PEMANFAATAN TEKNOLOGI AUTONOMOUS SHIPS DALAM PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)
Kata Kunci:
Autonomous Ships, UNCLOS, Hukum Laut Internasional, Kapal Tanpa Awak, Regulasi MaritimAbstrak
Perkembangan teknologi maritim ini telah melahirkan konsep kapal otonom atau autonomous ships, yakni kapal yang mampu beroperasi tanpa awak manusia atau dengan keterlibatan awak yang sangat minimal. Kehadiran teknologi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar dalam kerangka hukum laut internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menjadi landasan utama tata kelola maritim global. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi dan kesesuaian ketentuan UNCLOS terhadap operasional autonomous ships, mengidentifikasi celah hukum yang timbul, serta merumuskan rekomendasi adaptasi regulasi yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS belum secara eksplisit mengatur keberadaan kapal tanpa awak, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam penerapan ketentuan mengenai hak lintas damai, tanggung jawab negara bendera, serta kewajiban memberikan pertolongan di laut. Diperlukan pembaruan regulasi internasional yang komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi autonomous ships dalam kerangka hukum laut internasional.
The advancement of maritime technology has given rise to the concept of autonomous ships, vessels capable of operating without human crew or with minimal human involvement. This development raises fundamental questions within the framework of international maritime law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, which serves as the cornerstone of global maritime governance. This study aims to examine the relevance and compatibility of UNCLOS provisions with autonomous ship operations, identify existing legal gaps, and formulate recommendations for necessary regulatory adaptation. A normative legal research method is employed through statutory and conceptual approaches. The findings indicate that UNCLOS does not explicitly regulate unmanned vessels, resulting in ambiguity regarding the application of provisions on innocent passage, flag state responsibility, and the duty to render assistance at sea. Comprehensive international regulatory reform is necessary to accommodate autonomous ship technology within the existing framework of international maritime law.


