PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PROSTITUSI ONLINE MICHAT DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap praktik prostitusi berbasis digital melalui aplikasi MiChat di Indonesia, dengan fokus pada aspek pemidanaan terhadap pengguna layanan prostitusi online. Kajian ini secara khusus menganalisis keberlakuan norma dalam peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi kekosongan hukum terkait penjatuhan sanksi kepada pihak pengguna. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan snowball, yang bertumpu pada telaah sistematis terhadap peraturan hukum positif, doktrin, yurisprudensi, dan dokumen hukum relevan lainnya. Analisis dilakukan guna mengevaluasi tingkat kepastian hukum serta efektivitas instrumen hukum dalam menangani praktik prostitusi daring. Temuan menunjukkan bahwa perbuatan penyediaan jasa seksual melalui platform digital telah dapat dijerat melalui beberapa regulasi, seperti KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi. Namun demikian, belum terdapat ketentuan normatif yang secara tegas mengatur sanksi bagi pihak pengguna layanan prostitusi online. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakseimbangan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi regulatif yang komprehensif guna memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjerat seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengguna, sebagai bagian dari strategi penanggulangan prostitusi digital secara menyeluruh.

This study examines the legal framework governing online prostitution practices facilitated through the MiChat application in Indonesia, with a particular focus on the imposition of criminal sanctions against users of such services. The research specifically explores the existing statutory provisions and identifies legal gaps concerning the criminal liability of service users. Employing a normative legal research method with a snowball approach, this study analyzes applicable legislation, academic literature, judicial decisions, and other relevant legal documents. The analysis aims to assess the degree of legal certainty and the effectiveness of current regulatory instruments in addressing digital sex work. The findings reveal that service providers involved in online prostitution may be prosecuted under several legal instruments, including KUHP, UU ITE and UU Pornography. Nevertheless, there remains a normative void concerning the explicit regulation of criminal sanctions against individuals who purchase or use sexual services online. This legal lacuna contributes to an imbalance in enforcement, which tends to prioritize service providers over consumers. Consequently, comprehensive legal reform is necessary to establish clear provisions targeting all parties involved, including users, as part of an integrated strategy to combat digital prostitution.