PROSES PEMBENTUKAN BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang proses terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta mengulas secara mendalam isi dua sidang utama yang pernah dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Pembentukan BPUPKI oleh pemerintah pendudukan Jepang dilakukan menjelang berakhirnya kekuasaan mereka di Indonesia, sebagai bagian dari janji kemerdekaan yang diumumkan pada September 1944. Walaupun didirikan oleh pihak kolonial, keberadaan BPUPKI justru menjadi wadah bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk merancang dasar negara dan arah masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Sidang pertama yang berlangsung dari akhir Mei hingga awal Juni 1945 berfokus pada pembahasan mengenai dasar negara. Dalam forum ini, ide-ide besar bermunculan, di antaranya dari Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo. Adapun sidang kedua yang digelar pada Juli 1945 lebih diarahkan pada perumusan konstitusi, termasuk penyusunan Piagam Jakarta yang dirancang sebagai bagian pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Hasil dari kedua sidang ini menjadi pijakan utama dalam proses pembentukan negara Indonesia yang berdaulat. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa telah memiliki wawasan politik dan pemikiran tentang kenegaraan yang matang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dinyatakan secara resmi.

This paper examines the establishment process of the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (BPUPKI) and provides a comprehensive review of its two major deliberative sessions. Formed by the Japanese colonial administration toward the end of its occupation in Indonesia, BPUPKI was part of a political promise of independence announced in September 1944. Despite being initiated under colonial authority, the committee became an important platform for Indonesian nationalists to shape the foundational principles of the future state and outline the direction of an independent Indonesia. The first session, held between late May and early June 1945, concentrated on exploring ideas for the state’s ideological foundation, with influential contributions from Soekarno, Mohammad Yamin, and Soepomo. The second session, convened in July 1945, was devoted to the drafting of a national constitution, which included discussions surrounding the Jakarta Charter, envisioned as the preamble to the Constitution. Collectively, the outcomes of these sessions laid a critical framework for the birth of an independent Indonesian state. The process demonstrates that national leaders possessed a high level of political awareness and statecraft well before the official declaration of independence.