PEMBATALAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERDATA INDONESIA

Abstrak

Artikel ini menggunakan pendekatan teori keterlibatan untuk membahas pencabutan subsidi dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Meskipun hibah adalah transaksi sah yang melibatkan pengalihan properti secara sukarela, ada keadaan di mana pemberi atau penerima dapat membatalkan hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mengenai pembatalan hibah serta mempertimbangkan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam konteks tersebut. Artikel ini menggunakan pendekatan teori keterlibatan untuk menganalisis dasar hukum dan persyaratan pencabutan subsidi di kedua yurisdiksi. Berdasarkan hukum Islam, hibah dapat dicabut berdasarkan konsep hijab dan kabul serta prinsip-prinsip Syariah yang menentukan persyaratan hukum hibah. Di sisi lain, KUH Perdata mengatur pembatalan subsidi melalui norma yang terdapat dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis komparatif juga dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua yurisdiksi mengenai dasar, prosedur, dan konsekuensi pencabutan subsidi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai konvergensi atau divergensi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam menyikapi persoalan pembatalan subsidi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum terkait pembatalan subsidi dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Dengan memahami perspektif mereka, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan risiko perselisihan di masa depan. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi terhadap literatur hukum dengan membandingkan secara komprehensif kedua sistem hukum dalam aspek khusus ini. 

This article discusses the cancellation of grants from the perspective of Islamic law and Indonesian civil law with an engagement theory approach. A grant is a legal transaction that involves a voluntary transfer of ownership, but there are situations where the grantor or grantee can cancel a grant. The purpose of this study is to analyze the views of Islamic law and Indonesian civil law regarding the cancellation of grants and explore the similarities and differences between the two legal systems in this context. Through an engagement theory approach, this article analyses the legal basis and requirements for grant cancellation in both legal systems. In Islamic law, grant annulment can be carried out based on Sharia principles that regulate the concept of hijab and qabul and the legal requirements of grants. On the other hand, Indonesian civil law regulates grant cancellation through the norms contained in the Civil Code and related laws and regulations. A comparative analysis is also conducted to identify similarities and differences in the views of the two legal systems regarding the reasons, procedures, and consequences of grant cancellation. In this context, this research provides an in-depth insight into the convergence or divergence between Islamic law and Indonesian civil law in addressing the issue of grant cancellation. The results of this research provide a deeper understanding of the relevant legal aspects in the context of grant cancellation in Islamic law and Indonesian civil law. By understanding their perspectives, parties involved in grant transactions can make more informed decisions and minimize the risk of future disputes. In addition, this article also contributes to the legal literature by exploring a comprehensive comparison between the two legal systems in this specific aspect.