PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWTT TERHADAP TINDAKAN PHK SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Abstrak

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi karyawan yang memiliki PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023, yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Penciptaan Lapangan Kerja. Seiring dengan reformasi regulasi ketenagakerjaan, telah terjadi perubahan mendasar dalam mekanisme dan kompensasi pemutusan hubungan kerja, yang dinilai semakin melemahkan posisi tawar pekerja. Studi ini memakai metode hukum normatif perundang-undangan serta konseptual, memanfaatkan data sekunder dari tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan, sumber rujukan, serta putusan pengadilan yang sesuai. Studi memperlihatkan bahwasannya meskipun Undang-Undang Cipta Kerja masih mewajibkan konsultasi bipartit sebelum pemutusan hubungan kerja, ketetapan Pasal 154A memberikan pengusaha keleluasaan yang lebih besar dalam melakukan pemutusan hubungan kerja memakai alasan yang relatif ringan. Perlindungan hukum untuk PKWTT (pekerja kontrak kerja waktu tertentu) yang di-PHK secara sepihak kini lebih bergantung pada penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika mediasi gagal mencapai kesepakatan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Cipta Kerja kepada pekerja PKWTT lebih bersifat represif daripada preventif, karena efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan perusahaan terhadap prosedur hukum dan kesediaan pekerja untuk mengajukan gugatan.

This journal aims to analyze the forms of legal protection available to workers under Indefinite-Term Employment Contracts (PKWTT) who have experienced unilateral termination of employment following the enactment of Law No. 6 of 2023, which ratified Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 on Job Creation as law. Along with labor regulation reforms, fundamental changes have occurred in the mechanisms and compensation for termination of employment, which are assessed as further weakening workers’ bargaining positions. This study applies a normative legal method with a legislative and conceptual approach, utilizing secondary data from literature reviews of laws and regulations, reference sources, and relevant court decisions. The research findings indicate that although the Job Creation Law still requires bipartite consultation before a layoff is carried out, the provisions of Article 154A grant employers greater leeway to carry out layoffs for relatively minor reasons. Legal protection for fixed-term workers (PKWTT) who are unilaterally laid off now relies more heavily on dispute resolution through the Industrial Relations Court (PHI) if mediation fails to reach an agreement. Overall, legal protection for PKWTT workers following the Job Creation Law is more repressive than preventive, as its effectiveness is heavily influenced by companies’ compliance with legal procedures and workers’ willingness to file lawsuits.