IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KEBIJAKAN DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM PELAPORAN DIGITAL PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA APLIKASI NTB CARE DAN NTB SATU DATA PROVINSI NTB

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sistem pelaporan berbasis aplikasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan dua platform utama, yaitu NTB Care sebagai aplikasi pelaporan masyarakat dan NTB Satu Data sebagai pusat integrasi data. Meskipun diharapkan meningkatkan transparansi dan responsivitas birokrasi, implementasinya masih menemui berbagai kendala, terutama terkait literasi digital masyarakat serta efektivitas komunikasi kebijakan. Penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis bagaimana pemberdayaan kebijakan dan komunikasi kebijakan diimplementasikan melalui kedua platform tersebut, termasuk hambatan yang muncul dalam pemanfaatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat masih terbatas, komunikasi kebijakan belum merata, dan masih terdapat kendala teknis maupun struktural dalam penggunaan aplikasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan strategi komunikasi kebijakan, dan memperbaiki fitur aplikasi agar lebih inklusif serta mudah digunakan.

The development of digital technology has encouraged local governments to adopt application-based reporting systems as part of efforts to improve public service quality. The Provincial Government of West Nusa Tenggara (NTB) has introduced two main platforms: NTB Care as a public reporting application and NTB Satu Data as an integrated data center. Although these platforms are expected to enhance transparency and bureaucratic responsiveness, their implementation still faces several challenges, particularly related to digital literacy among citizens and the effectiveness of policy communication. This descriptive qualitative study examines how policy empowerment and policy communication are implemented through both platforms, including the obstacles encountered in their utilization. The findings reveal that community empowerment remains limited, policy communication is uneven, and various technical and structural constraints hinder optimal use of the applications. This study offers recommendations to strengthen digital literacy, improve policy communication strategies, and enhance application features to make them more inclusive and user-friendly.