ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM MENDUKUNG E-GOVERNMENT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BADUNG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung upaya reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi. Proses analisis data dilaksanakan secara bertahap, meliputi pemilahan data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan simpulan. Analisis penelitian difokuskan pada lima indikator keberhasilan program, yaitu tingkat pemahaman, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, dan perubahan nyata yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap fungsi, tujuan, dan manfaat SIMPEG, sehingga mendukung proses implementasi sistem. Penerapan SIMPEG juga dinilai telah sesuai dengan sasaran dan kebutuhan organisasi, serta mampu mempercepat proses administrasi kepegawaian. Selain itu, SIMPEG berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kepegawaian. Dampak nyata dari penerapan SIMPEG terlihat pada perubahan pola kerja yang lebih sistematis, peningkatan kualitas layanan kepegawaian, serta perbaikan tata kelola birokrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIMPEG memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, meskipun masih diperlukan upaya penguatan berkelanjutan untuk optimalisasi pemanfaatannya.

This research investigates the implementation of the Personnel Management Information System (SIMPEG) as a strategic instrument in advancing bureaucratic reform within governmental organizations. A descriptive qualitative design was adopted, with data gathered through in-depth interviews, direct observation, and systematic document analysis. The data were analyzed through sequential procedures consisting of data selection, analytical description, and interpretative conclusion development. The assessment was based on five key indicators of program effectiveness: user comprehension, appropriateness of targeting, timeliness of implementation, attainment of program objectives, and observable institutional changes. The findings reveal that most employees demonstrate an adequate understanding of the operational functions, objectives, and advantages of SIMPEG, which positively influences its implementation. The system has been applied in alignment with organizational needs and has proven effective in streamlining personnel administrative processes. Moreover, SIMPEG enhances efficiency, transparency, and accountability in human resource governance. Observable outcomes include more structured work mechanisms, improved quality of personnel services, and strengthened bureaucratic management practices. In conclusion, SIMPEG serves a crucial role in supporting bureaucratic reform initiatives; however, sustained institutional reinforcement is necessary to maximize its long-term effectiveness.