NEGARA SEBAGAI RAHIM EKONOMI: SEBAGAI PENCIPTA DAN PEMELIHARA EKOSISTEM EKONOMI YANG MEMUNGKINKAN PASAR ITU EKSIS DAN BERFUNGSI SECARA BERKELANJUTAN

Abstrak

Sebuah teori yang dikenal sebagai "negara sebagai rahim ekonomi" berpendapat bahwa negara baik menciptakan maupun memelihara ekologi ekonomi, memungkinkan pasar berkembang, meluas, dan beroperasi secara berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa pasar merupakan hasil dari struktur sosial, politik, dan hukum yang dibentuk dan dijaga oleh pemerintah, bukan muncul secara organik. Melalui pengembangan hukum yang adil, penyediaan infrastruktur publik, penegakan hukum yang kuat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, negara berfungsi sebagai rahim yang memelihara kehidupan ekonomi. Sistem pasar akan menjadi tidak terarah jika tidak ada negara sebagai sumber stabilitas dan ketertiban, yang dapat mengarah pada monopoli, ketidaksetaraan, dan krisis sosial-ekonomi yang berulang. Dalam situasi ini, negara mengambil peran aktif dalam menentukan sifat, jalannya, dan moral ekonomi suatu negara, bukan hanya bertindak sebagai pengatur pasif. Selain itu, paradigma ini berpendapat bahwa proses pasar bebas tidak cukup untuk keberlanjutan ekonomi. Pasar secara inheren cenderung memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di sini, negara memastikan bahwa aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan pelestarian lingkungan dengan bertindak sebagai penyeimbang struktural dan moral. Sebagai wadah ekonomi, negara harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, antara persaingan dan solidaritas, serta antara efisiensi dan kesetaraan. Negara dapat menjamin bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat melalui undang-undang redistribusi, investasi publik, perlindungan tenaga kerja, serta dorongan terhadap inovasi dan kewirausahaan. Fungsi negara sebagai rahim ekonomi menjadi lebih rumit dan strategis dalam konteks globalisasi dan revolusi digital. Negara harus dilengkapi untuk menghadapi isu-isu eksternal termasuk ketergantungan pada ekonomi dunia, perubahan di pasar internasional, dan infiltrasi modal digital yang sering melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, untuk mengarahkan aliran globalisasi secara konsisten dengan agenda pembangunan nasional, negara harus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kedaulatan ekonominya. Namun, negara juga menghadapi masalah dalam mempertahankan kontrol atas sumber daya penting dan kemandirian ekonomi negara sambil tetap terbuka terhadap inovasi, investasi, dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, negara sebagai rahim ekonomi berfungsi baik sebagai pelindung terhadap volatilitas pasar maupun sebagai peta jalan untuk visi peradaban ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan terhormat. Paradigma ini menyoroti interaksi yang saling menguntungkan dan saling bergantung antara negara dan pasar. Negara membutuhkan pasar sebagai mesin produktivitas dan pembangunan nasional, dan pasar membutuhkan negara untuk menegakkan kepastian, kepercayaan, dan legitimasi dalam operasinya. Menurut perspektif ini, pembangunan ekonomi sekarang dipandang sebagai upaya bersama untuk menciptakan ekosistem yang penuh empati, inklusif, dan tahan krisis, bukan hanya sekadar proses peningkatan laju pertumbuhan. Pemahaman baru bahwa kemakmuran sejati hanya dapat dicapai jika negara, pasar, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan berfokus pada kepentingan bersama seharusnya muncul melalui gagasan bahwa negara adalah rahim dari ekonomi.

A theory known as 'the state as an economic womb' argues that the state both creates and sustains the economic ecology, allowing markets to grow, expand, and operate sustainably. This concept is based on the understanding that markets are the result of social, political, and legal structures shaped and maintained by the government, rather than emerging organically. Through the development of fair laws, provision of public infrastructure, strong law enforcement, as well as stable fiscal and monetary policies, the state functions as a womb that nurtures economic life. Market systems would become directionless without the state as a source of stability and order, which could lead to monopolies, inequality, and recurring socio-economic crises. In this situation, the state takes an active role in determining the nature, course, and morality of a country's economy, rather than merely acting as a passive regulator. Furthermore, this paradigm argues that the free market process is not sufficient for economic sustainability. Markets inherently tend to maximize profit without considering their impact on society and the environment. Here, the state ensures that economic activities align with the values of social justice, collective welfare, and environmental preservation by acting as a structural and moral balance. As an economic entity, the state must be able to balance growth and sustainability, competition and solidarity, as well as efficiency and equity. The state can ensure that the benefits of economic growth are felt evenly across all segments of society through redistribution laws, public investment, labor protection, and encouragement of innovation and entrepreneurship. The function of the state as the womb of the economy becomes more complex and strategic in the context of globalization and the digital revolution. The state must be equipped to face external issues, including dependence on the global economy, changes in international markets, and the infiltration of digital capital that often crosses national borders. Therefore, to direct the flow of globalization consistently with the national development agenda, the state must strengthen its institutional capacity and economic sovereignty. However, the state also faces challenges in maintaining control over critical resources and economic independence while remaining open to innovation, investment, and international trade. Hence, the state as the womb of the economy functions both as a protector against market volatility and as a roadmap for a vision of an economy that is fair, sustainable, and dignified. This paradigm highlights the mutually beneficial and interdependent interaction between the state and the market. The state needs the market as an engine of productivity and national development, and the market needs the state to enforce certainty, trust, and legitimacy in its operations. From this perspective, economic development is now seen as a collective effort to create an ecosystem that is empathetic, inclusive, and crisis-resilient, not merely a process of increasing growth rates. The new understanding that true prosperity can only be achieved if the state, the market, and society work together to create a fair, moral, and collectively-oriented economic system should emerge from the idea that the state is the womb of the economy.