KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai Indonesia mengenai konsepsi dirinya yang menegaskan bahwa ia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam konstitusi UUD 1945. Pada penelitian ini akan melatarbelakangi secara garis besar konsepsi negara hukum Indonesia dikaitkan dengan lembaga penegak hukum yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan proses penegakan hukum serta tindakan yang perlu dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya apabila terjadi tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi si sektor pertambangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan primer serta dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kepustakaan (library research) yang berasal dari buku-buku, jurnal ilimiah dan karya tulis ilmiah lainnya. Pada bab analisis dan pembahasan didalam penelitian ini akan melakukan pembahasan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor pertambangan. Selanjutnya pada sub bab pembahasan dan analisis akan meneliti mengenai urgensi aturan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dikaitkan dengan konsekuensi Indonesia yang terlibat didalam suatu konvensi internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

This research aims to examine Indonesia regarding its conception of itself which emphasizes that it is a state of law as stated in the 1945 Constitution. This research will outline the conception of the Indonesian state of law associated with law enforcement agencies that are supporting factors in carrying out the law enforcement process and the actions that need to be taken by the state through its organs in the event of criminal acts of corruption, especially those that occur in the mining sector. The research method used in this research is normative legal research using secondary and primary legal materials and the data collection techniques used arelibrary research techniques derived from books, scientific journals and other scientific papers. In the analysis and discussion chapter, this research will discuss the conception of Indonesia as a state of law in law enforcement of corruption crimes that occur in the mining sector. Furthermore, in the discussion and analysis sub-chapter, it will examine the urgency of the rules of law governing criminal acts of corruption associated with the consequences of Indonesia being involved in an international convention governing criminal acts of corruption.