10-31

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan transaksi digital. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana, salah satunya adalah penipuan online melalui metode phishing. Phishing merupakan suatu bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi pribadi korban, seperti data perbankan atau akun digital, melalui penyamaran sebagai pihak yang terpercaya. Fenomena ini juga terjadi di Kota Samarinda dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus tersebut. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio legal research dengan tambahan buku dan jurnal yang bertujuan guna menganalisis dua pokok pembahasan: pertama, menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum pada penanganan kasus penipuan online phishing di Kota Samarinda. Kedua, menganalisis bagaimana Upaya yang dihadapi penegak hukum pada penanganan kasus penipuan online phishing di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala dalam permasalahan penipuan online phishing di Kota Samarinda dan para aparat penegak hukum juga melakukan Upaya terhadap permasalahan penipuan online Phishing di kota Samarinda.

The rapid development of information and communication technology has provided various conveniences in community activities, especially in the economic and digital transaction fields. However, this technological advancement has also given rise to various new forms of crime that utilize technology as a means, one of which is online fraud through phishing methods. Phishing is a form of cybercrime carried out by obtaining victims' personal information, such as banking data or digital accounts, by posing as a trusted party. This phenomenon also occurs in the city of Samarinda and causes losses to the community, so effective law enforcement is needed to handle such cases.

This research approach was conducted using a socio-legal research approach with additional books and journals aimed at analyzing two main topics: first, analyzing the obstacles faced by law enforcement officials in handling online phishing fraud cases in Samarinda City. Second, analyzing the efforts made by law enforcement officials in handling online phishing fraud cases in Samarinda City. Based on the results of this study, it was found that law enforcement officials face various obstacles in dealing with online phishing fraud in Samarinda City, and law enforcement officials are also making efforts to address the problem of online phishing fraud in Samarinda City.

STRATEGI MAHASISWA BARU DALAM MANAJEMEN WAKTU DAN BELAJAR UNTUK MENYELESAIKAN MASA STUDI PADA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ferdi Pebrian — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman dalam mengelola waktu dan belajar pada tahun pertama perkuliahan sebagai upaya mendukung penyelesaian masa studi secara tepat waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian terdiri atas enam mahasiswa PPKn angkatan 2026 sebagai mahasiswa baru dan dua mahasiswa angkatan 2025 sebagai pembanding. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa baru telah menerapkan strategi manajemen waktu melalui penentuan skala prioritas, pencatatan jadwal dan tenggat tugas, serta pengaturan waktu antara kegiatan akademik dan nonakademik. Strategi belajar melalui pengembangan kebiasaan belajar mandiri, pemanfaatan berbagai sumber belajar, diskusi, dan penyesuaian metode belajar sesuai kebutuhan. Namun, penerapannya masih dalam proses pembentukan dan penyesuaian. Ditemukan kebiasaan menunda pekerjaan, distraksi media sosial, kegiatan di luar akademik, dan tenggat tugas yang berdekatan. Mahasiswa angkatan 2025 menunjukkan adanya perkembangan strategi berdasarkan pengalaman selama menjalani tahun pertama, terutama dalam mengatur prioritas dan tenggat waktu. Dengan demikian, strategi sejak tahun pertama menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan akademik yang mendukung keberlanjutan studi.

This study aims to examine the strategies used by first-year students of the Civic Education Study Program at Mulawarman University in managing time and learning activities during their first year as an effort to support timely completion of their studies. This study employed a qualitative approach with data collected through interviews and observation. The participants consisted of six Civic Education students from the 2026 cohort as first-year students and two students from the 2025 cohort as comparison participants. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that first-year students have implemented time management strategies through setting priorities and assignment deadlines, dividing assignments into smaller parts, and balancing academic and non-academic activities. Learning strategies include developing independent learning habits, utilizing various learning resources, engaging in discussions, and adapting learning methods to individual needs. However, these strategies are still in development and adjustment. The identified include procrastination, social media distractions, non-academic activities, and closely spaced assignment deadlines. Students from the 2025 cohort demonstrated the development of strategies based on their first-year experiences, particularly in managing priorities and deadlines. Thus, strategies developed during the first year constitute an effort to establish academic habits that support the continuity of students’ studies.

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KEBUTUHAN DOSIS PUPUK TANAMAN JAGUNG MENGGUNAKAN METODE SMART

Desmi Natalia Br Mendrofa — 2026-10-31

Proses penentuan kebutuhan dosis pupuk tanaman jagung hibrida di Provinsi Sumatera Utara masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman petani dan rekomendasi umum, sehingga belum mempertimbangkan seluruh kriteria secara terstruktur. Kondisi ini menyebabkan keputusan pemupukan menjadi kurang optimal, tidak efisien, serta berpotensi menurunkan produktivitas tanaman karena ketidaktepatan dalam pemberian dosis pupuk. Permasalahan utama yang dihadapi adalah banyaknya faktor yang harus dianalisis secara bersamaan, seperti jenis dan kondisi tanah, pH tanah, kandungan nitrogen (N), fosfor dan kalium (P&K), umur tanaman (HST), luas lahan, serta jumlah pokok tanaman, yang sulit diolah secara akurat tanpa sistem pendukung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web untuk penentuan kebutuhan dosis pupuk tanaman jagung hibrida dengan menggunakan metode Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART). Metode ini digunakan karena mampu mengolah berbagai kriteria secara sistematis melalui proses pembobotan, normalisasi, perhitungan nilai utilitas, dan penentuan nilai akhir untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terukur. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, sehingga dapat mempermudah proses input data, pengolahan, serta penyajian hasil rekomendasi secara cepat dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode SMART dalam sistem mampu menghasilkan rekomendasi dosis pupuk secara lebih objektif, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, serta membantu petani dan pihak terkait dalam menentukan dosis pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan. Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk serta mendukung peningkatan produktivitas tanaman jagung di Provinsi Sumatera Utara

The process of determining the dosage requirements of fertilizer for hybrid corn cultivation in North Sumatra Province is still mostly carried out manually based on farmers’ experience and general recommendations. As a result, the decision-making process has not fully considered all relevant criteria in a structured manner. This condition leads to suboptimal and inefficient fertilization decisions and may potentially reduce crop productivity due to inaccurate fertilizer dosage application. The main challenge lies in the large number of factors that must be analyzed simultaneously, such as soil type and condition, soil pH, nitrogen (N) content, phosphorus and potassium (P&K) levels, plant age (HST), land area, and number of plants, which are difficult to process accurately without a decision support system. To address this issue, this research develops a web-based Decision Support System (DSS) for determining fertilizer dosage requirements for hybrid corn using the Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) method. This method is applied because it is capable of processing multiple criteria systematically through weighting, normalization, utility value calculation, and final scoring to produce objective and measurable recommendations. The system is developed using the PHP programming language and MySQL database to facilitate data input, processing, and presentation of recommendation results in a fast and accurate manner. The results show that the application of the SMART method in the system is able to produce more objective fertilizer dosage recommendations, reduce subjectivity in decision-making, and assist farmers and related stakeholders in determining appropriate fertilizer doses according to land conditions. Therefore, the developed system can improve fertilizer use efficiency and support the increase of hybrid corn productivity in North Sumatra Province.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL

Yoan B. Runtunuwu — 2026-10-31

Kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi pertambangan tanpa izin (PETI) berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta mempersulit pengawasan dan pengendalian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap pertambangan ilegal, bentuk dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, serta upaya penegakan hukum terhadap pelakunya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan ilegal diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan ilegal menyebabkan perubahan bentang alam, penurunan produktivitas lahan, risiko longsor, pencemaran udara, air, dan laut, gangguan ekosistem, serta menurunnya mata pencaharian dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif, sanksi pidana (Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020), dan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penegakannya masih menghadapi kendala, antara lain sanksi yang kurang tegas dan keterlambatan penindakan.

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PELEMAHAN KPK PASCA REVISI UU NOMOR 19 TAHUN 2019

M Mahendra Syahputra — 2026-10-31

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggeser arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dari penguatan KPK sebagai lembaga independensi menjadi lembaga dalam lingkup eksekutif dengan wewenang yang terbatas. Penelitian ini menganalisis politik hukum pemberantasan korupsi, bentuk pelemahan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019, dan implikasinya terhadap independensi serta efektivitas pemberantasan korupsi pascarevisi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan data sekunder dari studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan KPK terdapat pada kedudukan kelembagaan di bawah eksekutif, wewenang izin Dewan Pengawas atas SP3, serta alih status pegawai menjadi ASN.

The revision of Law No. 30 of 2002 through Law No. 19 of 2019 shifted the political direction of the law to eradicate corruption in Indonesia, from strengthening the KPK as an independent institution to an institution within the scope of the executive with limited authority. This study analyzes the legal politics of corruption eradication, the form of weakening of the KPK in Law No. 19 of 2019, and its implications for the independence and effectiveness of post-revision corruption eradication. The method used is normative law with secondary data from literature studies, analyzed qualitatively-descriptively. The results of the study show that the weakening of the KPK is found in the institutional position under the executive, the authority to permit the Supervisory Board for SP3, and the transfer of employee status to ASN.

DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

Quency Devega Pangandaheng — 2026-10-31

Digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui kajian jurnal ilmiah, buku, peraturan, dan sumber akademik terkait digitalisasi keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dapat mempercepat penyediaan informasi, meningkatkan keterlacakan transaksi, mengurangi kesalahan administrasi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, digitalisasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, keamanan data, dan integrasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan keamanan sistem, dan pengawasan berkelanjutan.

The digitalization of public sector financial management is a crucial step toward enhancing the transparency and accountability of local governments. This study aims to analyze the role of digitalization in supporting local financial management that is more effective, transparent, and accountable. A qualitative method was employed, utilizing a literature review approach that examined scholarly journals, books, regulations, and academic sources related to local government financial digitalization. The findings indicate that the implementation of digital technology in financial planning, budgeting, execution, administration, and reporting can accelerate information provision, improve transaction traceability, reduce administrative errors, and strengthen oversight of budget utilization. Furthermore, digitalization facilitates public access to information regarding local financial management. However, implementation still faces challenges such as infrastructure limitations, human resource competency issues, data security concerns, and system integration hurdles. Consequently, there is a need to enhance the competence of government officials, strengthen system security, and ensure continuous oversight.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KASUS JUDI ONLINE SEBAGAI VICTIMLESS CRIME OLEH ANAK

Varisha Rismana — 2026-10-31

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Judi online sering dikategorikan sebagai victimless crime karena dianggap tidak menimbulkan korban secara langsung. Namun, keterlibatan anak dalam praktik judi online menunjukkan adanya pihak yang mengalami kerugian sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perspektif viktimologi memandang anak yang terlibat dalam judi online serta bentuk-bentuk viktimisasi yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif viktimologi oleh anak yang terlibat dalam judi online dalam konteks victimless crime serta mengkaji bentuk-bentuk viktimisasi yang dialami anak akibat keterlibatannya dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori viktimologi, konsep victimless crime, teori Self-Victimizing Victim dan teori Viktimisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam praktik judi online tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban. Dalam perspektif viktimologi, anak dalam kondisi tertentu dapat menempati posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban (self-victimizing victim), yang dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi, lingkungan pergaulan, serta rendahnya literasi digital. Keterlibatan tersebut menimbulkan berbagai bentuk viktimisasi, yaitu psikologis, sosial, ekonomi, dan digital, yang ditandai dengan kecanduan, gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, konflik keluarga, kerugian finansial, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penanganan terhadap anak perlu mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

The development of information and communication technology has contributed to the increasing practice of online gambling, which can be easily accessed by various groups, including children. Online gambling is often categorized as a victimless crime because it is considered not to directly cause victims. However, the involvement of children in online gambling practices indicates the existence of parties who suffer losses, thereby raising questions regarding how victimology views children involved in online gambling and the forms of victimization they experience. This study aims to analyze the victimological perspective on children involved in online gambling within the context of victimless crime and to examine the forms of victimization experienced by children as a result of their involvement in such practices. This study employs a doctrinal legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively by applying victimology theory, the concept of victimless crime, the theory of Self-Victimizing Victim, and victimization theory. The findings indicate that children involved in online gambling practices cannot be viewed solely as offenders, but may also be regarded as victims. From a victimological perspective, children under certain circumstances may occupy a dual position as both offenders and victims (self-victimizing victims), influenced by easy access to technology, peer and social environments, and low levels of digital literacy. Such involvement may result in various forms of victimization, including psychological, social, economic, and digital victimization, as reflected in addiction, emotional disturbances, declining academic performance, family conflicts, financial losses, and the risk of personal data misuse. Therefore, the handling of children involved in online gambling should prioritize protection, guidance, and rehabilitation while ensuring that the best interests of the child are upheld.

KONSEP MUNAKAHAT DALAM SYARIAT ISLAM: KAJIAN FIKIH ATAS RUKUN, HUKUM, PEMILIHAN PASANGAN, KHITBAH, DAN LARANGAN MENIKAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Ghiza Nafisah Ramadhani — 2026-10-31

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak keperdataan, melainkan ikatan yang bernilai ibadah dan diatur secara rinci dalam fikih munakahat. Namun, pemahaman generasi muda tentang rukun, hukum, kriteria pemilihan pasangan, tata cara peminangan, dan larangan pernikahan sering kali belum utuh. Penelitian ini bertujuan menguraikan secara sistematis konsep munakahat yang meliputi pengertian dan dalil nikah, syarat dan rukun, hikmah dan hukum, pemilihan pasangan dan adab khitbah, serta perempuan yang haram dinikahi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan normatif dan analisis isi deskriptif-analitis terhadap Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fikih, dan artikel jurnal nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah; (2) sahnya akad bergantung pada calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul, dengan perbedaan klasifikasi antarmazhab dan penyesuaian dalam KHI; (3) hukum menikah bersifat dinamis (wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram) sesuai kondisi mukalaf; (4) agama dan akhlak menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, sedangkan khitbah menuntut penghormatan terhadap batas pergaulan, pinangan orang lain, dan masa iddah; serta (5) larangan menikah terbagi menjadi larangan permanen dan sementara. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan literasi pranikah bagi mahasiswa dan calon pengantin.

Marriage in Islam is not merely a civil contract but a bond of worship regulated in detail by the jurisprudence of marriage (fiqh munakahat). Nevertheless, young Muslims’ understanding of its pillars, legal rulings, spouse selection, betrothal etiquette, and marriage prohibitions is often incomplete. This study systematically describes the concept of munakahat, covering the definition and textual evidence of marriage, its pillars and conditions, its wisdom and legal rulings, spouse selection and the etiquette of khitbah, and women who are prohibited for marriage. Using a qualitative normative library research design, the study analyses the Qur’an, hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh literature, and articles from national journals through descriptive-analytical content analysis. The findings show that (1) marriage is a contract that makes marital relations lawful and aims at a household characterised by sakinah, mawaddah, and rahmah; (2) its validity depends on the groom and bride, a guardian, two just witnesses, and offer and acceptance (ijab–qabul), with differences in classification among schools of law and adaptations in the KHI; (3) the ruling on marriage is dynamic (obligatory, recommended, permissible, disliked, or prohibited) depending on the individual’s condition; (4) religiosity and character are the primary criteria for choosing a spouse, while khitbah requires observing the limits of interaction, other men’s proposals, and the waiting period (iddah); and (5) marriage prohibitions are divided into permanent and temporary ones. The article is expected to serve as a pre-marital literacy reference for students and prospective couples.

PENGARUH GAYA HIDUP HEDONIS DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SHOPAHOLIC PADA MAHASISWA FEBI UIN STS JAMBI

Putri Alfatia Indra Pusfita — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku shopaholic, mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku shopaholic, serta menganalisis pengaruh gaya hidup hedonis dan media sosial secara simultan terhadap perilaku shopaholic pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI UIN STS Jambi angkatan 2021–2023 yang berjumlah 2.154 mahasiswa. Sampel penelitian berjumlah 95 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan teknik probability sampling melalui stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel gaya hidup hedonis dan media sosial terhadap perilaku shopaholic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil uji t variable yaitu nilai thitung (6,187) > ttabel (1,986) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Terdapat nilai thitung (2,498) > ttabel (1,986) dan signifikansi (0,014) < 0,05. Terdapat hasil uji F nilai f table sebesar 3,095 diketahui bahwa fhitung (40,294) > f table (3,095) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Terdapat R2 0,455 menjelaskan variasi perubahan variable perilaku shopaholic sebesar 45,5%, sedangkan sisanya sebesar 54,5% yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, perilaku shopaholic pada mahasiswa berkaitan dengan kecenderungan gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan serta paparan dan penggunaan media sosial yang dapat mendorong perilaku konsumsi berlebihan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam mengendalikan perilaku konsumtif serta menerapkan pola konsumsi yang lebih rasional dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

This study aims to determine the influence of a hedonistic lifestyle and social media on shopaholic behavior, as well as to analyze their simultaneous influence on such behavior among students of the Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI) at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. A quantitative approach utilizing descriptive quantitative methods was employed. The study population consisted of 2,154 FEBI UIN STS Jambi students from the 2021–2023 cohorts. A sample of 95 respondents was selected using the Slovin formula (with a 10% margin of error) and a probability sampling technique (stratified random sampling). Data collection involved observation, interviews, documentation, and questionnaires using a Likert scale. Multiple linear regression analysis was conducted to examine the impact of hedonistic lifestyle and social media variables on shopaholic behavior. The results of the t-test showed that for the variables, t-calculated (6.187) > t-table (1.986) with a significance of 0.000 (< 0.05), and t-calculated (2.498) > t-table (1.986) with a significance of 0.014 (< 0.05). The F-test results indicated that f-calculated (40.294) > f-table (3.095) with a significance of 0.000 (< 0.05). The R² value of 0.455 indicates that 45.5% of the variation in shopaholic behavior is explained by these variables, while the remaining 54.5% is influenced by factors outside the scope of this study. Thus, shopaholic behavior among students is linked to a pleasure-oriented lifestyle and exposure to—as well as usage of—social media, which can drive excessive consumption. This study is expected to serve as a basis for students to evaluate and control their consumptive behavior, and to adopt consumption patterns that are more rational and aligned with Islamic economic values.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM PADA MATERI TAMAN NASIONAL DAN SITUS WARISAN DUNIA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MEMBACA, PENALARAN KRITIS, DAN KETERLIBATAN SISWA KELAS VI SDN LENGKONG 04

Dekus Suci Asmara — 2026-10-31

Laporan ini mendeskripsikan pelaksanaan tiga pertemuan pembelajaran Bahasa Indonesia pada Bab 3, Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia di kelas VI SDN Lengkong 04. Tujuan pelaksanaan pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur legenda, menemukan hikmah yang relevan dengan kehidupan, serta membedakan fakta dan opini. Pembelajaran dilaksanakan melalui Narrative Inquiry pada pertemuan pertama sampai ketiga. Data dikumpulkan melalui asesmen awal, LKM, observasi keterlibatan, lembar motivasi/minat, jurnal guru, refleksi siswa, dan hasil karya. Berdasarkan data simulasi 24 siswa, rata-rata skor meningkat dari 55,63 pada pretest menjadi 77,29 pada posttest, sedangkan ketuntasan meningkat dari 0% menjadi 58,33%. Rata-rata perubahan skor pasangan lengkap sebesar 21,67 poin. Keterlibatan siswa berada pada kisaran 72–89% dan motivasi rata-rata meningkat dari 2,71 menjadi 3,58 pada skala 4. Secara proses, kegiatan membaca legenda, diskusi, permainan fakta-opini, dan penggunaan konteks budaya membuat pembelajaran lebih aktif. Hasil tersebut menunjukkan arah perubahan yang positif, tetapi tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa model merupakan satu-satunya penyebab perubahan karena tidak terdapat kelompok pembanding dan pelaksanaan hanya tiga pertemuan. Tindak lanjut diarahkan pada penguatan literasi kritis, pemberian umpan balik, dan pengembangan proyek laporan pengamatan.