PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN PENGADILAN TEKAIT PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN OLEH ORANGTUA BIOLOGIS DI INDONESIA

Abstrak

Anak adalah anugrah bagi kedua orangtua, Keberadaan anak luar kawin yang memperoleh pengakuan ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak. Adapun yang perlu di perhatikan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu dari segi perkawinan orang tuanya apakah perkawinannya sah atau tidak,dan kedudukan anak tersebut apakah anak kandung atau anak angkat. Karena hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai perbedaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif . Dalam penelitian normatif ini bersifat deskriptis analitis, yaitu menggambarkan dan meenganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penlitian), tetapi melalui sumber lain. Kedudukan hak waris anak  luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif  KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam, terdapat perbedaan utama yaitu terletak pada pengakuan nasab anak luar kawin, di mana KUHPerdata memberikan peluang hubungan hukum dengan ayah melalui  pengakuan yang dapat memperkuat hak waris, sedangkan dalam KHI hak waris  hanya diakui jika pernikahan antara ayah dan ibu sah. Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam dimana  KUHPerdata, anak  luar kawin dapat diakui dan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan, sedangkan dalam KHI, anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya dengan wasiat wajibah dengan memberikan sebagian harta kepada anak luar kawin, sehingga dapat memberikan perlindungan material tanpa mengubah prinsip nasab.

Marriage registration is carried out so that the marriage that has taken place has strong and definite legal force. This legal certainty is what results in the emergence of rights and obligations between husband and wife, children who are born become legitimate children, the rights and obligations of parents towards their children, the right to inherit each other between husband and wife and children with parents, and for daughters, their fathers have the right to be their marriage guardians. Children in marriage are divided into two legitimate children and illegitimate children, there are many polemics that occur in household life that have a direct or indirect impact on the existence of children. In this case, there is a problem that arises if a child is born through an illegitimate relationship from his parents. The type of research used in this writing is the normative legal research method. In this normative research, it is descriptive analytical, namely describing and analyzing the problems presented which aim to provide legal arguments as a basis for determining whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. In normative legal research, the data source is secondary data, namely data obtained not directly from the source (object of research), but through other sources. The position of the inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates in the perspective of the Civil Code and the Complication of Islamic Law, there is a main difference, namely in the recognition of the lineage of illegitimate children, where the Civil Code provides the opportunity for a legal relationship with the father through recognition that can strengthen inheritance rights, while in the KHI inheritance rights are only recognized if the marriage between the father and mother is valid. The implications of the inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates in the perspective of the Civil Code and the Complication of Islamic Law where the Civil Code, illegitimate children can be recognized and obtain inheritance rights from their biological father through recognition, while in the KHI, illegitimate children can obtain their inheritance rights with a mandatory will by giving part of the property to the illegitimate child, so that it can provide material protection without changing the principle of lineage.