POLEMIK PLTU DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN: TANTANGAN ADMINISTRASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN DIPESISIR CIREBON

Abstrak

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon dengan total kapasitas 1.660 MW merupakan manifestasi benturan kebijakan antara Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi dengan mandat perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan administrasi publik dalam menyeimbangkan urgensi investasi dengan integritas instrumen lingkungan, serta mengevaluasi dampak ekologis dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menelaah data sekunder berupa artikel jurnal, laporan kebijakan, dan putusan pengadilan terkait sengketa izin lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi administratif dan lemahnya pengawasan menyebabkan instrumen AMDAL hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural, yang diperparah dengan adanya praktik korupsi perizinan. Dampak nyata yang dihasilkan meliputi degradasi kualitas udara akibat emisi polutan (PM2.5, SO2, NOx) serta pencemaran hidrosfer akibat limbah panas (thermal effluent) yang merusak ekosistem perikanan di Laut Jawa. Kondisi ini memicu penurunan hasil tangkapan nelayan secara drastis dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan pada masyarakat pesisir, yang mencerminkan fenomena ketidakadilan lingkungan (environmental injustice). Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola yang menekankan transparansi, audit lingkungan independen, dan akselerasi transisi energi yang berkeadilan.

The construction of the Cirebon Steam Power Plant (PLTU) with a total capacity of 1,660 MW is a manifestation of the policy conflict between the National Strategic Project (PSN) in the energy sector and the mandate of environmental protection. This study aims to analyze the failure of public administration in balancing the urgency of investment with the integrity of environmental instruments, as well as to evaluate the ecological and socio-economic impacts caused. Using a qualitative approach with a case study method, this study examines secondary data in the form of journal articles, policy reports, and court decisions related to environmental permit disputes. The results show that administrative discrepancies and weak supervision have caused the EIAinstrument to function only as a procedural formality, exacerbated by corrupt licensing practices. The tangible impacts include air quality degradation due to pollutant emissions (PM2.5, SO2, NOx) and hydrosphere pollution due to thermal effluent that damages the fishery ecosystem in the Java Sea. This condition has triggered a drastic decline in fishermen's catches and increased the risk of respiratory diseases among coastal communities, reflecting the phenomenon of environmental injustice. This study recommends governance reforms that emphasize transparency, independent environmental audits, and the acceleration of a just energy transition.