URGENSI PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM: STUDI ASPEK FILOSOFIS, TEORETIS, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, POLITIK

Abstrak

Secara historis dan kultural, Madura memiliki identitas peradaban yang mandiri, namun realitas disparitas pembangunan menuntut adanya otonomi khusus yang lebih dekat dengan entitas masyarakat. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan urgensi pembentukan Provinsi Madura berdasarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini memenuhi asas kemanfaatan (utility) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Madura. Secara hukum, wacana ini berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun secara administratif terkendala syarat minimal cakupan lima kabupaten/kota serta kebijakan moratorium. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial-budaya, pemekaran diharapkan mampu menggali potensi lokal, memperkuat daya saing, serta mengakomodasi kearifan lokal dalam desain kebijakan publik. Sementara, pemerintah Jawa Timur yang dapat melakukan langkah normatif guna mendorong terbentuknya provinsi Madura masih menunggu berbagai persyaratan pembentukan daerah baru dilengkapi terlebih dahulu. Berbagai kondisi ini membuat pembentukan provinsi Madura tampaknya sulit diwujudkan dalam waktu dekat, kecuali terdapat gerakan terobosan dari berbagai pihak yang berkepentingan bagi masa depan Madura. 

Historically and culturally, Madura has an independent civilizational identity, but the reality of development disparities demands special autonomy that is closer to the community entity. This study aims to identify and describe the urgency of establishing Madura Province based on. This research uses qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the establishment of this new province fulfills the principles of utility and social justice for all Madurese people. Legally, this discourse is based on Article 18 of the 1945 Constitution and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, although administratively it is hampered by the minimum requirement of five regencies/cities and the moratorium policy. From an economic and socio-cultural perspective, the expansion is expected to be able to explore local potential, strengthen competitiveness, and accommodate local wisdom in public policy design. Meanwhile, the East Java government, which can take normative steps to encourage the formation of Madura Province, is still waiting for various requirements for the formation of the new region to be completed first. These various conditions make it seem difficult to realize the formation of Madura province in the near future, unless there is a breakthrough movement from various parties with an interest in Madura's future.