ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA SUATU BARANG ONLINE

Abstrak

Peraturan pengenaan pajak pada pertamabhan suatu produk atau layanan terhadap perdagangan yang dilakukan secara online, merupakan hal yang terpenting. Karena dengan adanya perdagangan online ini, dapat memudahkan konsumen dalam berbelanja suatu produk yang diinginkannya. Perdagangan yang dilakukan terhadap konsumen ini sudah di atur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, penyelanggaraan suatu perdagangan yang dilakukan secara online yang dikenakan untuk dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak wajib membayar pajak sebesar 10% atas penjualan suatu produk atau jasa yang dilakukan dengan melalui platform yang mereka pilih. Penyelenggara yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan online ini harus di punggut serta di setorkan kepada pajak pertambahan pada nilai yang dikaitkan dengan transaksi jual beli. Pemerintah akan melakukan suatu pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan peraturan pajak pada suatu produk atau jasa, yang dilakukan secara online guna memastikan bahwa kepatuhannya dan juga adanya keadilan dalam sistem perpajakan. 

Regulations on the imposition of tax on the initial use of a product or service for trading carried out online are the most important thing. Because with online trading, it can make it easier for consumers to shop for the product they want. Trade carried out on consumers has been regulated in statutory regulations, the implementation of trade carried out online is subject to payment by taxpayers. Taxpayers are required to pay 10% tax on sales of a product or service made through the platform they choose. Organizers of online trading activities must collect and remit additional tax on the value associated with buying and selling transactions. The government will carry out supervision and law enforcement regarding the implementation of tax regulations on a product or service, which is carried out online to ensure compliance and fairness in the tax system.