REKONSTRUKSI HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK: ANALISIS FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP DOMINASI MERTUA DALAM RUMAH TANGGA

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait rekonstruksi hak dan kewajiban timbal balik: analisis fiqih munakahat terhadap dominasi mertua dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam peelitian ini adalah studi literature dimana peneliti melakukan berbagai sumber data sekunder baik dari buku maupun jurnal yang memiliki keterkaitan yang relevan dari permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mertua dalam rumah tangga memiliki posisi yang penting sebagai pendukung moral dan penasihat yang bijaksana, namun harus ditempatkan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan dan otonomi keluarga inti yaitu suami, istri, dan anak-anak. Batasan kewenangan mertua sangat krusial untuk ditegakkan agar tidak terjadi intervensi yang merusak keharmonisan dan kedaulatan rumah tangga baru, sehingga kewenangan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keluarga harus menjadi hak eksklusif pasangan suami-istri sesuai nilai agama. Pembatasan ini juga menyangkut aspek fisik, emosional, dan finansial, demi memastikan privasi dan kemandirian pasangan serta mencegah dominasi dan manipulasi yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan konflik berkepanjangan. Pendekatan yang tegas dan bijaksana terhadap pembatasan kewenangan mertua, sekaligus upaya rekonstruksi pemahaman peran, menjadi hal esensial untuk menciptakan keluarga baru yang sehat secara psikologis, sosial, dan hukum, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama sebagai fondasi keberlangsungan rumah tangga

The aim of this study is to investigate the reconstruction of reciprocal rights and obligations: an analysis of the jurisprudence of munakahat on the dominance of in-laws in the household. The method used in this study is a literature study where researchers collect various secondary data sources from books and journals that have a relevant relationship to this problem. The results of this study indicate that the role of in-laws in the household has an important position as moral supporters and wise advisors, but must be placed proportionally to maintain the balance and autonomy of the nuclear family, namely husband, wife, and children. The limits of in-laws' authority are crucial to enforce to prevent intervention that damages the harmony and sovereignty of the new household, so that the authority to make strategic decisions in family management must be the exclusive right of husband and wife in accordance with religious values. These restrictions also concern physical, emotional, and financial aspects, in order to ensure the privacy and independence of the couple and prevent domination and manipulation that have the potential to cause psychological stress and prolonged conflict. A firm and wise approach to limiting in-laws' authority, along with efforts to reconstruct their understanding of their roles, is essential for creating a new family that is psychologically, socially, and legally healthy, while maintaining cultural and religious values as the foundation for a sustainable household.