STUDI LITERATUR PERAN PENDAMPING DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
Kata Kunci:
Pendamping Desa, Tata Kelola Pemerintahan, Good Governance, Pembangunan DesaAbstrak
Penelitian ini mengkaji peran pendamping desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui pendekatan studi literatur. Pendamping desa sebagai fasilitator pembangunan memiliki posisi strategis dalam mendampingi pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa berperan sebagai fasilitator, konsultan, mediator, dan katalisator dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Peran tersebut meliputi pendampingan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Namun terdapat tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan kapasitas SDM, koordinasi antar lembaga, dan komitmen pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pendamping desa, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan pengembangan sistem monitoring evaluasi yang berkelanjutan.
This study examines the role of village facilitators in realizing good village governance through a literature review approach. Village facilitators as development facilitators have a strategic position in assisting village governments to implement good governance principles. The research method uses literature study by analyzing various relevant reference sources. The results show that village facilitators act as facilitators, consultants, mediators, and catalysts in improving village government capacity. These roles include assistance in development planning, financial management, public services, and community participation development. However, there are implementation challenges such as limited human resource capacity, inter-agency coordination, and village government commitment. This research recommends strengthening village facilitator capacity, improving institutional coordination, and developing sustainable monitoring and evaluation systems.
