ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia selama ini sering kali belum mempertimbangkan aspek kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) yang dialami oleh perempuan sebagai pelaku maupun korban. Banyak perempuan yang terjerat dalam kasus narkotika karena tekanan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, atau relasi kuasa yang timpang. Namun, sistem peradilan pidana cenderung memperlakukan pelaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan struktural tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kekerasan berbasis gender diakomodasi dalam proses penegakan hukum kasus narkotika, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan studi kasus dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap perempuan dalam kasus narkotika, yang berpotensi memperburuk kondisi ketidakadilan gender. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum yang responsif gender serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dinamika GBV dalam konteks narkotika.

Law enforcement against narcotics crimes in Indonesia has often failed to take into account gender-based violence (GBV) experienced by women as offenders or victims. Many women become entangled in narcotics cases due to coercion, domestic violence, exploitation, or imbalanced power relations. However, the criminal justice system tends to treat offenders without considering these social and structural contexts. This study aims to analyze the extent to which gender-based violence is accommodated in the legal enforcement process of narcotics cases, including during investigation, prosecution, and trial. The method used is a socio-legal approach with case studies and normative analysis. The results show that legal treatment of women in narcotics cases remains unequal, potentially exacerbating gender injustice. Therefore, gender-responsive legal policies and increased capacity-building for law enforcement officers are urgently needed to better understand the dynamics of GBV within the context of narcotics crimes.