KRISIS LEGITIMASI KEKUASAAN DAN TANTANGAN ETIKA POLITIK DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA KONTEMPORER
Kata Kunci:
Krisis Legitimasi, Kekuasaan, Etika Politik, Pemerintahan Indonesia, AkuntabilitasAbstrak
Tulisan ini membahas fenomena krisis legitimasi kekuasaan dan tantangan etika politik dalam pemerintahan Indonesia kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dari jurnal dan artikel ilmiah terbaru (2020–2025). Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya legitimasi politik, seperti tindakan pejabat yang tidak etis, praktik politik elit yang kurang akuntabel, serta reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan meliputi telaah literatur dan analisis konten dari artikel akademik serta laporan media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan Indonesia saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat korupsi, kebijakan kontroversial, konflik antar-elit, serta lemahnya penerapan etika publik dalam praktik politik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi etika politik, peningkatan transparansi, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif.
This paper examines the phenomenon of crisis of legitimacy in power and the challenges of political ethics in contemporary Indonesian governance using a qualitative approach based on a literature review of recent journals and scholarly articles (2020–2025). The study analyzes various factors contributing to the decline of political legitimacy, such as unethical actions by officials, less accountable practices of political elites, and public responses to government policies. The methods employed include literature review and content analysis of academic articles and relevant media reports. The findings indicate that the legitimacy of the Indonesian government currently faces significant pressure due to corruption, controversial policies, elite conflicts, and weak implementation of public ethics in political practice. To address these challenges, political ethics reform, increased transparency, and more effective accountability mechanisms are necessary.
