PENGAWASAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH

Penulis

  • Rosita Adelia Putri Universitas Tidar Magelang
  • Mohammad Arya Dharmaputra Universitas Tidar Magelang
  • Irma Firnanda Universitas Tidar Magelang
  • Kuwsan Hadji Universitas Tidar Magelang

Kata Kunci:

Pengawasan Hukum, Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Audit Internal, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas pengawasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik di pemerintahan daerah dengan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif. Kajian ini menelaah regulasi, teori, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi bentuk pengawasan preventif dan represif yang dijalankan oleh lembaga daerah seperti DPRD, inspektorat, dan pemerintah pusat. Pengawasan tersebut berfungsi memastikan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Studi literatur juga menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian intern, kualitas audit internal, serta transparansi laporan keuangan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan mutu pengawasan hukum. Temuan dari berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa kapabilitas pengawasan internal, efektivitas SPIP, serta opini audit yang baik berpengaruh positif terhadap tata kelola daerah dan berpotensi menekan praktik korupsi dalam implementasi kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara instrumen pengawasan internal dan mekanisme kontrol eksternal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

This study examines the effectiveness of legal oversight in the implementation of public policy in local governments using a normative-descriptive approach. This study examines regulations, theories, and empirical findings from previous research to identify the forms of preventive and repressive oversight carried out by regional institutions such as the Regional People's Representative Council (DPRD), the inspectorate, and the central government. This oversight serves to ensure compliance with legal provisions, prevent abuse of authority, and increase accountability in local government administration. The literature review also indicates that strengthening internal control systems, internal audit quality, and financial reporting transparency are strategic factors in improving the quality of legal oversight. Findings from various studies confirm that internal oversight capabilities, the effectiveness of the Internal Audit System (SPIP), and favorable audit opinions have a positive impact on local governance and have the potential to reduce corrupt practices in public policy implementation. Overall, this study emphasizes the importance of synergy between internal oversight instruments and external control mechanisms to achieve more transparent, accountable, and targeted local government administration.

Unduhan

Diterbitkan

2025-12-30