ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DALAM INDUSTRI JUDI ONLINE DI KAMBOJA

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online yang berbasis di Kamboja semakin marak dan menimbulkan keprihatinan, terutama karena banyak korban berasal dari Indonesia yang dipekerjakan secara paksa dengan modus penipuan pekerjaan. Para Warga Negara Indonesia (WNI) ini dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri, namun setibanya di Kamboja, mereka justru dieksploitasi untuk bekerja dalam operasional judi online secara ilegal dan berada di bawah tekanan serta pengawasan ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam konteks lintas negara, dengan fokus pada peran hukum nasional dan kerja sama internasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data diperoleh dari literatur hukum, laporan lembaga internasional, serta studi kasus aktual yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam industri judi online masih lemah akibat keterbatasan yurisdiksi, minimnya kerja sama bilateral, dan kurangnya mekanisme perlindungan korban lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum nasional, peningkatan kapasitas diplomasi hukum transnasional, serta perlindungan yang komprehensif bagi warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang untuk memberantas kejahatan ini secara efektif di ranah digital lintas negara.

The crime of human trafficking (TPPO) within Cambodia's online gambling industry has become increasingly prevalent and alarming, particularly due to the large number of Indonesian citizens (WNI) who are forcibly employed through fraudulent job offers. These individuals are promised decent employment abroad, but upon arrival in Cambodia, they are exploited and forced to work under strict surveillance in illegal online gambling operations. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against human trafficking in a cross-border context, focusing on the role of national legal instruments and international cooperation. A normative juridical approach is used, drawing data from legal literature, reports by international organizations, and real-world case studies involving Indonesian victims. The findings reveal that law enforcement against human trafficking in the online gambling industry remains weak due to jurisdictional limitations, lack of bilateral cooperation, and inadequate mechanisms for cross-border victim protection. Therefore, strengthening national legal instruments, enhancing transnational legal diplomacy, and providing comprehensive protection for Indonesian victims are essential steps to effectively combat this digital cross-border crime.