KONSEPTUALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGKAT MIKRO

Abstrak

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan bertindak sebagai kerangka kerja untuk sistem pendidikan, memfasilitasi penyampaian instruksi dan mendorong inovasi sosial. Banyak elemen yang saling berhubungan, termasuk guru, siswa, tujuan pembelajaran, sumber daya, dan lingkungan, berdampak pada seberapa baik tujuan ini dicapai. Penelitian ini adalah untuk menyelidiki sifat kompleks dari kebijakan pendidikan, mengatasi masalah baru dan berkonsentrasi pada konsekuensi dan penerapan kebijakan di tingkat pendidikan dasar, terutama di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai pendekatan penelitiannya, dan data dikumpulkan dengan memahami dan memeriksa hipotesis dari beberapa sumber yang relevan. Tiga tingkat hierarkis kebijakan pendidikan ditemukan oleh penelitian: makro, meso, dan mikro. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten bertanggung jawab atas kebijakan meso, sementara pemerintah federal, dan terutama Departemen Pendidikan, bertanggung jawab atas kebijakan makro. Kebijakan mikro berpusat pada tenaga pengajar dan lembaga pendidikan seperti sekolah. Di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan, tindakan khusus diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan tingkat mikro. Perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi siswa, manajemen kelas, pengembangan guru, partisipasi orang tua, manajemen administrasi, pengembangan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi internal, dan pengajaran inovatif adalah beberapa fase dalam proses ini. Selain itu, visi dan tujuan, sasaran, sasaran, strategi, program, sumber daya, anggaran, pihak yang akuntabel, jadwal, dan indikator kinerja hanyalah beberapa komponen yang membentuk kebijakan pendidikan di tingkat PT/Madrasah/Sekolah. Berbagai pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk, bekerja sama dengan, dan berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan ini. Singkatnya, kebijakan pendidikan adalah kerangka kerja kompleks yang penting untuk mengarahkan dan mengendalikan sistem pendidikan. Mencapai tujuan pendidikan dan mempromosikan pembangunan sosial membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang efektif di semua tingkatan.