POLITIK LINGKUNGAN KRITIS DI PAPUA: STUDI KASUS KOTA MERAUKE

Abstrak

Politik lingkungan di Papua, khususnya di Kota Merauke, memperlihatkan relasi kekuasaan yang kompleks antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Merauke diposisikan sebagai wilayah strategis dalam agenda pembangunan nasional, terutama melalui pengembangan pertanian dan perkebunan skala besar. Namun, pembangunan tersebut memicu berbagai persoalan ekologis dan sosial, seperti alih fungsi hutan, degradasi lingkungan, konflik agraria, serta marginalisasi masyarakat adat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik lingkungan di Merauke menggunakan pendekatan politik lingkungan kritis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap buku, artikel jurnal, laporan organisasi masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa politik lingkungan di Merauke ditandai oleh ketimpangan kekuasaan, dominasi negara dan korporasi, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan di Merauke memerlukan perubahan paradigma pembangunan menuju pendekatan yang berkeadilan ekologis, partisipatif, dan berbasis pengakuan hak masyarakat adat.