ANALISIS PERKAWINAN SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM POSITIF.

Abstrak

Perkawinan siri merupakan praktik perkawinan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan oleh negara. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan siri serta dampaknya terhadap status anak menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, perkawinan siri tetap sah dan anak yang lahir memiliki status sebagai anak sah. Namun dalam hukum positif, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak keperdataan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum terbatas terhadap anak luar kawin, namun tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum yang timbul akibat perkawinan siri.

Siri marriage is a marriage practice that is legal according to Islam but is not registered by the state. This phenomenon raises legal issues, especially regarding the status of children born from the marriage. This research aims to analyze the position of unregistered marriages and their impact on the status of children according to the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Indonesian positive law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results show that according to KHI, unregistered marriages remain valid and children born have the status of legitimate children. However, in positive law, unregistered marriages do not have legal force so that children born face limitations in obtaining civil rights. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides limited legal protection for illegitimate children, but does not fully resolve legal issues arising from unregistered marriages.