IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA: TINJAUAN NORMATIF DAN PRAKTIK IMPLEMENTATIF

Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai implikasi hukum dan kebijakan terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) di Indonesia dalam konteks normatif dan implementatif. Fenomena ABG merupakan dampak dari mobilitas global, perkawinan campuran, dan ketidaksinkronan sistem administrasi negara. Melalui studi kasus terhadap Angelina Sephora Sievert, penelitian ini menunjukkan bagaimana keterlambatan administratif dapat berakibat pada ketidakpastian status kewarganegaraan anak, serta perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang kaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan nasional dan internasional, serta data administratif dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya reformasi sistem informasi lintas lembaga, peninjauan regulasi, serta penguatan perlindungan administratif berbasis hak anak dan asas kepastian hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dan kebijakan dalam menyusun sistem kewarganegaraan yang lebih responsif dan adaptif di Indonesia.

This research explores the legal and policy implications concerning Dual Citizenship Children (Anak Berkewarganegaraan Ganda, ABG) in Indonesia from both normative and implementative perspectives. The phenomenon of ABG stems from increasing global mobility, mixed marriages, and administrative misalignments across state institutions. Using a case study of Angelina Sephora Sievert, this research highlights how administrative delays can jeopardize a child’s legal citizenship status and calls for a critical review of rigid legal procedures. Employing a normative juridical approach, this study analyzes national and international regulations alongside official administrative data. The findings emphasize the urgency of reforming inter-agency digital systems, revising legal instruments, and enhancing administrative protection grounded in child rights and legal certainty. The study contributes to academic discourse and offers practical recommendations for developing a more responsive and adaptive citizenship policy in Indonesia.