PEMBUNGKAMAN MEDIA SOSIAL OLEH REZIM PEMERINTAH: DALAM PERSPEKTIF HADITS

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik pembungkaman media sosial oleh rezim pemerintah dalam konteks otoritarianisme digital, dengan menyoroti ketegangan antara kontrol kekuasaan dan kebebasan berekspresi. Media sosial yang semestinya menjadi ruang publik terbuka untuk menyampaikan pendapat justru dibatasi melalui pemblokiran platform, penyensoran konten, dan kriminalisasi warganet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang mengkaji literatur akademik, jurnal ilmiah, serta hadis Nabi Muhammad SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif negara terhadap ruang digital tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi perspektif etika Islam berbasis hadis dalam analisis komunikasi politik digital. Studi ini merekomendasikan pentingnya kebijakan digital yang transparan dan partisipatif, serta perlunya literasi digital yang menanamkan kesadaran etis kepada masyarakat. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi media dialog yang sehat, bukan alat pembungkaman kekuasaan.

This study examines the practice of social media silencing by government regimes in the context of digital authoritarianism, focusing on the tension between state control and freedom of expression. Social media, ideally functioning as an open space for public discourse, is often restricted through platform blocking, content censorship, and user criminalization. Employing a qualitative method with literature review, this research analyzes academic sources, scholarly journals, and the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH). The findings reveal that such repressive actions not only violate democratic values and human rights but also conflict with core Islamic ethical principles, such as honesty, justice, and trustworthiness. The novelty of this study lies in its integration of Islamic ethical perspectives based on prophetic traditions into the discourse of digital political communication. It recommends the development of transparent, inclusive digital policies and ethical digital literacy for the public. Hence, digital spaces should serve as arenas for constructive dialogue rather than tools of state repression.