TANGGUNG JAWAB PELAKU UMKM NON-BADAN HUKUM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN PANGAN DAN SERTIFIKASI HALAL

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai bentuk tanggung jawab  hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kategori  non-badan hukum dalam kaitan pemenuhan standar keamanan pangan dan  sertifikasi halal di indonesia. Sebagai penggerak utama roda perekonomian  nasional, mayoritas pelaku UMKM beroperasi dalam bentuk non-badan hukum  seperti usaha peorangan yang secara yuridis memiliki konsekuensi penyatuan  harta pribadi dengan aset usaha. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini  adalah yuridis normatif didukung dengan kajian literatur konseptual dan  pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung  jawab hukum pelaku UMKM non-badan hukum bersifat mutlak (strict liability)  dan tanggung renteng mencakup ranah hukum perdata berupa pemenuhan ganti  rugi menyeluruh kepada konsumen, sanksi administrasi operasional, hingga  sanksi ketentuan pidana apabila terbukti mengedarkan pangan berbahaya atau  memalsukan dokumen jaminan produk halal. Meskipun skema penyederhanaan  birokrasi seperti Self Declare dan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) serta  SPP-IRT elektronik telah diluncurkan, berbagai kendala internal seperti  keterbatasan modal, minimnya pemahaman teknologi informasi, serta lemahnya  sosialisasi berkala menjadi hambatan nyata di lapangan.Kajian ini memberikan  rekomendasi konkret mengenai pentingnya pendampingan melekat berbasis  komunitas desa serta intervensi kebijakan fiskal afirmatif dari pemerintah. 

This study examines in depth the legal responsibilities of Micro, Small, and  Medium Enterprises (MSMEs) in the non-legal entity category in relation to  meeting food safety standards and halal certification in Indonesia. As the main  drivers of the national economy, the majority of MSMEs operate in non-legal  entity forms such as sole proprietorships, which legally have the consequence of  combining personal assets with business assets. The method applied in this study  is normative juridical supported by a conceptual literature review and a  legislative approach. The results of the analysis indicate that the legal  responsibilities of non-legal entity MSMEs are absolute (strict liability) and joint  liability covering the civil law realm in the form of fulfilling comprehensive  compensation to consumers, operational administrative sanctions, and criminal  sanctions if proven to distribute hazardous food or falsify halal product guarantee  documents. Although bureaucratic simplification schemes such as Self Declare  and the Free Halal Certification (Sehati) program as well as electronic SPP-IRT  have been launched, various internal obstacles such as limited capital, minimal  understanding of information technology, and weak periodic socialization are  real obstacles in the field. This study provides concrete recommendations  regarding the importance of embedded village-based community assistance and  affirmative fiscal policy interventions from the government