RECRUITMENT DAN KEWENANGAN YUDIKATIF NEGARA INDONESIA DENGAN VIETNAM

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan sistem perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif antara Indonesia dan Vietnam, dengan fokus pada persamaan, perbedaan, serta tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, sementara Vietnam mengadopsi sistem satu partai yang efisien namun kurang transparan. Di sektor ketenagakerjaan, tantangan seperti pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan menjadi isu utama, sedangkan dalam kewenangan yudikatif, korupsi dan intervensi politik menghambat independensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research untuk menganalisis hubungan antara struktur politik, efektivitas perekrutan tenaga kerja, dan kewenangan yudikatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kolaborasi bilateral dan reformasi sistemik untuk menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan berdaya saing.

This research discusses the comparison of labor recruitment systems and judicial authority between Indonesia and Vietnam, with a focus on the similarities, differences and challenges faced by each country. Indonesia implements a democratic system that provides space for public participation, while Vietnam adopts a one-party system that is efficient but less transparent. In the employment sector, challenges such as unemployment and skills mismatch are the main issues, while in the judiciary, corruption and political interference hinder independence. This research uses a qualitative approach based on library research to analyze the relationship between political structure, effectiveness of labor recruitment, and judicial authority. The research results show the importance of bilateral collaboration and systemic reform to create fair, transparent and competitive policies.