SINERGI HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENERAPAN KONSTITUSI DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Abstrak

Constitutional Law (HTN) and Administrative Law (HAN) are two interrelated branches of public law that play a crucial role in the implementation of the constitution in Indonesia. HTN provides a normative framework, institutional structure, and principles for state governance, while HAN translates these principles into effective, efficient, and legally valid administrative practices. The implementation of the 1945 Constitution emphasizes HTN’s role in establishing the separation of powers, the supremacy of law, and the protection of constitutional rights, whereas HAN ensures that administrative procedures comply with the principles of good governance. However, the constitution’s implementation faces various obstacles, such as regulatory misalignment, limited administrative capacity, inter-institutional conflicts, unhealthy bureaucratic culture, and political pressure. These challenges highlight the complex interaction between HTN and HAN, where constitutional norms can only be realized through effective state administration. Strengthening administrative capacity, harmonizing regulations, effective oversight, and promoting bureaucratic and political integrity are essential to ensure that HTN and HAN mutually support the implementation of Indonesia’s constitution.

Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan dua cabang hukum publik yang memiliki hubungan konseptual dan operasional yang erat dalam penerapan konstitusi di Indonesia. HTN memberikan kerangka normatif, struktur kelembagaan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, sementara HAN menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik administratif yang efektif, efisien, dan sah secara hukum. Implementasi konstitusi, khususnya UUD 1945, menekankan peran HTN dalam menetapkan pembagian kekuasaan, supremasi hukum, dan jaminan hak konstitusional, sedangkan HAN menjamin prosedur administratif yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance). Meskipun demikian, implementasi konstitusi menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakselarasan regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur, konflik antar- lembaga, budaya birokrasi yang tidak sehat, dan tekanan politik. Hambatan ini menunjukkan kompleksitas interaksi HTN dan HAN, di mana norma konstitusional hanya dapat diwujudkan melalui administrasi negara yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, harmonisasi peraturan, pengawasan yang efektif, serta integritas birokrasi dan politik menjadi kunci agar prinsip HTN dan HAN saling mendukung dalam penerapan konstitusi Indonesia.