ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI PLATFORM DIGITAL

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah memicu meningkatnya kejahatan siber
(cybercrime), salah satunya penyebarluasan konten pornografi melalui platform digital tanpa
persetujuan korban. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berdampak
serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan perlindungan diri korban.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan
konten pornografi melalui platform digital berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach)
dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier secara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif victimology dan restorative justice. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk
menindak pelaku, perlindungan terhadap korban masih belum optimal karena lebih berorientasi pada
pemidanaan. Mekanisme pemulihan korban, seperti rehabilitasi psikososial dan pemulihan nama baik,
belum diatur secara komprehensif sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih
berperspektif korban.

The rapid development of digital technology has led to the increasing emergence of cybercrime,
including the dissemination of pornographic content through digital platforms without the consent of
the victims. This practice constitutes a serious violation of human rights, particularly the rights to
privacy, dignity, and legal protection. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims
of pornographic content dissemination through digital platforms under Indonesian law. The research
employs a normative juridical approach using library research methods, with descriptive-qualitative
analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary legal sources include the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment
to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 on
Pornography, and Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. The analysis is
conducted using the perspectives of victimology and restorative justice. The findings indicate that
although Indonesian legislation has provided a strong normative basis for prosecuting perpetrators of
pornographic content dissemination, legal protection for victims remains limited and predominantly
oriented toward punitive measures. Mechanisms for victim recovery, such as psychosocial
rehabilitation, digital reputation restoration, and protection of social rights, have not been
comprehensively regulated. Therefore, legal reform is required to strengthen victim-oriented protection
and ensure substantive justice for victims in the digital era.