DARI MEJA MANUAL KE LAYAR DIGITAL: DISRUPSI DIGITAL DAN TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK

Abstrak

Disrupsi digital mendorong perubahan signifikan dalam birokrasi publik Indonesia, terutama peralihan dari sistem administrasi manual menuju tata kelola berbasis digital. Transformasi ini tidak hanya berkaitan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan organisasi, budaya kerja aparatur, kepemimpinan, serta dinamika sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi birokrasi Indonesia dalam konteks disrupsi digital melalui perspektif ekologi administrasi publik. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi kepustakaan dan analisis kasus pelayanan publik digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi digital sangat dipengaruhi keseimbangan antara lingkungan alamiah, non-alamiah, dan digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan layanan publik berbasis digital belum sepenuhnya berjalan merata akibat perbedaan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya organisasi. Perspektif ekologi administrasi publik membantu menjelaskan interaksi kompleks antara birokrasi dan lingkungannya dalam menghadapi tekanan perubahan teknologi. Ketidaksiapan aparatur dan resistensi organisasi menjadi faktor utama penghambat transformasi birokrasi digital. Artikel ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang adaptif terhadap karakteristik lingkungan administrasi di setiap wilayah. Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus administrasi publik kontemporer, sementara secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan berbasis keseimbangan ekologi birokrasi.

Digital disruption is driving significant changes in Indonesia's public bureaucracy, particularly the shift from manual administrative systems to digital-based governance. This transformation is not only related to the use of information technology but also touches on aspects of the organizational environment, the work culture of civil servants, leadership, and social dynamics. This article aims to analyze the transformation of the Indonesian bureaucracy in the context of digital disruption through a public administration ecology perspective. A descriptive qualitative approach is used through literature review and case analysis of digital public services in Indonesia. The results of the study indicate that the success of digital bureaucratic transformation is greatly influenced by the balance between the natural, non-natural, and digital environments. The research findings show that the implementation of digital-based public services has not been fully equitable due to differences in human resource capacity, infrastructure, and organizational culture. The public administration ecology perspective helps explain the complex interactions between the bureaucracy and its environment in facing the pressures of technological change. Civil servant unpreparedness and organizational resistance are the main factors hindering digital bureaucratic transformation. This article emphasizes the importance of public policies that adapt to the characteristics of the administrative environment in each region. Theoretically, this study enriches contemporary public administration discourse, while practically providing policy recommendations based on a balanced bureaucratic ecology.