PENYALAHGUNAAN VISA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai praktik penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keimigrasian. Fenomena ini marak terjadi ketika warga negara asing masuk menggunakan visa kunjungan atau visa wisata, kemudian memanfaatkannya untuk bekerja tanpa izin resmi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan visa tidak hanya disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan, tetapi karena rendahnya kesadaran hukum perusahaan dan pekerja asing, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum keimigrasian pada praktiknya lebih banyak mengandalkan sanksi administratif seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan, sedangkan penerapan sanksi pidana masih jarang dilakukan sehingga belum memberikan efek jera yang memadai. Dibutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, pemanfaatan teknologi keimigrasian, dan sinergi antar lembaga agar penyalahgunaan visa dapat ditekan dan kedaulatan negara tetap terjaga.

This research examines the practice of visa misuse by foreign workers in Indonesia and the legal enforcement efforts undertaken by immigration authorities. Such violations commonly occur when foreign nationals enter the country using visit visas or tourist visas but subsequently exploit them to work without proper authorization. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that visa misuse is not only caused by weak supervision but also by the low legal awareness of companies and foreign workers, as well as limited interagency coordination. In practice, immigration law enforcement relies more heavily on administrative sanctions, such as deportation and blacklisting, while the application of criminal sanctions remains rare and therefore fails to create a sufficient deterrent effect. Accordingly, a more assertive enforcement strategy, the utilization of immigration technology, and stronger interagency synergy are required to reduce visa misuse and safeguard national sovereignty.