HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK

Abstrak

Tujuan hak cipta memiliki pengaruh besar bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam hal perdagangan. Maka perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik nasional maupun internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada Septemebr 1990 dimana Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pemberlakuan TRIPs ini sepenuhnya mengarahkan kepada upaya-upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk kejahatan pembajakan karya musik. Seandainya Indonesia mengabaikan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian TRIPs tersebut, Indonesia akan terus masuk dalam daftar negara- negara yang perlu diawasi dan diamati (watch list) dan itu berarti setiap produk ekspor dari negara Indonesia akan diteliti kandungan teknologinya dan dipertanyakan asal-usul keasliannya. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta seperti pembajakan Video Compact Disc (VCD) dan Digital Versatile Disc (DVD) yang berkembang pesat di salah satu wilayah di Indonesia perlu diimplentasikan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak cipta seseorang. 

Copyright has a big change for the country, especially in terms of trade. Then the difference in copyright becomes something very important. Both national and international, as agreed in Geneva in Septemebr 1990, where Intellectual Property in Business Briefing addresses issues known as TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). The enforcement of these TRIPs really does eradicate efforts against various forms of Intellectual Property Rights (IPR), including negative piracy of musical works. Should Indonesia ignore the policies in the provisions set forth in the TRIPs agreement, Indonesia will continue to be included in the list of countries that need to be monitored and view (watchlist) and that means any export product from the Indonesian state will be examined for its technological content and questionable the origin of its authenticity. Therefore, law enforcement for copyright such as DVD / VCD piracy that developed rapidly in one of the areas in Indonesia needs to be implemented well in accordance with the prevailing provisions, in order to provide certainty and legal changes to one's copyrights.